Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Sukarwo berjanji menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap di wilayahnya hari ini. Sukarwo mengaku kompleksitas persoalan DPT menyebabkan masalah ini sulit ditangani.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam konferensi jarak jauh dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum, Senin (6/4).
Gubernur Sukarwo mengatakan, kompleksitas persoalan DPT menyebabkan pihaknya kesulitan mengatasi masalah ini. “Kita berjanji menuntaskan persoalan DPT hari ini. Karena itu, saya meminta KPUD menyelesaikan persoalan DPT semaksimal mungkin. Terutama terhadap masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,” ujarnya.
Pemprov Jawa Timur menyatakan siap menyukseskan pemilu. Logistik pemilu hampir selesai didistribusikan ke seluruh panitia pemilih kecamatan, termasuk di Pulau Masalembu, Sumenep, dan Madura.
Untuk menjaga keamanan di tempat pemilihan suara, Pemprov Jatim menurunkan 209.265 personel Perlindungan Masyarakat, 26.945 polisi, dan 2.320 personel Tentara Nasional Indonesia. “Untuk keamanan, kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya,” kata Sukarwo.
Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengaku siap menyelesaikan kasus DPT bermasalah. Di antaranya, mencoret daftar pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan ganda. (red)
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam konferensi jarak jauh dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum, Senin (6/4).
Gubernur Sukarwo mengatakan, kompleksitas persoalan DPT menyebabkan pihaknya kesulitan mengatasi masalah ini. “Kita berjanji menuntaskan persoalan DPT hari ini. Karena itu, saya meminta KPUD menyelesaikan persoalan DPT semaksimal mungkin. Terutama terhadap masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,” ujarnya.
Pemprov Jawa Timur menyatakan siap menyukseskan pemilu. Logistik pemilu hampir selesai didistribusikan ke seluruh panitia pemilih kecamatan, termasuk di Pulau Masalembu, Sumenep, dan Madura.
Untuk menjaga keamanan di tempat pemilihan suara, Pemprov Jatim menurunkan 209.265 personel Perlindungan Masyarakat, 26.945 polisi, dan 2.320 personel Tentara Nasional Indonesia. “Untuk keamanan, kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya,” kata Sukarwo.
Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengaku siap menyelesaikan kasus DPT bermasalah. Di antaranya, mencoret daftar pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan ganda. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar