.jpg)
Warta Jatim, Sidoarjo - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menilai, pemerintah banyak menghamburkan uang rakyat untuk mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo Brantas.
Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Bambang Catur Nusantara mengatakan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menerima bantuan dana Rp 450 miliar dari pemerintah tahun 2007. Pemerintah berencana menambah anggaran untuk BPLS menjadi Rp 7,2 triliun di tahun 2011 hingga 2014.
“Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah, anggaran untuk BPLS untuk penanggulangan lumpur sebesar Rp 7,2 triliun,” kata Bambang Catur Nusantara, Minggu (30/5).
Menurut Bambang, jumlah anggaran yang digelontorkan tidak seimbang dengan penanganan lumpur yang tidak maksimal. Transparansi pengelolaan dana tersebut juga dipertanyakan. Dari 25 badan publik yang pernah mengelola dana penanganan lumpur, tidak satupun bersedia memberikan laporan keuangan.
Walhi Jawa Timur mendesak pemerintah segera mencari solusi menghentikan luapan lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo berdampak pada lingkungan hidup, terutama kualitas air dan udara.(red)
Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Bambang Catur Nusantara mengatakan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menerima bantuan dana Rp 450 miliar dari pemerintah tahun 2007. Pemerintah berencana menambah anggaran untuk BPLS menjadi Rp 7,2 triliun di tahun 2011 hingga 2014.
“Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah, anggaran untuk BPLS untuk penanggulangan lumpur sebesar Rp 7,2 triliun,” kata Bambang Catur Nusantara, Minggu (30/5).
Menurut Bambang, jumlah anggaran yang digelontorkan tidak seimbang dengan penanganan lumpur yang tidak maksimal. Transparansi pengelolaan dana tersebut juga dipertanyakan. Dari 25 badan publik yang pernah mengelola dana penanganan lumpur, tidak satupun bersedia memberikan laporan keuangan.
Walhi Jawa Timur mendesak pemerintah segera mencari solusi menghentikan luapan lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo berdampak pada lingkungan hidup, terutama kualitas air dan udara.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar