Warta Jatim, Surabaya - Keinginan NL, siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Surabaya, mengikuti ujian nasional pupus sudah. Kepala sekolah melarang NL mengikuti ujian karena hamil 7 bulan.
Suradji, orang tua NL, kecewa atas sikap Kepala Sekolah SMKN 8 Noor Sodik. Sebab, Noor Sidik sempat membolehkan NL mengikuti proses belajar-mengajar dan mengaku akan memberikan dispensasi mengikuti ujian nasional. “Saya kecewa dan tidak terima terhadap sikap sekolah yang lepas tanggung jawab. Bagaimana nasib pendidikan anak saya?” kata Suradji, Senin (20/4).
Suradji kemudian mendatangi Dinas Pendidikan Surabaya dan Komisi D DPRD untuk meminta bantuan. Namun hingga hari pertama ujian berakhir hari ini usaha orang tua ini belum membuahkan hasil.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Baktiono mengaku siap membantu NL mendapatkan izin mengikuti ujian nasional. Dia menilai pihak sekolah telah bersikap diskriminatif, karena melarang NL mengikuti ujian. Menurut dia, siswa yang terlibat kasus kriminal saja diperbolehkan mengikuti ujian, meski dilakukan di dalam penjara.
Baktiono berjanji memfasilitasi pertemuan antara sekolah, Dinas Pendidikan Surabaya, dan keluarga NL. “Kenapa sekolah tidak mempermasalahkan ini sejak dulu? Selama ini, dia (NL) dibolehkan ikut try out bersama siswa lainnya. Ini tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengaku tidak dapat menangani kasus ini. Menurut dia, pihak sekolah berhak memberikan sanksi terhadap siswa, termasuk melarang mengikuti ujian nasional. Berdasarkan kesepakatan awal ketika masuk sekolah, siswa yang terbukti hamil akan dikembalikan kepada keluarga.
Sahudi berjanji membantu NL mengikuti ujian Paket C. “ Itu satu-satunya opsi yang akan kami lakukan untuk membantu NL,” katanya. (red)
Suradji, orang tua NL, kecewa atas sikap Kepala Sekolah SMKN 8 Noor Sodik. Sebab, Noor Sidik sempat membolehkan NL mengikuti proses belajar-mengajar dan mengaku akan memberikan dispensasi mengikuti ujian nasional. “Saya kecewa dan tidak terima terhadap sikap sekolah yang lepas tanggung jawab. Bagaimana nasib pendidikan anak saya?” kata Suradji, Senin (20/4).
Suradji kemudian mendatangi Dinas Pendidikan Surabaya dan Komisi D DPRD untuk meminta bantuan. Namun hingga hari pertama ujian berakhir hari ini usaha orang tua ini belum membuahkan hasil.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Baktiono mengaku siap membantu NL mendapatkan izin mengikuti ujian nasional. Dia menilai pihak sekolah telah bersikap diskriminatif, karena melarang NL mengikuti ujian. Menurut dia, siswa yang terlibat kasus kriminal saja diperbolehkan mengikuti ujian, meski dilakukan di dalam penjara.
Baktiono berjanji memfasilitasi pertemuan antara sekolah, Dinas Pendidikan Surabaya, dan keluarga NL. “Kenapa sekolah tidak mempermasalahkan ini sejak dulu? Selama ini, dia (NL) dibolehkan ikut try out bersama siswa lainnya. Ini tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengaku tidak dapat menangani kasus ini. Menurut dia, pihak sekolah berhak memberikan sanksi terhadap siswa, termasuk melarang mengikuti ujian nasional. Berdasarkan kesepakatan awal ketika masuk sekolah, siswa yang terbukti hamil akan dikembalikan kepada keluarga.
Sahudi berjanji membantu NL mengikuti ujian Paket C. “ Itu satu-satunya opsi yang akan kami lakukan untuk membantu NL,” katanya. (red)
Aneh, kok sekolah yang diadukan ke DPR, bukanya yang menghamili.
BalasHapusAneh, Sekolah yang dianggap menghambat bukannya minta pertanggungjawaban dari yang menghamili.
Aneh, kok hamil muda/di luar nikah bukannya ditutupi sebagai aib, malah dibawa-bawa ke DPR biar semua orang tahu