Warta Jatim, Sidoarjo - Komisi V DPR dalam kunjungan kerja di kawasan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Selasa (11/5), hanya merekomendasikan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Alasannya, penutupan lumpur butuh biaya besar. Apalagi selama ini penanggulangan lumpur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umarhadi mengatakan, hal utama yang harus dilakukan Lapindo dan pemerintah adalah menyelesaikan ganti rugi dan pembebasan lahan untuk jalur alternatif. Selain itu, PT Lapindo Brantas juga harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan jalan raya Porong, yang menjadi jalur penghubung utama dari Surabaya menuju kawasan timur Jawa Timur.
“Kami mengharapkan di tahun 2012 semua persoalan infrastrukur bisa diselesaikan. Termasuk penggantian jalan raya Porong yang sudah tidak layak lagi,” kata Yoseph.
Menurut Yoseph, usulan soal teori Bernoulli dari pakar tim Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya perlu diteliti lagi. Apakah bisa menjamin menghentikan lumpur atau justru sebaliknya. Selain itu, juga untuk menghitung biaya yang dibutuhkan.
Teori Bernoulli adalah menyeimbangkan tekanan atas dan bawah sehingga semburan lumpur stabil. Dengan stabilnya tekanan, semburan akan berhenti dengan sendirinya. Meski masih diragukan, teori Bernoulli digunakan untuk menghentikan semburan baru dalam skala kecil di beberapa kawasan, seperti Siring Barat, Mindi, Ketapang, dan Jatirejo.
Anggota Komisi V Akbar Faizal mengatakan, persoalan lumpur Lapindo adalah masalah serius yang harus diselesaikan. Paling penting dilakukan adalah relokasi dan bentuk tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.
Akbar menilai ada pola menunda pekerjaan oleh PT Lapindo Brantas, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan pemerintah. Dia juga mempertanyakan soal anggaran APBN untuk lumpur Lapindo yang hingga kini belum ada laporannya ke Komisi V. Karena itu, dia meminta pemerintah dan PT Lapindo Brantas transparan soal penggunaan dana tersebut.(red)
Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umarhadi mengatakan, hal utama yang harus dilakukan Lapindo dan pemerintah adalah menyelesaikan ganti rugi dan pembebasan lahan untuk jalur alternatif. Selain itu, PT Lapindo Brantas juga harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan jalan raya Porong, yang menjadi jalur penghubung utama dari Surabaya menuju kawasan timur Jawa Timur.
“Kami mengharapkan di tahun 2012 semua persoalan infrastrukur bisa diselesaikan. Termasuk penggantian jalan raya Porong yang sudah tidak layak lagi,” kata Yoseph.
Menurut Yoseph, usulan soal teori Bernoulli dari pakar tim Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya perlu diteliti lagi. Apakah bisa menjamin menghentikan lumpur atau justru sebaliknya. Selain itu, juga untuk menghitung biaya yang dibutuhkan.
Teori Bernoulli adalah menyeimbangkan tekanan atas dan bawah sehingga semburan lumpur stabil. Dengan stabilnya tekanan, semburan akan berhenti dengan sendirinya. Meski masih diragukan, teori Bernoulli digunakan untuk menghentikan semburan baru dalam skala kecil di beberapa kawasan, seperti Siring Barat, Mindi, Ketapang, dan Jatirejo.
Anggota Komisi V Akbar Faizal mengatakan, persoalan lumpur Lapindo adalah masalah serius yang harus diselesaikan. Paling penting dilakukan adalah relokasi dan bentuk tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.
Akbar menilai ada pola menunda pekerjaan oleh PT Lapindo Brantas, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan pemerintah. Dia juga mempertanyakan soal anggaran APBN untuk lumpur Lapindo yang hingga kini belum ada laporannya ke Komisi V. Karena itu, dia meminta pemerintah dan PT Lapindo Brantas transparan soal penggunaan dana tersebut.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar