Warta Jatim, Sidoarjo - Semburan lumpur Lapindo terus memakan korban. Seratusan rumah warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, temboknya retak-retak diduga akibat penurunan tanah. Air sumur juga tidak dapat digunakan lagi karena berubah warna dan mengeluarkan bau gas menyengat.
Ketua RT 2 RW 1 Desa Ketapang, Agus Sunari, mengatakan sebagian besar rumah di wilayahnya yang temboknya retak-retak hanya berjarak beberapa ratus meter dari pintu tol Porong. Retaknya tembok rumah diduga akibat subsiden atau penurunan tanah yang terus terjadi di kawasan Porong.
Agus mengaku sudah berkali-kali menyampaikan masalah tersebut ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), agar mendapatkan ganti rugi dan wilayahnya dimasukkan dalam peta terdampak.
"Hidup kami sudah tidak layak lagi. Selain rumah mengalami keretakan, air sumur sudah tidak bisa digunakan, karena berubah warna dan berbau. Sekarang tinggal menunggu iktikad baik BPLS, PT Lapindo Brantas, dan pemerintah," kata Agus, Kamis (17/6).
Di tempat terpisah, juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Ahmad Zulkarnaen, mengatakan pihaknya tidak berwenang menentukan layak atau tidak layak huni suatu kawasan. Untuk menentukan layak atau tidak kawasan agar masuk peta terdampak bergantung pada hasil tim kajian independen bentukan Pemprov Jawa Timur yang tengah menyurvei kawasan itu.
Hasil survei akan dilaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Menteri PU selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS. "Pada dasarnya BPLS sudah mengetahui kondisi di kawasan Ketapang. Tapi untuk keputusan selanjutnya, kami harus menunggu Dewan Pengarah," kata Ahmad Zulkarnaen. (red)
Ketua RT 2 RW 1 Desa Ketapang, Agus Sunari, mengatakan sebagian besar rumah di wilayahnya yang temboknya retak-retak hanya berjarak beberapa ratus meter dari pintu tol Porong. Retaknya tembok rumah diduga akibat subsiden atau penurunan tanah yang terus terjadi di kawasan Porong.
Agus mengaku sudah berkali-kali menyampaikan masalah tersebut ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), agar mendapatkan ganti rugi dan wilayahnya dimasukkan dalam peta terdampak.
"Hidup kami sudah tidak layak lagi. Selain rumah mengalami keretakan, air sumur sudah tidak bisa digunakan, karena berubah warna dan berbau. Sekarang tinggal menunggu iktikad baik BPLS, PT Lapindo Brantas, dan pemerintah," kata Agus, Kamis (17/6).
Di tempat terpisah, juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Ahmad Zulkarnaen, mengatakan pihaknya tidak berwenang menentukan layak atau tidak layak huni suatu kawasan. Untuk menentukan layak atau tidak kawasan agar masuk peta terdampak bergantung pada hasil tim kajian independen bentukan Pemprov Jawa Timur yang tengah menyurvei kawasan itu.
Hasil survei akan dilaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Menteri PU selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS. "Pada dasarnya BPLS sudah mengetahui kondisi di kawasan Ketapang. Tapi untuk keputusan selanjutnya, kami harus menunggu Dewan Pengarah," kata Ahmad Zulkarnaen. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar