Warta Jatim, Surabaya - Puluhan anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Surabaya, Senin (13/4), berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka meminta anggota Dewan, Wali Kota, dan Dinas Tenaga Kerja Surabaya membuat aturan mengatasi gelombang pemecatan massal yang terjadi selama krisis ekonomi.
Koordinator Hukum dan Advokasi KASBI Surabaya Jamaluddin mengatakan, aturan mencegah pemecatan massal itu sangat diperlukan. Perusahaan saat ini dapat dengan mudah memecat buruh, sebagai jalan pintas mengatasi krisis ekonomi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyatakan setuju memfasilitasi pertemuan buruh dengan pengusaha, Disnaker Surabaya, dan pihak-pihak terkait untuk membahas pencegahan pemecatan massal.
Baktiono mengatakan, kasus pemecatan massal belakangan ini semakin sering terjadi, karena perusahaan terkena imbas krisis ekonomi. “Sebagai anggota Dewan, saya akan berusaha membantu buruh. Bagaimanapun, buruh berperan penting dalam perkembangan ekonomi,” katanya.(red)
Koordinator Hukum dan Advokasi KASBI Surabaya Jamaluddin mengatakan, aturan mencegah pemecatan massal itu sangat diperlukan. Perusahaan saat ini dapat dengan mudah memecat buruh, sebagai jalan pintas mengatasi krisis ekonomi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyatakan setuju memfasilitasi pertemuan buruh dengan pengusaha, Disnaker Surabaya, dan pihak-pihak terkait untuk membahas pencegahan pemecatan massal.
Baktiono mengatakan, kasus pemecatan massal belakangan ini semakin sering terjadi, karena perusahaan terkena imbas krisis ekonomi. “Sebagai anggota Dewan, saya akan berusaha membantu buruh. Bagaimanapun, buruh berperan penting dalam perkembangan ekonomi,” katanya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar