Warta Jatim, Sidoarjo – Ribuan korban lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, memutuskan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2009. Mereka kecewa atas sikap pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan kasus ini.
Hari Suwandi, salah satu koordinator warga korban lumpur PT Lapindo, mengatakan, sikap untuk tidak memilih (golput) dalam pemilu mendatang diputuskan berdasarkan kesepakatan warga. Menurut dia, kebulatan tekad warga untuk golput akan disampikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo, 27 Maret.
“Selama ini rakyat selalu dianjurkan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Tapi apakah pemerintah sudah memenuhi kewajibannya kepada rakyat?” kata Hari Suwandi, Rabu (25/3).
Pernyataan golput warga korban lumpur PT Lapindo juga disampaikan melalui pemasangan spanduk di atas tanggul penahan lumpur. Spanduk itu bertuliskan “Koalisi Korban Lumpur Lapindo Bersatu serukan boikot pemilu” dan “Saat rakyat sengsara, saat negara dilanda krisis global, masih perlukah pesta pemilu itu...!!!”.
Menurut Hari Suwandi, 1 April nanti ribuan korban lumpur Lapindo akan kembali ke Jakarta menuntut realisasi Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Mereka akan berunjuk rasa ke Istana Negara dan menuntut keluarga Bakrie sebagai pemilik PT Lapindo Brantas menyelesaikan pembayaran ganti rugi. “Kami siap berjuang dalam kondisi apa pun untuk mendapatkan hak kami.” (red)
Hari Suwandi, salah satu koordinator warga korban lumpur PT Lapindo, mengatakan, sikap untuk tidak memilih (golput) dalam pemilu mendatang diputuskan berdasarkan kesepakatan warga. Menurut dia, kebulatan tekad warga untuk golput akan disampikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo, 27 Maret.
“Selama ini rakyat selalu dianjurkan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Tapi apakah pemerintah sudah memenuhi kewajibannya kepada rakyat?” kata Hari Suwandi, Rabu (25/3).
Pernyataan golput warga korban lumpur PT Lapindo juga disampaikan melalui pemasangan spanduk di atas tanggul penahan lumpur. Spanduk itu bertuliskan “Koalisi Korban Lumpur Lapindo Bersatu serukan boikot pemilu” dan “Saat rakyat sengsara, saat negara dilanda krisis global, masih perlukah pesta pemilu itu...!!!”.
Menurut Hari Suwandi, 1 April nanti ribuan korban lumpur Lapindo akan kembali ke Jakarta menuntut realisasi Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Mereka akan berunjuk rasa ke Istana Negara dan menuntut keluarga Bakrie sebagai pemilik PT Lapindo Brantas menyelesaikan pembayaran ganti rugi. “Kami siap berjuang dalam kondisi apa pun untuk mendapatkan hak kami.” (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar