Warta Jatim, Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum memberikan bantuan kepada warga Desa Besuki yang terletak di sebelah timur tol Porong. Padahal, Desa Besuki masuk dalam rekomendasi tim khusus Pemprov yang menangani persoalan lumpur Lapindo.
Wakil Humas BPLS Akhmad Khusaeri mengatakan, Desa Besuki belum masuk dalam peta terdampak, sehingga, sesuai Perpres No 40 tahun 2009, tidak diberikan bantuan. Menurut Akhmad Khusaeri, BPLS masih memberikan bantuan jaminan hidup, bantuan sosial, dan evakuasi selama 2 tahun, kepada warga di desa Jatirejo Barat, Siring Barat dan 3 RT di desa Mindi.
“Kami sudah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat. Tapi dengan catatan, sesuai dengan Perpres 40 tahun 2009,” kata Khusaeri, Jumat (18/6).
Untuk proses bantuan, kata Khusaeri, ada sebagian wilayah di desa Mindi yang belum menerima. Namun, ia memastikan dana tersebut akan secepatnya diberikan kepada warga.
Pernyataan Khusaeri berbeda dengan apa yang dikatakan warga. Marni, warga Siring Barat mengaku hanya menerima bantuan selama 1 tahun. Perhitungannya: Rp 2,5 juta untuk uang kontrak, Rp 300 ribu/ bulan untuk uang jaminan hidup dan Rp 500 ribu untuk proses evakuasi. Ia tidak mengetahui pasti, kapan sisa uang bantuan selama 1 tahun akan diberikan BPLS.
Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengusulkan empat desa di Kecamatan, yakni Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi, dan Besuki, bisa masuk peta terdampak semburan lumpur. Jika usulan ini disetujui pemerintah, maka warga empat desa ini akan menerima ganti rugi.
Sedangkan untuk desa Ketapang Tanggulangin yang rumahnya retak dan muncul semburan gas berskala kecil, hingga kini belum diusulkan masuk peta terdampak. (red)
Wakil Humas BPLS Akhmad Khusaeri mengatakan, Desa Besuki belum masuk dalam peta terdampak, sehingga, sesuai Perpres No 40 tahun 2009, tidak diberikan bantuan. Menurut Akhmad Khusaeri, BPLS masih memberikan bantuan jaminan hidup, bantuan sosial, dan evakuasi selama 2 tahun, kepada warga di desa Jatirejo Barat, Siring Barat dan 3 RT di desa Mindi.
“Kami sudah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat. Tapi dengan catatan, sesuai dengan Perpres 40 tahun 2009,” kata Khusaeri, Jumat (18/6).
Untuk proses bantuan, kata Khusaeri, ada sebagian wilayah di desa Mindi yang belum menerima. Namun, ia memastikan dana tersebut akan secepatnya diberikan kepada warga.
Pernyataan Khusaeri berbeda dengan apa yang dikatakan warga. Marni, warga Siring Barat mengaku hanya menerima bantuan selama 1 tahun. Perhitungannya: Rp 2,5 juta untuk uang kontrak, Rp 300 ribu/ bulan untuk uang jaminan hidup dan Rp 500 ribu untuk proses evakuasi. Ia tidak mengetahui pasti, kapan sisa uang bantuan selama 1 tahun akan diberikan BPLS.
Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengusulkan empat desa di Kecamatan, yakni Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi, dan Besuki, bisa masuk peta terdampak semburan lumpur. Jika usulan ini disetujui pemerintah, maka warga empat desa ini akan menerima ganti rugi.
Sedangkan untuk desa Ketapang Tanggulangin yang rumahnya retak dan muncul semburan gas berskala kecil, hingga kini belum diusulkan masuk peta terdampak. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar