Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta mendesain ulang konsep pembangunan Kota Surabaya sesuai basis ekologi. Desain pembangunan sesuai basis ekologi tepat untuk mencegah terulang bencana banjir di wilayah tersebut.
Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan, re-desain itu harus diimbangi normalisasi daerah aliran Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Kali Porong secara terpadu.
Memperbaiki dan memfungsikan kembali gorong-gorong yang ada di Surabaya sejak zaman kolonial Belanda juga dapat menjadi salah satu cara mencegah banjir. “Dalam lima tahun ke depan, saya berharap Pemprov Jatim memiliki moratorium logging dan konversi lahan. Selain itu, stabilisasi dan reboisasi 65 persen lahan krisis harus dilakukan serentak,” ujar Suparto, Jumat (6/3).
Menurut Suparto, Pemprov seharusnya dapat merealisasikan program pencegahan banjir karena didukung dana besar (Rp 75 miliar). Program ini dapat efektif jika melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan menegakkan hukum bidang lingkungan. “Pemprov Jatim harus berani menindak siapa pun yang terbukti merusak lingkungan. Bila ini tidak dilakukan, banjir akan menjadi langganan masyarakat Jatim,” katanya. (red)
Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan, re-desain itu harus diimbangi normalisasi daerah aliran Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Kali Porong secara terpadu.
Memperbaiki dan memfungsikan kembali gorong-gorong yang ada di Surabaya sejak zaman kolonial Belanda juga dapat menjadi salah satu cara mencegah banjir. “Dalam lima tahun ke depan, saya berharap Pemprov Jatim memiliki moratorium logging dan konversi lahan. Selain itu, stabilisasi dan reboisasi 65 persen lahan krisis harus dilakukan serentak,” ujar Suparto, Jumat (6/3).
Menurut Suparto, Pemprov seharusnya dapat merealisasikan program pencegahan banjir karena didukung dana besar (Rp 75 miliar). Program ini dapat efektif jika melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan menegakkan hukum bidang lingkungan. “Pemprov Jatim harus berani menindak siapa pun yang terbukti merusak lingkungan. Bila ini tidak dilakukan, banjir akan menjadi langganan masyarakat Jatim,” katanya. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar