.jpg)
Warta Jatim, Surabaya - Dewan Pers menilai media kurang cermat dan tidak berimbang dalam memberitakan kasus lumpur Lapindo Brantas. Tidak tertutup kemungkinan terjadi “kesepakatan” antara pemilik media massa dengan PT Lapindo Brantas.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Bekti Nugroho, dalam diskusi bertajuk “Saat Lumpur Tak Lagi Mengempur Media,” di Surabaya, Rabu (26/5).
Menurut Bekti Nugroho, media massa kadang kurang cermat menangkap kejadian seputar lumpur Lapindo dan cenderung mengedepankan pernyataan dari satu sumber tertentu. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak berimbang.
“Dalam etika media, seharusnya informasi, edukasi, dan industri berjalan bersama. Namun, pada praktiknya banyak media yang mengedepankan industri dibandingkan sisi lainnya,” kata Bekti Nugroho.
Menurut Bekti, Dewan Pers tidak dapat mencampuri kebijakan perusahaan media. Dia berharap masyarakat menjalankan fungsi kontrol dengan cara mengirimkan surat pembaca, melakukan protes, dan mempertanyakan sikap media jika dianggap melenceng.
Bekti Nugroho mengatakan, meski sulit dibuktikan tidak tertutup kemungkinan terjadi kesepakatan tertentu antara pemilik media dan PT Lapindo Brantas. (red)
Hal itu diungkapkan anggota Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Bekti Nugroho, dalam diskusi bertajuk “Saat Lumpur Tak Lagi Mengempur Media,” di Surabaya, Rabu (26/5).
Menurut Bekti Nugroho, media massa kadang kurang cermat menangkap kejadian seputar lumpur Lapindo dan cenderung mengedepankan pernyataan dari satu sumber tertentu. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak berimbang.
“Dalam etika media, seharusnya informasi, edukasi, dan industri berjalan bersama. Namun, pada praktiknya banyak media yang mengedepankan industri dibandingkan sisi lainnya,” kata Bekti Nugroho.
Menurut Bekti, Dewan Pers tidak dapat mencampuri kebijakan perusahaan media. Dia berharap masyarakat menjalankan fungsi kontrol dengan cara mengirimkan surat pembaca, melakukan protes, dan mempertanyakan sikap media jika dianggap melenceng.
Bekti Nugroho mengatakan, meski sulit dibuktikan tidak tertutup kemungkinan terjadi kesepakatan tertentu antara pemilik media dan PT Lapindo Brantas. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar