Serikat Pekerja Duduki Kantor Gubernur Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Tiga ratus buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur menduduki Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (30/4). Mereka menuntut pelaksanaan penetapan upah miminum kota, pembayaran jaminan sosial tenaga kerja, serta penghapusan sistem buruh kontrak.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN Jatim Sudarmaji mengatakan, di Jawa Timur masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan UMK sesuai surat keputusan Gubernur. Sejumlah perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak dan tidak mengikutsertakan buruh dalam program Jamsostek.

“Kami menuntut Gubernur mengintruksikan para pengusaha agar melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Bila perlu, terapkan sanksi yang tegas terhadap mereka,” ujar Sudarmaji.

Menurut Sudarmaji, di Jatim ditemukan banyak kasus perlawanan terhadap serikat buruh. Pengusaha biasanya akan memecat anggota serikat buruh bila terjadi sengketa ketenagakerjaan.

Massa SPN mengancam menginap di Kantor Gubernur Jatim jika tuntutan mereka untuk bertemu dengan Gubernur Soekarwo tidak dipenuhi. Selain berorasi, para pengunjuk rasa membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan perbaikan nasib buruh. (red)

2.610 Warga Jatim Terinfeksi HIV/AIDS

Warta Jatim, Surabaya – Dua puluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai kawasan penyebaran HIV/ AIDS. Penderita AIDS paling banyak terdapat di Kota Surabaya, Malang, dan Kediri.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf pada rapat konsultasi HIV/AIDS di kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (29/4).

Menurut Saifullah, berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, rata-rata kenaikan jumlah kasus AIDS di Jatim 300 jiwa/tahun. Bahkan di tahun 2008 terdapat 2.610 penderita Hiv/AIDS di Jatim dan 592 orang di antaranya meninggal dunia.

Untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, Pemprov Jatim akan membuat surat edaran ke pemerintah kabupaten/kota agar menangani tempat-tempat yang diduga sebagai pusat penyebaran HIV/AIDS, seperti lokalisasi dan diskotek. “Soal ditutup atau tidak, itu wewenang masing-masing pemerintah kabupaten atau kota. Saya berharap tiap kabupaten atau kota memiliki aturan untuk mengurangi penyebaran AIDS,” kata Syaifulah Yusuf.

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Bidang Kesehatan Subagyo mengakui bertambahnya penderita AIDS. Berdasar data Dinas Kesehatan, di wilayah Jatim hingga September 2008 tercatat 575 orang meninggal akibat AIDS. Selain itu, 3.188 orang terjangkit HIV dan 2.490 orang dia ntaranya positif AIDS.

Subagyo mengatakan, Jatim saat ini menjadi daerah dengan jumlah penderita AIDS terbesar setelah DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Barat. Penyebab utama kasus HIV/AIDS di Jatim adalah seks bebas. Penularan lainnya penggunaan narkotika lewat jarum suntik, penuaran dari ibu ke anak, dan transfusi darah.

Penderita HIV/AIDS di Jatim kebanyakan berusia 20-29 tahun. “Kami masih melakukan pendataan di seluruh daerah untuk mengetahui jumlah penderita HIV/AIDS. Saya yakin masih banyak penderita yang belum terdata,” ujar Subagyo. (red)

Komunitas Autisme Protes Iklan Operator Seluler

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Autisme Putra Kembara Surabaya memprotes penayangan iklan operator seluler di beberapa surat kabar nasional, 26 April lalu. Iklan tersebut dinilai menyakiti perasaan keluarga anak autis.

Koordinator Komunitas Autisme Putra Kembara Surabaya, Leny Marijani, mengatakan isi tayangan iklan yang menyebutkan “sejak memakai Blackberry, Marcel jadi suka autis” menyakiti perasaan keluarga anak-anak penderita autis.

Menurut Leny, akibat penayangan iklan tersebut, banyak orang tua anak autis menjadi resah. Dia menyayangkan sikap operator seluler dan biro iklan yang tidak memperhatikan aspek-aspek keluarga anak autis.

Apalagi penggunaan istilah autis dalam iklan tersebut tidak tepat. “Banyak orang tua yang anaknya menderita autis protes keras atas iklan tersebut. Mereka tidak terima atas iklan tersebut, karena tidak menghormati keberadaan komunitas penderita autis,” kata Leny, Selasa (28/4).

Komunitas Autisme Putra Kembara akan mengirimkan surat protes ke Komisi Penyiaran Indonesia dan meminta meninjau penayangan iklan tersebut. “Saya melihat selama ini ada iklan-iklan yang terkesan ngawur. Ada kecenderungan hanya mementingkan bagaimana produk mereka cepat laku,” ujar Leny.

Leny menilai, salah persepsi tentang autisme juga kerap terjadi pada penulisan artikel di sejumlah surat kabar. Autis tidak ditempatkan sebagai masalah kesehatan, namun diartikan sebagai kecenderungan masyarakat yang bersikap cuek pada lingkungan sekitar.

Autisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gangguan perkembangan anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. (red)

Jawa Timur Siapkan Rp 58 Miliar Cegah Flu Babi

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Rp 58 miliar untuk mengatasi kemungkinan penyebaran flu babi di wilayahnya. Dana tersebut diambil dari anggaran tidak terduga APBD Tahun 2009.

Gubernur Jatim Soekarwo mengaku telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Pawik Supriadi dan Kepala Dinas Peternakan Sigit Hanggono, Selasa (28/4). Mereka diperintah segera berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan, terkait penanganan dan pencegahan flu babi.

Menurut Sukarwo, meski Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan wabah flu babi kecil kemungkinan menyebar ke Jatim, pihaknya tetap waspada menghadapi kemungkinan berkembangnya virus ini. “Meski peryataan Menkes sudah jelas, kami tidak ingin kecolongan, seperti wabah flu burung lalu. Soal dana, saya harap Dinkes dan Dinas Peternakan segera mengalkulasi jumlah anggaran yang dibutuhkan.”

Kepala Dinas Peternakan Sigit Hanggono mengatakan, beberapa daerah rawan penyebaran virus flu babi di Jatim adalah Kabupaten Sidoarjo, Lumajang, dan Tulungagung karena terdapat peternakan babi.

Sigit Hanggoro meminta bagian karantina hewan di pelabuhan dan bandara meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyebaran virus ini ke Jatim. “Bagi petugas karantina, saya menyarankan segera mengarantina hewan yang sakit. Terlebih hewan dari luar negeri seperti Amerika dan negara lainnya,” ujarnya. (red)

KPUD Surabaya Temukan Dugaan Manipulasi Suara

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya menemukan dugaan penggelembungan suara pemilu legislatif. Manipulasi hasil suara ini diduga dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan Gubeng, Surabaya.

Pengelembungan suara itu diketahui setelah terjadi ketidakcocokan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah hasil penghitungan. Menurut Sukadar, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pengelembungan jumlah suara itu dilakukan petugas PPK Gubeng.

Sukadar mengatakan, dugaan manipulasi jumlah hasil suara itu menguntungkan Partai Demokrat. Dalam perolehan suara awal di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Partai Demokrat mendapat 113 suara. Namun setelah dilakukan penghitungan ulang, jumlahnya melonjak hingga 6.585 suara.

“Dari penghitungan internal PDIP, perolehan suara Partai Demokrat untuk tingkatan nasional tidak sampai 20%. Bila pengelembungan suara ini bisa diungkap, ada kemungkinan Partai Demokrat hanya mendapatkan 12% suara,” kata Sukadar, Senin (27/4).

Terkait dugaan penggelembungan suara, KPUD Surabaya memutuskan menghentikan penghitungan suara untuk PPK Gubeng. Anggota KPUD Edward Dewaruci mengatakan, akan dilakukan penghitungan ulang. “Kami tidak menampik adanya indikasi pengelembungan suara di PPK Gubeng. Kami berupaya semaksimal mungkin memperbaikinya,” ujarnya.

Hingga berita ini dturunkan, penghitungan suara ulang untuk PPK Gubeng di kantor KPUD Surabaya masih berlangsung. Partai Demokrat sementara memperoleh 10.012 suara dan PDIP meraih 9.989 suara.(red)

Jelang Hari Buruh, ABM Jatim Siapkan Demo Maraton

Warta Jatim, Surabaya – Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur menyiapkan unjuk rasa 4 hari berturut-turut, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2009. Unjuk rasa tersebut akan digelar mulai 28 April sampai 1 Mei.

Koordinator ABM Jatim Jamaluddin mengatakan, sejumlah instansi pemerintah akan dijadikan target tempat berunjuk rasa. Di antaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Kantor Bupati dan Wali Kota Malang, dan Kantor Gubernur Jatim.

“ABM memilih tempat-tempat tersebut, karena (instansi itu) masih memiliki sejumlah permasalahan dengan buruh. Banyak kasus pemecatan yang belum diselesaikan Disnaker Sidoarjo dan penutupan pabrik rokok di Malang. ABM meminta pertanggungjawaban Gubernur Jatim untuk menyelesaikan persoalan buruh,” kata Jamaluddin di Sekretariat ABM Jatim, Senin (27/4).

Menurut Jamaluddin, di Jawa Timur banyak terjadi kasus pemecatan dan pembayaran upah buruh di bawah upah minimum kota tahun 2009. Ironisnya, Gubernur Soekarwo tidak pernah terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus perburuhan.

Jamaluddin mengancam, ribuan buruh akan menduduki kantor Gubernur Jawa Timur saat unjuk rasa memperingati Hari Buruh 1 Mei nanti. (red)

Kritis, Kondisi 5 Balita Gizi Buruk di Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Lima anak balita penderita gizi buruk yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Soewandi Surabaya, kritis. Anak-anak penderita gizi buruk yang menjalani perawatan intensif di ruang anak kelas III itu menderita komplikasi diare, gangguan pernapasan, dan demam.

Indriyati, Kepala Rekam Medik RSUD dr Soewandi, menyayangkan sikap orang tua para anak balita penderita gizi buruk yang baru membawa anaknya ke rumah sakit setelah kondisi mereka parah.

Pihak rumah sakit akan memprioritaskan memberikan asupan makanan dan minuman bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh 5 anak balita itu. “Kami juga akan menyembuhkan penyakit lain yang diderita kelima balita tersebut,” kata Indriyati, Jumat (24/4).

Menurut Indriyati, dari 5 anak penderita gizi buruk itu, Iswatun yang kondisinya paling parah. Anak usia 18 bulan itu hanya berbobot 5,5 kilogram, jauh dari berat badan ideal anak seusianya 7 – 8 kilogram.

Farida, orang tua Iswatun, mengaku tidak dapat berbuat banyak atas kondisi tersebut. Suaminya yang tukang becak tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi Iswatun. “Penghasilan kami pas-pasan. Tidak sanggup untuk beli susu maupun makanan bergizi lainnya. Kami hanya bisa pasrah dan menerima keadaan ini,” ujar Farida.

Selain Iswatun, anak balita penderita gizi buruk yang dirawat di RS dr Soewandi adalah Ilyas (27 bulan) asal Kelurahan Kapas Madya, Semampir; Awalul (6 bulan) asal Kelurahan Wonokromo, Semampir; serta kembar Dini dan Dina (9 bulan) asal Kelurahan Manyar Sabrangan, Mulyorejo. (red)

4 Desa di Gresik Tuntut Tanggung Jawab PT Hess

Warta Jatim, Gresik – Aliansi 4 Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik menuntut PT Hess Indonesia Pangkah Ltd bertanggung jawab atas pencemaran laut di wilayah tersebut. Mereka mengancam melakukan demonstrasi jika kasus ini tidak segera diselesikan.

Koordinator Aliansi 4 Pemerintahan Desa (A4PD) Syafullah Mahdi mengatakan, tim Community Development yang dibentuk PT Hess Indonesia tidak serius membersihkan tumpahan limbah hidrokarbon cair di perairan Gresik. “Community Development kerap tidak menetapi janji dengan alasan yang tidak jelas. Mereka mengulur waktu membersihkan tumpahan hidrokarbon cair tersebut,” kata Syafullah, Jumat (24/4).

A4PD menuntut PT Hess Indonesia segera memberikan kompensasi kepada nelayan yang tidak dapat melaut. Sebab, ikan di sekitar lokasi tumpahan limbah banyak yang mati. PT Hes Indonesia diberi kesempatan membersihkan perairan Gresik dari pencemaran limbah sebelum 28 April 2009. A4PD mengancam berdemonstrasi menduduki kantor PT Hess Indonesia jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan.

Hidrokarbon cair milik PT Hess Indonesia Pangkah Ltd tumpah di perairan Gresik, Kamis (9/4). Tim Laboratorium Forensik Polres Gresik yang diterjunkan menyelidiki kasus ini hingga sekarang belum memberikan keterangan.

Aliansi 4 Pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik beranggotakan pemerintah desa yang wilayahnya terimbas pencemaran limbah hidrokarbon PT Hess Indonesia, yaitu pemerintah Desa Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, Banyu Urip, dan Ngimbih di Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. (red)

FMPPJ Desak Panwas Sidoarjo Tindak Caleg Nakal

Warta Jatim, Sidoarjo - Ratusan anggota Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil (FMPPJ) menggelar unjuk rasa di depan kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo. Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif selama kampanye pemilu legislatif.

Koordinator aksi Arif Fakhrudin mengatakan, Panwaslu Sidoarjo dan kepolisian hingga kini belum menindak para caleg yang terbukti melakukan politik uang.“Caleg yang masih bebas tersebut adalah Isa Hasanuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa yang membagikan uang Rp 15 ribu pada masa tenang. Emir Firdaus serta Sunartoyo dari Partai Amanat Nasional yang tertangkap basah membagikan Rp 20 ribu,” kata Arif Fakhrudin, Kamis (23/4).

Menurut Arif, selain caleg yang namannya disebutkan, masih banyak caleg di daerah pemilihan Sidoarjo yang ketahuan melakukan politik uang. Panwaslu Sidoarjo harus meniru tindakan Panwaslu dan Kepolisian Kabupaten Bondowoso yang melaporkan dan menghukum caleg yang membagikan rokok ketika kampanye. Caleg Bondowoso itu divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 6 juta.

Anggota Panwaslu Sidoarjo M Subhan mengaku kesulitan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Menurut dia, laporan yang diajukan minim saksi yang bersedia memberikan keterangan. “Pada dasarnya Panwas siap memproses setiap laporan pelanggaran pemilu, namun masih banyak kendala,” ujarnya. (red)

BMI Diperlakukan Kasar Petugas Disnakertrans

Warta Jatim, Surabaya – Muanisah Nurlaeli, buruh migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, diperlakukan kasar oleh petugas Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Surabaya.

Nurlaeli mengatakan, ketika pulang dari bekerja di Macau, China, dia diperlakuan kasar oleh para petugas UPTP3TKI, Bandara Juanda Surabaya. Bahkan, paspor, kartu tanda penduduk, dan akta kelahirannya ditahan petugas.

Petugas UPTP3TKI menahan sejumlah dokumen Nurlaeli tanpa alasan jelas. Nurlaeli kemudian melapor ke kantor Imigrasi di sekitar Bandara Juanda. Namun, tidak lama berselang, dia diseret oleh 5 petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kembali menjalani pendataan.

Merasa dianiaya, Nurlaeli kini melaporkan kasus ini ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur. “Saya ini TKI legal, tapi mengapa pemerintah memperlakukan saya seperti ini?” kata Nurlaeli di kantor SBMI Surabaya, Rabu (22/4).

Ketua SBMI Jatim Moch Cholily mengatakan, telah membuat laporan kasus ini secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. SBMI juga melaporkan nasib Nurlaeli yang tidak menerima upah selama bekerja di Macau.

Menurut Cholily, agen pengiriman buruh migran yang memberangkatkan Nurlaeli beralasan upah selama 7,5 bulan dipotong untuk biaya penempatan. Padahal dalam aturan ketenagakerjaan, agen pengirim buruh migran hanya boleh memotong gaji selama 3 bulan. (red)

26 Parpol di Jatim Protes Penghitungan Suara

Warta Jatim, Surabaya - Saksi dari 26 partai politik kecil melakukan walk out dalam rapat pleno penghitungan suara pemilu legislatif, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur. Mereka menuding KPUD tidak jujur dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Partai yang walk out antara lain Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Banteng Kerakyatan, Partai Patriot, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Nasional Ulama,Partai Merdeka, Partai Barisan Nasional, Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme, Partai Kedaulatan, Partai Bintang Reformasi, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Saksi dari Partai Nasional Banteng Kerakyatan Rudi Sapulete mengatakan, aksi walk out dilakukan atas persetujuan gabungan parpol. Dia menilai, carut-marut pelaksanaan pemilu legislatif disalahgunakan oleh anggota KPUD dan kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk memenangkan parpol tertentu.

Rudi curiga terjadi manipulasi perolehan suara oleh KPUD Jatim. “Kami menilai pelaksanaan pemilu legislatif penuh kecurangan. Ada manipulasi suara yang dilakukan parpol besar. Panwas (Panitia Pengawas Pemilu) juga tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat,” katanya.

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, aksi walk out 25 parpol tidak mempengaruhi proses rekapitulasi suara. Menurut dia, hasil penghitungan suara tetap sah dan tidak dapat diganggu gugat. “Hasil rekapitulasi suara tetap sah. Namun saya menyayangkan sikap mereka. Seharusnya, bila keberatan dengan hasil pemilu dapat menulisnya pada formulir keberatan.”

Kemarin, KPUD Jatim berencana menghitung perolehan suara dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pacitan, Nganjuk, Gresik, Bondowoso, Trenggalek, Jember, Kota Blitar, Madiun, Pasuruan, dan Batu. (red)

Buruh PT Dok dan Perkapalan Surabaya Mogok Kerja

Warta Jatim, Surabaya – Enam ratus buruh PT Dok dan Perkapalan Surabaya mogok kerja, Rabu (22/4). Mereka menuntut manajemen perusahaan memenuhi pembayaran bonus kerja harian sebagai hak normatif buruh.

Riswan, perwakilan buruh, mengatakan, manajemen PT Dok dan Perkapalan Surabaya pernah berjanji membayar bonus upah harian, namun hingga kini belum terealisasi. Selain menuntut pemenuhan hak normatif, buruh juga menuntut manajemen perusahaan tidak bersikap diskriminatif. Terutama dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan kerja.

Riswan mencontohkan, hanya pekerja kelas bawah yang selama ini dikenai sanksi jika melanggar. Namun, jika pelanggaran dilakukan pekerja tingkat pengawas, tidak pernah dijatuhkan sanksi.

“Misalnya, dalam kasus penggelapan limbah logam kapal maupun keuangan perusahaan. Tidak pernah ada sanksi yang tegas bagi karyawan sekelas pengawas ke atas. Akibatnya, banyak pekerja yang resah atas sikap manajemen,” kata Riswan.

Dalam pertemuan antara perwakilan buruh dan manajemen perusahaan, Serikat Pekerja PT Dok dan Perkapalan Surabaya meminta manajemen segera mensosialisasikan peraturan perusahaan yang sudah disepakati bersama. Buruh juga meminta manajemen memecat manajer yang tidak becus bekerja.

Buruh mengancam melanjutkan mogok kerja jika tuntan tidak ditanggapi manajemen. “Tujuan kita satu, membawa perusahaan ini menjadi lebih sehat dan berkembang,” kata Riswan. (red)

Ketua KPPS di Sumenep Diduga Dibunuh

Warta Jatim, Surabaya - Moh Hasim, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 3, Desa Sindir, Lenteng, Sumenep, Madura, ditemukan tewas, Selasa (21/4). Diduga korban dibunuh terkait hasil pemilihan legislatif Pemilu 2009, 9 April lalu.

Dihubungi lewat telepon, Kepala Kepolisian Sektor Lenteng Moh Syakrani mengaku kesulitan menyelidiki kasus ini. Sebab, sejumlah barang milik korban, seperti telepon genggam, dilaporkan hilang dalam peristiwa ini. “Kami terus melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa beberapa saksi yang ada di sekitar TKP,” kata Syakrani.

Menurut Syakrani, polisi mengembangkan penyelidikan dan masih mencari motif pembunuhan. Dugaan sementara, Moh Hasim dibunuh oleh seorang anggota tim sukses partai politik yang tidak puas atas hasil pemilu legislatif.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur Arief Budiman mengatakan, menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. Dia menilai kasus pembunuhan Moh Hasim murni pelanggaran hukum. Arief mengaku belum dapat menyimpulkan motif pembunuhan itu. Dia meminta seluruh KPPS di Jatim lebih waspada dalam menjalankan tugas, agar tidak terjadi kasus serupa.

Kasus kekerasan terkait pemilihan suara di Madura tidak sekali ini. Pada Pemilihan Gubernur Jatim putaran III lalu, seorang petugas KPPS di Kabupaten Bangkalan diserang sekelompok orang tidak dikenal. (red)

SMKN 8 Surabaya Larang Siswa Hamil Ikut Ujian Nasional

Warta Jatim, Surabaya - Keinginan NL, siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Surabaya, mengikuti ujian nasional pupus sudah. Kepala sekolah melarang NL mengikuti ujian karena hamil 7 bulan.

Suradji, orang tua NL, kecewa atas sikap Kepala Sekolah SMKN 8 Noor Sodik. Sebab, Noor Sidik sempat membolehkan NL mengikuti proses belajar-mengajar dan mengaku akan memberikan dispensasi mengikuti ujian nasional. “Saya kecewa dan tidak terima terhadap sikap sekolah yang lepas tanggung jawab. Bagaimana nasib pendidikan anak saya?” kata Suradji, Senin (20/4).

Suradji kemudian mendatangi Dinas Pendidikan Surabaya dan Komisi D DPRD untuk meminta bantuan. Namun hingga hari pertama ujian berakhir hari ini usaha orang tua ini belum membuahkan hasil.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Baktiono mengaku siap membantu NL mendapatkan izin mengikuti ujian nasional. Dia menilai pihak sekolah telah bersikap diskriminatif, karena melarang NL mengikuti ujian. Menurut dia, siswa yang terlibat kasus kriminal saja diperbolehkan mengikuti ujian, meski dilakukan di dalam penjara.

Baktiono berjanji memfasilitasi pertemuan antara sekolah, Dinas Pendidikan Surabaya, dan keluarga NL. “Kenapa sekolah tidak mempermasalahkan ini sejak dulu? Selama ini, dia (NL) dibolehkan ikut try out bersama siswa lainnya. Ini tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengaku tidak dapat menangani kasus ini. Menurut dia, pihak sekolah berhak memberikan sanksi terhadap siswa, termasuk melarang mengikuti ujian nasional. Berdasarkan kesepakatan awal ketika masuk sekolah, siswa yang terbukti hamil akan dikembalikan kepada keluarga.

Sahudi berjanji membantu NL mengikuti ujian Paket C. “ Itu satu-satunya opsi yang akan kami lakukan untuk membantu NL,” katanya. (red)

LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu

Warta Jatim, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Pusat Studi Kebijakan Publik Respublika membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang kehilangan hak suara pada Pemilihan Umum 2009.

Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, posko itu untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat yang merasa hak suaranya dirampas oleh negara. Menurut dia, pemerintah telah melanggar hukum karena mengabaikan hak suara warga negara dalam pemilu legislatif 9 April lalu.

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti menggunakan berbagai langkah hukum. Misalnya mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tiap-tiap kabupaten atau kota. “Kita ingin masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat posko ini. LBH Surabaya siap melakukan langkah-langkah hukum, terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pemilu,” kata Syaiful Aris, Senin (20/4).

Selain membuka posko pengaduan masyarakat, LBH Surabaya dan Respublika juga menerima laporan persoalan daftar pemilih tetap dari partai politik. Posko ini akan terus dibuka hingga tidak ada lagi laporan atau pengaduan masyarakat soal pelanggaran hak suara dalam Pemilu 2009. (red)

Panwaslu Jatim Akan Gugat 4 KPUD

Warta Jatim, Surabaya – Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur akan mengajukan gugatan terhadap 4 Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dinilai tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu untuk menyelenggarakan pemilu ulang di daerah masing-masing.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, yang akan digugat adalah KPUD Kabupaten Bondowoso, Gresik, Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. Panwaslu merekomendasikan KPUD di 4 daerah tersebut menggelar pemilu ulang karena sejumlah kertas suara tertukar dengan daerah pemilihan lain. Namun, KPUD setempat tidak melaksanakan rekomendasi itu hingga saat ini.

Menurut Sri Sugeng, 4 KPUD itu melanggar Pasal 288 UU Pemilu. “Keempat KPUD tersebut menjadikan suara pemilih tidak berarti. Saya mengintruksikan kepada Panwaslu setempat untuk melakukan gugatan kepada mereka,” kata Sri Sugeng, Jumat (17/4).

Sri Sugeng menjelaskan, 4 KPUD itu menolak melakukan pemilihan ulang, karena berpegang pada surat edaran KPU Pusat yang menyebutkan kertas suara tertukar yang telanjur digunakan tetap dianggap sah. “Meski berpegang pada surat edaran KPU Pusat, saya menilai langkah yang dipilih 4 KPUD tersebut tidak bisa dibenarkan. Gugatan hukum tetap akan kami lakukan,” ujar Sri Sugeng. (red)

Polisi Jerat 5 Perusahaan Pencemar Kali Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Lima perusahaan di daerah aliran Kali Surabaya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran lingkungan. Lima perusahaan itu terbukti membuang limbah cair ke sungai, melebihi ambang batas baku mutu.

Kepala Unit Penyidik IV Satuan Reserse dan Kriminal Polwiltabes Surabaya AKP Agung Marlianto mengatakan, bukti keterlibatan perusahaan dalam kasus pencemaran Kali Surabaya didapat melalui data Perusahaan Umum Jasa Tirta, Ecoton, dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur.

Perusahaan yang terbukti membuang limbah ke Kali Surabaya adalah PT Platinum Ceramics Industry, PT Suparma, PT Titani Alam Semesta, PT Surabaya Agung Kertas, dan rumah pemotongan hewan Kedurus di Jalan Mastrip, Surabaya. “Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Perum Jasa Tirta, kelima perusahaan tersebut terbukti mencemari Kali Surabaya,” kata Agung, Kamis (16/4).

Agung mengatakan, pencemaran yang dilakukan 5 perusahaan itu tidak dapat ditoleransi. Sebab, Kali Surabaya merupakan sumber air bersih bagi warga dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Lima perusahaan itu dijerat pasal berlapis tentang perindustrian dan sumber daya air. “Kami akan berikan sanksi tegas kepada 5 perusahaan tersebut. Bila perlu, kami rekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk mencabut izin usaha mereka,” kata AKP Agung Marlianto. (red)

Kantor KPUD Gresik Diancam Bom

Warta Jatim, Surabaya - Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik, di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kamis (16/4) diancam bom. Orang tidak dikenal menelepon staf sekretariat KPUD dan mengatakan telah meletakkan bom di dalam gedung.

Staf sekretariat KPUD Suyanto mengatakan, ancaman tersebut disampaikan lelaki berlogat Jawa. Dalam ancamannya, lelaki tersebut mengatakan gedung KPUD Gresik akan meledak pukul 11.30.

Ancaman bom ke kantor KPUD Gresik bukan kali pertama terjadi. Pada Pemilu 2004 kantor KPUD juga mendapatkan ancaman serupa. “Kami tidak mengetahui alasannya, mengapa selalu menjadi sasaran teror,” kata Suyanto.

Tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur yang diturunkan memeriksa gedung KPUD Gresik tidak menemukan bom. Saat ini kantor tersebut dinyatakan aman.

Kepala Kepolisian Resort Gresik AKBP M Iqbal menyatakan pihaknya masih mencari pelaku dan menyelidiki motif teror bom tersebut. Polisi akan bekerja sama dengan PT Telkom untuk melacak telepon yang digunakan pelaku. (red)

Jalan Klenik Menuju Gedung Parlemen (2)

“Perang gaib” merupakan hal biasa dalam politik. Beberapa caleg percaya ritual ini bisa memprediksi masa depannya.

Sekitar 100 kilometer dari Surabaya, tepatnya di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, terlihat pemandangan tidak biasa. Di pelataran Sri Aji Joyoboyo ini banyak orang ingin mendapat berkah dari raja pamungkas, raja terakhir Kerajaan Kediri.

Poyo Gendut, juru kunci petilasan Sri Aji Joyoboyo, mengatakan pada musim pemilu banyak calon anggota legislatif ataupun calon presiden datang. Khusus calon presiden, yang datang mengikuti ritual adalah utusan-utusan khusus dari Jakarta.

Menurut Poyo, prosesi ritual di Pamenang ini tidak berbeda dari ritual tempat-tempat keramat lain. Hanya saja, setelah menjalani prosesi ritual, para calon akan mendapatkan gambaran masa depannya apakah terpilih menjadi pemimpin.

Salah satu contoh adalah utusan khusus salah satu calon presiden pada Pemilu 2004. Poyo memberi tahu mereka apa saja yang bakal terjadi setelah terpilih. “Pada saat itu saya sudah memberikan gambaran tentang kondisi Indonesia. Namun, karena ngotot, ya seperti itulah jadinya,” ujarnya.

Poyo menuturkan, menjelang pemilu dia menerima tamu dari Jakarta yang mengaku utusan khusus dari beberapa calon presiden. Kebanyakan mereka ingin mengetahui peluang kemenangan dalam pilpres mendatang.

Hendrik, sebut saja begitu, salah satu utusan khusus capres mengaku sengaja datang ke petilasan Sri Aji Joyoboyo untuk melihat peluang dalam bursa capres mendatang. Menurut dia, dengan mengetahui pandangan di masa datang, capres yang didukungnya bisa menyusun langkah dan strategi dalam “pertarungan” memperebutkan “RI 1”.

Hendrik menyangkal yang dilakukannya adalah langkah pembodohan terhadap rakyat. Dia berkilah, sebagai salah satu warga negara yang hidup di negara besar, apa yang dilakukannya sebatas upaya menghargai jerih payah para pahlawan dan pendiri negara ini. “Kalau memang saya dipermasalahkan, bagaimana dengan mereka yang juga datang untuk nyekar ke makam Bung Karno di Blitar?” ujarnya.

Hendrik percaya “perang gaib” masih terjadi di Indonesia, terlebih pada masa-masa pemilu seperti saat ini. Dia juga meyakini beberapa caleg dan calon presiden melakukan hal yang sama: mendatangi tempat-tempat keramat atau orang yang dianggap linuwih untuk menjaga dan membentengi diri demi meraih kursi. (Selesai)

Daftar Pemilih Pemilihan Presiden 2009 Belum Beres

Warta Jatim, Surabaya - Persoalan daftar pemilih tetap dalam pemilihan legislatif yang lalu tampaknya akan berlanjut ke pemilihan presiden yang akan datang. KPUD Jawa Timur mengaku kesulitan melakukan pemutakhiran data pemilih. Alasannya, waktu pengumpulan data sangat singkat, hanya sampai 1 Mei 2009.

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, saat ini berkonsentrasi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selain itu, di beberapa KPUD kabupaten/ kota sebagian perangkat komputer rusak. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu masalah dalam pemutakhiran data pemilih pemilihan presiden.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Arief meminta masyarakat dan partai politik proaktif mencermati daftar pemilih sementara (DPS) pilpres. Menurut dia, berdasarkan data, DPS pilpres di Jatim mencapai 29,5 juta lebih. Angka itu diperkirakan bertambah, seiring banyaknya pemilih baru yang terdaftar.

KPUD Jatim berjanji memperbaiki DPS dengan mencoret nama-nama yang sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda, yang pindah domisili, ataupun meninggal dunia. "Di saat kami berusaha memperbaiki data-data, saya meminta masyarakat dan parpol proaktif dalam masalah DPS agar tidak ada masalah di kemudian hari," kata Arief Budiman di Suarabya, Rabu (15/4). (red)

2 Caleg Berstatus Tersangka Berpeluang Menang

Warta Jatim, Sidoarjo - Meski ditetapkan sebagai tersangka, Tito Pradopo dan Sumi Harsono, berpeluang besar menjadi anggota DPRD Sidoarjo periode 2009 - 2014. Kedua caleg dari PDIP itu menjadi tersangka dalam kasus korupsi anggaran program peningkatan SDM tahun 2004 bersama 45 anggota dan mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 - 2004

Berdasarkan perhitungan real count KPUD Sidoarjo, Tito Pradopo yang mencalonkan diri dari Daerah Pemilihan IV (Waru, Taman) meraih 5.000 suara lebih. Sumi Harsono dari Dapil I (Sidoarjo, Candi) memperoleh sekitar 4.000 suara.

Ketua KPUD Sidoarjo Bima Arisdiyanto mengatakan, daftar calon tetap caleg tak bisa diubah. Jika kedua tersangka kasus korupsi itu terpilih, pihaknya akan menyerahkan mekanisme hukum kepada Kejari Sidoarjo. Soal pengganti para caleg yang tersandung persoalan hukum akan diserahkan kepada parpol masing-masing.

"Urusan PAW (pengganti antar-waktu) itu hak partai, namun kita tentu memiliki aturan dan syarat tertentu kepada mereka. Misalnya soal jumlah suara calon anggota dewan yang akan mengantikan kedua caleg tersebut," kata Bima.

Ditemui di Sekretariat DPC Partai Demokrsi Indonesia Perjuangan Sidoarjo, Tito Pradopo dan Sumi Harsono enggan berkomentar soal penetapan status tersangka mereka. Begitu juga jika Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan mengeksekusi. "Kami tidak memikirkan masalah itu dulu. Yang terpenting saat ini bagaimana suara partai kami bisa signifikan di Sidoarjo," kata Tito, Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Rabu (15/4).

Kabar terbaru Kejaksaan Negeri Sidoarjo menyebutkan akan segera mengeksekusi 16 mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 - 2004 yang terlibat kasus korupsi dana SDM senilai Rp 21,9 miliar. Kepala Kejari Susdiarto AP menyatakan eksekusi pasti akan dilakukan, meski belum diketahui pasti waktu pelaksanaannya. (red)

KPUD Jatim Akan Coret Parpol Tak Lapor Dana Kampanye

Warta Jatim, Surabaya - KPUD Jawa Timur akan mencoret partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang belum menyerahkan laporan dana kampanye pada 24 April 2009. Pencoretan akan dilakukan terhadap semua parpol yang melanggar, meski calon anggota legislatifnya memperoleh suara terbanyak.

Batas waktu yang ditetapkan tersebut sesuai UU Pemilu. “Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya, akan dicoret. Termasuk juga para calegnya, meski mereka mendapatkan suara terbanyak,” kata anggota KPUD Jatim Arief Budiman di sela rapat koordinasi dengan KPUD se-Jatim di Surabaya, Selasa (14/4).

Rapat koordinasi tersebut juga membahas masalah rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif dan daftar pemilih tetap untuk pemilu presiden.

KPUD Jatim akan segera mengumpulkan data dari semua KPUD di kabupaten/kota untuk inventarisasi parpol yang belum menyerahkan laporan dana kampanye, sebelum akhirnya mencoret parpol sekaligus caleg mereka. (red)

LBH Surabaya: Hentikan Latihan Perang di Perkampungan

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan warga Dukuh Kupang Barat, Surabaya, menggelar aksi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Selasa (14/4). Mereka meminta dukungan LBH Surabaya agar menghentikan latihan perang kota yang dilakukan Batalyon 516 Caraka Yudha TNI AD di sekitar perkampungan warga.

Koordinator warga Muhajir mengatakan, latihan perang yang dilakukan TNI AD telah meresahkan warga, terutama anak-anak dan lansia. Apalagi latihan tersebut dilakukan pagi, siang, dan malam. “Akibat latihan perang tersebut, warga resah dan kaum laki-laki harus berjaga tiap malam. Banyak aktivitas warga lainnya yang terganggu,” ujar Muhajir.

Ketua LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan siap membantu warga. Pihaknya akan segera melayangkan surat protes keras kepada Panglima TNI. Surat tersebut akan ditembuskan ke Presiden RI, Kepala Staf TNI AD, Pangdam V Brawijaya, Komnas HAM, Kapolri, dan Wali Kota Surabaya.

Aris menilai latihan perang tersebut merupakan bentuk teror terhadap warga. Terlebih digelar di tanah sengketa antara warga dan TNI AD, yang kasusnya masih dalam proses hukum. “Latihan perang tersebut merupakan bentuk teror TNI AD kepada warga. Apalagi digelar di atas tanah sengketa. Karena itu, kami meminta agar latihan tersebut segera dihentikan,” tandas Aris.

Sejak 16 Maret 2009 Batalyon 516 Caraka Yudha menggelar latihan perang kota di perkampungan Dukuh Kupang Barat I, Buntu III, dan Mataram, Surabaya. Rencananya latihan tersebut digelar selama satu bulan mulai pagi, siang, hingga malam. Latihan perang itu telah melukai seorang warga akibat terkena peluru hampa. (red)

KASBI Surabaya Desak DPRD Cegah Pemecatan Massal

Warta Jatim, Surabaya - Puluhan anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Surabaya, Senin (13/4), berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka meminta anggota Dewan, Wali Kota, dan Dinas Tenaga Kerja Surabaya membuat aturan mengatasi gelombang pemecatan massal yang terjadi selama krisis ekonomi.

Koordinator Hukum dan Advokasi KASBI Surabaya Jamaluddin mengatakan, aturan mencegah pemecatan massal itu sangat diperlukan. Perusahaan saat ini dapat dengan mudah memecat buruh, sebagai jalan pintas mengatasi krisis ekonomi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyatakan setuju memfasilitasi pertemuan buruh dengan pengusaha, Disnaker Surabaya, dan pihak-pihak terkait untuk membahas pencegahan pemecatan massal.

Baktiono mengatakan, kasus pemecatan massal belakangan ini semakin sering terjadi, karena perusahaan terkena imbas krisis ekonomi. “Sebagai anggota Dewan, saya akan berusaha membantu buruh. Bagaimanapun, buruh berperan penting dalam perkembangan ekonomi,” katanya.(red)

Sejumlah Kecamatan di Gresik & Jombang Gelar Pemilu Ulang

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jombang dan Gresik, Senin (13/4), menggelar pemilu ulang di beberapa tempat pemungutan suara bermasalah. Pemilu ulang digelar karena surat suara di TPS tertukar dengan surat suara TPS lain.

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, pemilu ulang di Kabupaten Gresik dilakukan di 81 TPS di 15 kecamatan, yaitu 10 TPS di Kecamatan Gresik, 12 TPS di Kecamatan Cerme, dan 15 TPS di Kecamatan Panceng.

Pemilu ulang di Kabupaten Jombang hanya dilakukan di 1 TPS, yaitu TPS 1 Dusun Cangah, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusian. “Di setiap kecamatan, jumlah pemilu ulang berbeda-beda. Ada yang 1 TPS di 1 kecamatan dan ada yang 3 TPS,” kata Arief Budiman.

Menurut Arief, prosedur pemungutan suara pada pemilu ulang sama dengan Pemilihan Umum 9 April lalu. Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada KPUD untuk menggelar pemilu ulang hingga 14 April. (red)

TPS di Lokalisasi Dolly dan Jarak, Sepi Pemilih

Warta Jatim, Surabaya – Tempat pemungutan suara di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya, sepi pemilih. Para pekerja seks komersial yang tinggal di sekitar lokalisasi, memilih pulang kampung mengisi libur panjang.

Hari, salah seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di kawasan Dolly mengatakan, minimnya jumlah PSK yang menggunakan hak pilih, adalah hal yang wajar. Menurut dia, dalam setiap kesempatan pemilu, para PSK memilih pulang kampung atau berlibur.

Menurut Hari, di TPS Dolly, tercatat hanya 76 orang yang menyalurkan hak pilih. Padahal, dilokasi tersebut terdapat sekitar 180 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Anisa, salah seorang PSK mengatakan, minimnya antusiasme rekan seprofesinya dalam menyalurkan hak pilih, didasari beberapa alasan. Diantaranya, para PSK sudah bosan dengan janji partai politik dan tidak mudah termakan bujuk rayu calon anggota legislatif.

Menurut Anisa, para PSK di lokalisasi Dolly sempat berdialog dengan sejumlah caleg dan partai politik, difasilitasi kelompok pendamping.Namun dia menilai, parpol tidak memiliki komitmen mengubah nasib para PSK, yang kemudian membuat mereka enggan menyalurkan hak pilih.

“Selain masalah tersebut, rekan-rekan saya juga lelah, karena tadi malam harus bekerja. Banyak diantara mereka yang sekarang memilih beristirahat,” ujar Anisa, Kamis (9/4). (red)

Warga Korban Lumpur Lapindo Golput

Warta Jatim, Sidoarjo - Ancaman golput warga korban lumpur PT Lapindo Brantas, bukan gertak sambal belaka. 3 tempat pemungutan suara yang ada di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong dan Desa Kedungbendo, sepi pemilih.

Agus salah seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS Pasar Baru Porong mengaku, hingga batas waktu pemungutan suara pukul 12.00, dari 224 warga korban lumpur yang terdata dalam daftar pemilih tetap, hanya 65 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Hal serupa juga terjadi di sejumlah TPS di Desa Kedungbendo. Di tempat tersebut, hampir 70% calon pemilih tidak menggunakan hak pilih.

Menurut Bambang, salah seorang korban lumpur yang mengungsi di Pasar Baru Porong, keputusan golput pada Pemilu 2009 adalah kesepakatan bersama seluruh warga korban lumpur Lapindo.

Bambang mengatakan, keputusan warga untuk golput, menyikapi sikap calon anggota legislatif dan partai politik yang tidak berkomitmen menyelesaikan masalah lumpur Lapindo Brantas.

“Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kami yang tergabung dalam Pagar Rekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak), maupun elemen warga lainnya yang menjadi korban lumpur, sepakat dengan sikap (golput) ini,” kata Bambang, Kamis (9/4).

Sikap golput juga ditunjukkan warga Kabupaten Sidoarjo yang simpati terhadap nasib warga korban lumpur Lapindo. Slamet, tokoh pemuda Desa Siring mengaku, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak melihat komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk kasus Lapindo. “Kita sepakat untuk golput. Kami akan berubah sikap, kalau parpol memiliki sikap dan komitmen yang jelas untuk menyelesaiakan kasus lumpur Lapindo,” ujar Slamet. (red)

Jalan Klenik Menuju Gedung Parlemen (1)

Banyak caleg menjalani ritual mistik untuk mendapatkan suara. Ada yang menyantet caleg pesaing.

MENJELANG pencontrengan pada Pemilihan Umum 2009, beberapa calon anggota legislatif di Jawa Timur terus beraksi untuk merebut simpati dari masyarakat. Ada yang menggelar pengobatan gratis, sunat massal, hingga bagi-bagi sembako dan uang kepada masyarakat.

Di antara sekian banyak caleg yang terus beraksi menarik simpati masyarakat, beberapa caleg menggunakan cara-cara klenik untuk mendapatkan pemilih. Tidak peduli betapa berat dan jarak yang harus ditempuh, mereka tampaknya sudah gelap mata, demi satu tujuan agar duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Contohnya ritual para caleg di kompleks pemakaman Sunan Bungkul di Surabaya. Mbah Mustofa, salah seorang juru kunci pemakaman ini membenarkan, banyak caleg yang datang menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2009. Banyak caleg yang meminta berkah dan karomah dari Sunan Bungkul agar dipilih rakyat dalam pemilu nanti.

Menurut Mustofa, biasanya caleg datang secara berombongan pada tengah malam. Dalam prosesi ritual itu para caleg diwajibkan menuruti segala petunjuk dan petuah. Setelah itu mereka juga diwajibkan melaksanakan amalan-amalan yang diberikan.

Mustofa mengaku sebelumnya banyak caleg yang berhasil duduk di kursi Dewan setelah melakukan beberapa kali ritual di tempat yang diyakini sebagai kuburan kakek Sunan Ampel ini. Bahkan, sebagian besar dari mereka, menyumbangkan sebagian hasilnya untuk biaya perawatan kompleks pemakaman Sunan Bungkul. “ Biasanya mereka yang terpilih telah melewati beberapa persyaratan tidak tertulis dari Mbah Bungkul. Jadi ada seleksi ketat, terhadap para caleg yang telah menjalani ritual disini,” terang Mustofa.

Masih di tempat yang sama, Eddy, nama samaran, salah satu caleg dari partai berideologi Islam, mengaku melakukan ritual klenik untuk menarik simpati masyarakat. Bahkan, setiap malam Jumat, ia diberi mantrakhusus yang harus diamalkan. “Setelah diberi amalan tersebut, sampai sekarang saya masih melafalkan dan menjalankannya,” ujarnya.

Menurut pria asli Jombang ini, selain berfungsi untuk menarik simpati masyarakat pada saat pencoblosan di TPS, amalan yang diberikan si Mbah tersebut juga berfungsi untuk menjaga dirinya dari serangan gaib yang dilancarkan sesama caleg pesaing.

Eddy menuturkan, sudah banyak peristiwa gaib yang dialami caleg lain. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia tanpa sebab jelas, mungkin disantet pesaing. “Daripada saya mati sia-sia, kan lebih baik berjaga-jaga atau sedia payung sebelum hujan,” katanya.

Caleg ini tidak mau dikatakan menjalani ritual gaib karena frustrasi. Eddy menegaskan, hanya ingin menjaga diri dari orang-orang yang tidak suka dengan kinerjanya. Baginya, dalam dunia politik, apa pun bisa menjadi senjata untuk menyerang lawan. Termasuk dengan serangan-serangan gaib.

Eddy juga meyakini akan terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode mendatang, dengan ataupun tanpa menjalani ritual klenik. Dia yakin mendapatkan dukungan dari beberapa kelompok masyarakat. Selain itu, dia juga memiliki simpul-simpul dari beberapa komunitas yang pasti mendukungnya. (bersambung)

AP3 Akan Ajukan Uji Materi Perda PD Pasar Surya

Warta Jatim, Surabaya – Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya akan mengajukan uji materi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya ke Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar (AP3) Surabaya Siswanto mengatakan, Perda 6/2008 tentang PD Pasar Surya merugikan para pedagang. Perda tersebut di antaranya mengatur soal perubahan status hak pakai kios menjadi hak sewa.

Selain itu, perda tersebut juga mengatur soal pemberian hak penuh kepada PD Pasar Surya untuk menarik iuran terhadap para pedagang. Perda itu juga menghapuskan kewajiban pemerintah menangani para pedagang.

“Para pedagang merasa selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD). Namun hak-hak para pedagang jarang sekali dipenuhi pemerintah maupun PD Pasar Surya,” kata Siswanto, Rabu (8/4).

Sebelum mengajukan uji materi ke MK, tim pakar hukum para pedagang akan mengkaji Perda 6/2008 tentang PD Pasar Surya. Siswanto menargetkan, permohonan pengajuan uji materi akan diajukan ke MK April ini.

“PD Pasar Surya dan pemerintah tampak sekali memaksakan segera memberlakukan perda ini. Atau mungkin perda ini dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan beberapa oknum PD Pasar Surya dan anggota Dewan,” ujar Siswanto. (red)

Caleg Golkar Tetap Kampanye di Masa Tenang

Warta Jatim, Surabaya - Kampanye terselubung pada masa tenang Pemilihan Umum yang dilakukan Edi Baskoro, caleg Partai Golongan Karya, dibubarkan Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya.

Anggota Panwaslu Surabaya Suparno mengatakan, Edi Baskoro melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pemilu tentang larangan melakukan kampanye pada masa tenang. Panwaslu akan mengumpulkan data serta bukti laporan masyarakat.

“Akibat perbuatannya, besar kemungkinan Panwaslu Surabaya memberikan rekomendasi kepada KPU agar menjatuhkan sanksi administrasi. Namun, jika terbukti terdapat unsur pidana, seperti politik uang, kami akan limpahkan ke kepolisian,” kata Suparno, Rabu (8/4).

Menurut Suparno, selama masa tenang pemilu, Panwaslu Kota Surabaya menerima laporan belasan kasus pelanggaran pemilu. Pihaknya akan akan mempelajari laporan tersebut. “Dari laporan tersebut, kami akan pilah sesuai kategori pelanggaran. Setelah itu, kita lakukan penyidikan, sebelum menjatuhkan sanksi.” (red)

3 Pemimpin Media Sempat Ditetapkan sebagai Tersangka

Warta Jatim, Surabaya – Markas Besar Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus pencemaran nama Edhie Baskoro Yudhoyono, caleg Partai Demokrat. Sebelumnya anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diduga melakukan praktik politik uang di Ponorogo, Jawa Timur, pada Senin (6/4).

Dalam jumpa pers di Mapolda Jatim, Selasa (7/4) malam, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bachrul Alam didampingi Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Hadi Atmoko mengatakan, dari 5 tersangka 3 di antaranya pemimpin thejakartaglobe.com, okezone.com, dan Harian Bangsa Biro Ponorogo. Dua tersangka, Bambang dan Naziri, warga Ponorogo, yang melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Irjen Anton menegaskan, ketiga pemimpin media itu didakwa melakukan pencemaran nama baik, dengan pemberitaan palsu yang tidak kuat dasar hukumnya. Irjen Anton dan Irjen Hadi Atmoko menunjukkan bukti cetak dari pemberitaan tentang Edhie Baskoro. "Kelima tersangka akan dijerat Pasal 310 juncto 311 KUHP UU No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara," ujarnya.

Menurut Anton, penetapan status tersangka 5 orang tersebut diperkuat dengan putusan sidang pleno Panwaslu Ponorogo Senin (6/4) yang menyebutkan tidak ditemukan bukti adanya praktik politik uang yang dilakukan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Namun, pada pukul 02.20 Rabu (8/4), kepada detik.com Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan status tersangka 3 pemimpin media telah dicabut. "Jadi, telah dilakukan pendalaman hingga jam 02.00 pagi ini, ternyata yang memenuhi syarat (sebagai tersangka) hanya 2 orang, pertama Saudara Nazirin dan kedua Saudara Bambang," ujarnya. (red)

Narapidana & Tahanan di Jatim Bisa Mencontreng

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 16 ribu narapidana di Jawa Timur dipastikan tidak akan kehilangan hak pilih pada Pemilihan Umum 2009. KPUD Jatim memerintahkan semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah itu menyediakan TPS bagi narapidana dan tahanan.

Ketua KPUD Jatim Nikmatul Hidayati mengatakan, para narapidana sudah terdaftar seluruhnya dalam DPT khusus. Karena itu, tidak diperlukan lagi formulir A5 atau surat keterangan pindah memilih. “Sesuai Perpu KPU Nomor 31 tahun 2009, narapidana yang terdaftar dalam DPT bisa menunjukkan KTP untuk menyalurkan hak pilih,” ujar Nikmatul, Selasa (7/4).

Selain menyediakan TPS di LP dan rutan, KPU juga memerintahkan petugas KPPS untuk mendatangi pasien di rumah sakit. Namun, berbeda dari perlakuan terhadap narapidana, pasien diwajibkan mengurus formulir A5 karena tidak ada DPT khusus.

Diharapkan petugas KPPS mengatur waktu agar bisa mendatangi pasien di rumah sakit. “Soal waktu, silakan setiap petugas KPPS yang mengaturnya. Namun untuk lebih efisien, kami berharap yang melakukan tugas para petugas KPPS yang lokasinya berdekatan dengan rumah sakit,” kata Nikmatul. (red)

PDIP Paling Banyak Pelanggaran Kampanye di Jatim

Warta Jatim, Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat sebagai pelanggar terbanyak pada kampanye Pemilu 2009 di Jawa Timur, dengan 33 pelanggaran. Berikutnya Partai Kebangkitan Bangsa (24 pelanggaran), Partai Demokrat (21), Partai Golongan Karya (18), dan Partai Hati Nurani Rakyat (12 pelanggaran).

Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pudjiatmiko, Selasa (7/4). Menurut dia, pelanggaran kampanye terbanyak adalah melibatkan anak-anak, tanpa surat pemberitahuan ke kepolisian, dan kampanye di luar jadwal yang ditentukan.

Panwaslu Jatim juga menemukan 16 kasus pelanggaran kampanye yang masuk kategori pidana. Juga menemukan 5 pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara. “Sepanjang penyelenggaraan kampanye, kami menemukan 222 pelanggaran administrasi dan 41 pelanggaran pidana yang dilakukan parpol,” ujar Sri Sugeng.

Sri Sugeng menyatakan pelanggaran parpol itu akan direkomendasikan kepada KPU. Sedangkan, pelanggaran yang tergolong tindak pidana akan diserahkan ke kepolisian.

Hingga saat ini sudah 8 pelanggaran diputus oleh pengadilan. Di antaranya, caleg di Situbondo, Lamongan, Ponorogo, dan Bojonegoro yang telah ditahan dan diwajibkan membayar denda.

Panwaslu Jatim masih menyelidiki dugaan politik uang di Ponorogo oleh caleg Partai Demokrat Edy Baskoro, putra Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini masih menunggu laporan resmi dari Panwaslu Ponorogo. “Kami masih menunggu laporan tersebut. Jika memang terbukti, kami akan bertindak tegas, meski yang melakukan pelanggaran adalah putra Presiden,” kata Sri Sugeng. (red)

Gubernur Jatim Janji DPT Bermasalah Tuntas Hari Ini

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Sukarwo berjanji menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap di wilayahnya hari ini. Sukarwo mengaku kompleksitas persoalan DPT menyebabkan masalah ini sulit ditangani.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam konferensi jarak jauh dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum, Senin (6/4).

Gubernur Sukarwo mengatakan, kompleksitas persoalan DPT menyebabkan pihaknya kesulitan mengatasi masalah ini. “Kita berjanji menuntaskan persoalan DPT hari ini. Karena itu, saya meminta KPUD menyelesaikan persoalan DPT semaksimal mungkin. Terutama terhadap masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,” ujarnya.

Pemprov Jawa Timur menyatakan siap menyukseskan pemilu. Logistik pemilu hampir selesai didistribusikan ke seluruh panitia pemilih kecamatan, termasuk di Pulau Masalembu, Sumenep, dan Madura.

Untuk menjaga keamanan di tempat pemilihan suara, Pemprov Jatim menurunkan 209.265 personel Perlindungan Masyarakat, 26.945 polisi, dan 2.320 personel Tentara Nasional Indonesia. “Untuk keamanan, kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya,” kata Sukarwo.

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengaku siap menyelesaikan kasus DPT bermasalah. Di antaranya, mencoret daftar pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan ganda. (red)

Partai Besar Banyak Langgar Kampanye di Surabaya

Warta Jatim, Surabaya – Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya menerima 20 laporan kasus pelanggaran kampanye. Enam di antaranya dilaporkan ke polisi karena diduga termasuk praktik politik uang.

Ketua Kelompok Kerja Penerimaan Laporan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu Panwas Kota Surabaya Soekarno mengatakan, modus politik uang dalam kempanye yang sering terjadi adalah membagikan uang serta memberikan bahan pokok dan barang kepada massa kampanye.

“Politik uang ini jelas melanggar Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang tata cara dan pedoman kampanye pemilu. Karena itu kami rekomendasikan ke Polwiltabes Surabaya untuk mengusut kasus ini,” kata Soekarno, Senin (6/4).

Menurut Soekarno, praktik politik uang selama kampanye terjadi di Kecamatan Sukolilo, Mulyorejo, Dukuh Pakis, dan Perak. Selain melakukan politik uang, banyak parpol melakukan pelanggaran melibatkan anak dalam kampanye, kampanye tanpa pemberitahuan ke polisi, dan sengketa antar-calon anggota legislatif.

“Untuk kasus melibatkan anak dalam kampanye, kami belum menemukan pihak yang sengaja membawa anak dalam kampanye. Sedangkan untuk sengketa caleg, sebagian besar terjadi karena perusakan atribut kampanye dan atribut kampanye yang tumpang tindih,” ujarnya.

Menurut Soekarno, pelanggaran kampanye di Surabaya kebanyakan dilakukan oleh parpol besar. Di antaranya Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. (red)

Aliansi Buruh & Mahasiswa Jatim Tolak Pemilu 2009

Warta Jatim, Surabaya - Massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Jawa Timur berunjuk rasa di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (5/4). Ratusan orang dari 11 elemen buruh dan mahasiswa ini menolak Pemilu 2009 karena hanya menjadi ajang pesta elite politik.

Koordinator Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Afif Irwanto mengatakan, pemilu tidak banyak mengubah kondisi bangsa. Pemilu 2009 tidak memberi solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Pemilu bukan pesta rakyat. Selama ini rakyat sudah memberikan suaranya, namun rakyat tidak mendapatkan hak untuk hidup lebih baik,” kata Afif.

Selain menggelar orasi dan membentangkan sejumlah poster, massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu membakar kartu pemilih sebagai simbol memilih golput dalam Pemilu 2009. (red)

Kampanye SBY di Surabaya Disambut Demonstrasi

Warta Jatim, Surabaya - Kedatangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkampanye di Stadion 10 November Surabaya, Jumat (3/4), disambut demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga.

Koordinator aksi BEM Unair Fahmi mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pro rakyat. Aturan ekonomi yang dibuat pemerintahan Yudhoyono hanya menjadi komoditas politik.

“Kami mengajak masyarakat untuk cermat dalam memilih partai dan caleg. Kami juga meminta KPU dan Bawaslu meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi pemilu,” kata Fahmi di depan gedung Grahadi, Surabaya.

Demonstrasi ini dibubarkan personel Polres Surabaya Selatan. Kapolres Dolly A Primanto mengatakan, demo BEM Unair tidak memiliki izin. (red)

Legislasi DPRD Jatim Layani Kepentingan Pemerintah

Warta Jatim, Surabaya – Produk legislasi DPRD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur banyak dipengaruhi kepentingan pemerintah daerah. Aturan yang dibuat anggota Dewan cenderung menguntungkan pemerintah dan merugikan masyarakat.

Kesimpulan itu terungkap dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Penelitian selama bulan Maret 2009 itu dilakukan di DPRD Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Blitar.

Koordinator Peneliti LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, selama periode 2004-2008 DPRD Kota Surabaya tidak pernah berinisiatif mengusulkan peraturan daerah. Pembuatan perda diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas anggota Dewan. Hasil penelitian membuktikan anggota DPRD di kabupaten/kota, lemah dalam fungsi legislasi.

LBH Surabaya berharap hasil penelitian itu menjadi pertimbangan masyarakat sebelum menyalurkan hak pilih dalam pemilu legislatif 9 April. “Saya berharap masyarakat lebih cermat dalam memilih caleg periode 2009-2014. Jangan sampai terulang kesalahan yang sama,” kata Syaiful Arif, Kamis (2/4).

Menurut Syaiful, DPRD Kota Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena Surabaya adalah kota yang plural dan metropolis. Sedangkan Kabupaten Lamongan mewakili daerah yang sedang berkembang dan Blitar sebagai daerah terpencil yang mengandalkan pertanian. (red)

Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Anak Autis

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah kurang memperhatikan pendidikan anak autis. Pemerintah kerap menyamakan metode pendidikan anak autis dengan metode pendidikan sekolah luar biasa.

Peningkatan jumlah anak autis tidak diimbangi dukungan sarana pendidikan yang memadai. “Seharusnya pemerintah memegang kendali kebijakan pendidikan anak autis dengan membangun sekolah. Tidak seperti saat ini, anak-anak autis harus sekolah di SLB,” kata Kepala Pusat Terapi dan Pendidikan Cita Hati Bunda Ika Wahyuningrum dalam peringatan Hari Autis Sedunia di Surabaya, Kamis (2/4).

Menurut Ika, sedikitnya pengajar anak autis memperparah kondisi tersebut. Tidak jarang beberapa sekolah terapi menolak calon siswa autis karena kekurangan guru.

Ika menilai pendidikan inklusi di Surabaya tidak efektif. Dari beberapa sekolah inklusi di kota ini hanya 2 atau 3 sekolah yang menerapkan konsep pendidikan khusus bagi anak autis. “Banyak materi kurikulum yang seharusnya disesuaikan, namun sekolah tidak melakukan hal tersebut. Saya menyarankan hal itu segera diubah agar dapat memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak autis,” ujarnya. (red)

Panwaslu Jawa Timur Laporkan 43.546 DPT Bermasalah

Warta Jatim, Surabaya - Daftar pemilih tetap bermasalah di Provinsi Jawa Timur bertambah. Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur, Rabu (1/4), mengumumkan terdapat 43.546 DPT bermasalah.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, DPT bermasalah tersebut berasal dari 9 kabupaten/kota. Temuan penyimpangan DPT terbesar di Kabupaten Trenggalek dan Sampang. Di Trenggalek ditemukan 21.436 DPT bermasalah dan di Sampang 7.048 DPT bermasalah.

“Saat ini kami masih melakukan pengecekan di 29 kabupaten/kota di Jatim. Kemungkinan besar (DPT bermasalah) akan terus bertambah,” kata Sri Sugeng.

Menurut Sri Sugeng, Panwaslu akan memaksimalkan petugas pengawas pemilu lapangan (PPL) di tiap-tiap kabupaten. Saat ini terdapat 8.000 petugas PPL. Setiap petugas PPL akan mengecek DPT di satu desa. (red)

Warga Stren Kali Surabaya Tolak Penggusuran

Warta Jatim, Surabaya - Ribuan warga anggota Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD dan Pemkot Surabaya, Rabu (1/4). Mereka menolak rencana penggusuran permukiman di sepanjang stren Kali Surabaya dan Sungai Wonokromo.

Sekjen Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya Andreas Suhadi menilai rencana Pemkot Surabaya menggusur permukiman itu merupakan langkah mundur, karena bertolak belakang dengan sikap DPRD yang mengesahkan Perda 9/2007 tentang stren kali. Perda itu mengakomodasi keberadaan warga yang sudah menetap di stren kali dan kepentingan sungai untuk mencegah banjir dan bahan baku air PDAM.

Selain itu, rumah warga di sepanjang stren kali yang akan digusur hingga saat ini belum didata. Andreas menduga Pemkot mencari alasan penyebab banjir, dengan mengambinghitamkan warga yang tinggal di stren kali. “Kenyataannya selama ini tidak pernah dilakukan pengerukan di sepanjang sungai. Selain itu, sedimentasi atau pendangkalan juga disebabkan banyaknya pabrik yang menjamur di sepanjang stren Kali Surabaya. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.

Pernyataan Andreas diperkuat data dari PT Jasa Tirta yang menyebutkan pendangkalan terjadi karena lumpur, akibat erosi di hulu ditambah limbar cair yang bercampur material dari ratusan pabrik di sepanjang stren kali.

Dalam aksi itu warga meminta Pemkot Surabaya tidak membuat resah. Pemkot juga diminta menghargai proses yang sudah disepakati antara pemerintah dan warga stren kali pada tahun 2003. Mereka juga meminta DPRD Surabaya dan Jatim mengusut penyebab banjir 6 Maret lalu, yang kemudian dijadikan alasan untuk menggusur warga di sepanjang stren kali.

Lima perwakilan Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya, didampingi Armudji dan Krisnadi Nasution dari Fraksi PDIP DPRD, diterima Asisten I Sekkota BF Sutadi di kantor Pemkot. Dalam dialog yang alot itu Pemkot belum memberikan jawaban pasti terkait penolakan penggusuran tersebut. Untuk sementara kedua pihak sepakat tidak ada penggusuran, guna menghormati Perda 9/2007. Kalaupun ada penggusuran, Pemkot diminta menyediakan tempat relokasi yang layak. (red)

Pemilih di Jawa Timur Boleh 'Nyontreng' Berbekal KTP

Warta Jatim, Surabaya - KPUD Jawa Timur mengeluarkan surat edaran kepada 38 KPU di kabupaten/kota agar memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu untuk menekan tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

Anggota KPUD Jatim Andre Dewanto mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan karena banyak nama daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak terdaftar dalam DPT. Dia mengakui hal itu disebabkan permasalahan teknis pencetakan.

KPUD Jatim juga membuat kebijakan, masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT bisa menyalurkan hak pilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Langkah tersebut bukan untuk menambah jumlah DPT, namun khusus bagi mereka yang sebelumnya tercantum dalam DPS. “Kita ambil langkah tersebut agar bisa menekan angka golput akibat kesalahan sistem administrasi dalam DPT,” ujar Andre.

Menurut Andre, hingga saat ini data DPT yang diterima KPUD Jatim masih kacau. Termasuk juga DPT di Sampang yang masih menggunakan DPT pada saat pemilihan gubernur lalu. Padahal seharusnya yang dicetak DPT revisi terbaru. (red)