Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur membentuk Satgas Khusus Bencana Lumpur untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo Brantas. Satgas ini bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Dalam bekerja, tim ini berpegang pada hasil kajian tim geologi Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga. Diharapkan tim ini mampu memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat di sekitar lumpur Lapindo. “Pembentukan satgas khusus sudah sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo,” kata Gubernur Soekarwo di Surabaya, Sabtu (15/5).
Soekarwo menyatakan akan melarang peninggian tanggul lumpur. Sebab, tanggul yang makin tinggi menyebabkan muncul semburan baru di jalan raya Porong dan sekitarnya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya land subsidence atau penurunan tanah di sekitar tanggul lumpur.
Namun, Soekarwo tidak berkomentar soal usulan menghentikan semburan lumpur. Menurut dia, untuk menghentikan semburan, pemerintah harus melakukan kajian lebih dulu dan penghitungan matang, terutama soal biaya.
Anggota tim peneliti lumpur dari ITS, Djaja Laksana, mengatakan, persoalan lumpur Lapindo tidak akan selesai jika tidak ada upaya menghentikannya. Ia tidak setuju pada pendapat menghentikan lumpur membutuhkan biaya besar.
Menurut Djaja, jika dibandingkan dengan kerugian Rp 84 triliun selama 4 tahun akibat lumpur Lapindo, ongkos yang dibutuhkan untuk menghentikan lumpur hanya Rp 4 triliun. Dana sebesar itu untuk membangun bendungan lumpur menggunakan teori Bernoulli. “Selama ini teori Bernoulli terbukti sukses menjinakkan semburan baru di beberapa kawasan. Dengan teori yang sama, kami yakin mampu mengatasinya. Sekarang tinggal kemauan pemerintah dan Lapindo.”
Djaja Laksana khawatir, jika semburan lumpur Lapindo tidak dihentikan, akan sangat membahayakan warga Sidoarjo dan Surabaya. Apalagi, temuan tim geologi ITS menyebutkan lumpur Lapindo akan menyebabkan tanah ambles pada radius 14 kilometer dari pusat semburan dalam waktu maksimal 10 tahun mendatang. (red)
Dalam bekerja, tim ini berpegang pada hasil kajian tim geologi Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga. Diharapkan tim ini mampu memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat di sekitar lumpur Lapindo. “Pembentukan satgas khusus sudah sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo,” kata Gubernur Soekarwo di Surabaya, Sabtu (15/5).
Soekarwo menyatakan akan melarang peninggian tanggul lumpur. Sebab, tanggul yang makin tinggi menyebabkan muncul semburan baru di jalan raya Porong dan sekitarnya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya land subsidence atau penurunan tanah di sekitar tanggul lumpur.
Namun, Soekarwo tidak berkomentar soal usulan menghentikan semburan lumpur. Menurut dia, untuk menghentikan semburan, pemerintah harus melakukan kajian lebih dulu dan penghitungan matang, terutama soal biaya.
Anggota tim peneliti lumpur dari ITS, Djaja Laksana, mengatakan, persoalan lumpur Lapindo tidak akan selesai jika tidak ada upaya menghentikannya. Ia tidak setuju pada pendapat menghentikan lumpur membutuhkan biaya besar.
Menurut Djaja, jika dibandingkan dengan kerugian Rp 84 triliun selama 4 tahun akibat lumpur Lapindo, ongkos yang dibutuhkan untuk menghentikan lumpur hanya Rp 4 triliun. Dana sebesar itu untuk membangun bendungan lumpur menggunakan teori Bernoulli. “Selama ini teori Bernoulli terbukti sukses menjinakkan semburan baru di beberapa kawasan. Dengan teori yang sama, kami yakin mampu mengatasinya. Sekarang tinggal kemauan pemerintah dan Lapindo.”
Djaja Laksana khawatir, jika semburan lumpur Lapindo tidak dihentikan, akan sangat membahayakan warga Sidoarjo dan Surabaya. Apalagi, temuan tim geologi ITS menyebutkan lumpur Lapindo akan menyebabkan tanah ambles pada radius 14 kilometer dari pusat semburan dalam waktu maksimal 10 tahun mendatang. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar