Warta Jatim, Surabaya – Produk legislasi DPRD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur banyak dipengaruhi kepentingan pemerintah daerah. Aturan yang dibuat anggota Dewan cenderung menguntungkan pemerintah dan merugikan masyarakat.
Kesimpulan itu terungkap dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Penelitian selama bulan Maret 2009 itu dilakukan di DPRD Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Blitar.
Koordinator Peneliti LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, selama periode 2004-2008 DPRD Kota Surabaya tidak pernah berinisiatif mengusulkan peraturan daerah. Pembuatan perda diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas anggota Dewan. Hasil penelitian membuktikan anggota DPRD di kabupaten/kota, lemah dalam fungsi legislasi.
LBH Surabaya berharap hasil penelitian itu menjadi pertimbangan masyarakat sebelum menyalurkan hak pilih dalam pemilu legislatif 9 April. “Saya berharap masyarakat lebih cermat dalam memilih caleg periode 2009-2014. Jangan sampai terulang kesalahan yang sama,” kata Syaiful Arif, Kamis (2/4).
Menurut Syaiful, DPRD Kota Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena Surabaya adalah kota yang plural dan metropolis. Sedangkan Kabupaten Lamongan mewakili daerah yang sedang berkembang dan Blitar sebagai daerah terpencil yang mengandalkan pertanian. (red)
Kesimpulan itu terungkap dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Penelitian selama bulan Maret 2009 itu dilakukan di DPRD Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Blitar.
Koordinator Peneliti LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, selama periode 2004-2008 DPRD Kota Surabaya tidak pernah berinisiatif mengusulkan peraturan daerah. Pembuatan perda diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas anggota Dewan. Hasil penelitian membuktikan anggota DPRD di kabupaten/kota, lemah dalam fungsi legislasi.
LBH Surabaya berharap hasil penelitian itu menjadi pertimbangan masyarakat sebelum menyalurkan hak pilih dalam pemilu legislatif 9 April. “Saya berharap masyarakat lebih cermat dalam memilih caleg periode 2009-2014. Jangan sampai terulang kesalahan yang sama,” kata Syaiful Arif, Kamis (2/4).
Menurut Syaiful, DPRD Kota Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena Surabaya adalah kota yang plural dan metropolis. Sedangkan Kabupaten Lamongan mewakili daerah yang sedang berkembang dan Blitar sebagai daerah terpencil yang mengandalkan pertanian. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar