Warta Jatim, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengakui meluasnya banjir di wilayah Jatim karena kesalahan Pemerintah Provinsi dalam mengatur sistem penanggulangan banjir. Dia berjanji segera membenahi sistem penanggulangan banjir di wilayahnya.
Menurut Sukarwo, alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir tidak dipergunakan maksimal. Bahkan banyak di antaranya tidak tepat sasaran. Dia mengaku akan menindak jika terjadi penyelewengan dana penanggulangan banjir.
“Kami mengakui ini kesalahan manajemen Pemprov. Saya secepatnya akan melakukan pembenahan sistem kerja. Jika ada yang berbuat tidak jujur atau merugikan masyarakat, akan kami tindak,” ujar Sukarwo.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Fahrurrozy Syata mengatakan, akan menyalurkan bantuan dana rehabilitasi bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak ringan akan diserahkan melalui pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah di bawah Rp 15 juta per rumah.
Pemerintah kabupaten akan memberikan penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak sedang di atas Rp 15 juta. Sedangkan untuk rumah yang rusak berat, biaya rehabilitasi akan diajukan ke APBD Jawa Timur. “Saat ini kami menerjunkan tim untuk melakukan pendataan di lokasi banjir. Dari situ kami baru bisa memutuskan besaran dana untuk rehabilitasi,” kata Fahrurrozy.
Data terbaru Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Jatim menyebutkan 2.477 rumah dan 428 hektare sawah terendam banjir. Di Kabupaten Lamongan 4 rumah hanyut dan tanggul desa jebol di 7 titik di Kecamatan Laren, Karangbinangun, dan Glagah. Akibat banjir 10.299 orang mengungsi. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Tuban. Sebanyak 46 desa di 5 kecamatan terendam banjir, termasuk 33 bangunan sekolah dan 2.668 hektare sawah.(red)
Menurut Sukarwo, alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir tidak dipergunakan maksimal. Bahkan banyak di antaranya tidak tepat sasaran. Dia mengaku akan menindak jika terjadi penyelewengan dana penanggulangan banjir.
“Kami mengakui ini kesalahan manajemen Pemprov. Saya secepatnya akan melakukan pembenahan sistem kerja. Jika ada yang berbuat tidak jujur atau merugikan masyarakat, akan kami tindak,” ujar Sukarwo.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Fahrurrozy Syata mengatakan, akan menyalurkan bantuan dana rehabilitasi bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak ringan akan diserahkan melalui pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah di bawah Rp 15 juta per rumah.
Pemerintah kabupaten akan memberikan penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak sedang di atas Rp 15 juta. Sedangkan untuk rumah yang rusak berat, biaya rehabilitasi akan diajukan ke APBD Jawa Timur. “Saat ini kami menerjunkan tim untuk melakukan pendataan di lokasi banjir. Dari situ kami baru bisa memutuskan besaran dana untuk rehabilitasi,” kata Fahrurrozy.
Data terbaru Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Jatim menyebutkan 2.477 rumah dan 428 hektare sawah terendam banjir. Di Kabupaten Lamongan 4 rumah hanyut dan tanggul desa jebol di 7 titik di Kecamatan Laren, Karangbinangun, dan Glagah. Akibat banjir 10.299 orang mengungsi. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Tuban. Sebanyak 46 desa di 5 kecamatan terendam banjir, termasuk 33 bangunan sekolah dan 2.668 hektare sawah.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar