Warta Jatim, Surabaya - Puluhan aktivis Keluarga Besar Demokratik Surabaya menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (26/1). Mereka mengecam ketidakseriusan pemerintahan Presiden Yudhoyono mengungkap kasus penculikan aktivis 1997-1998.
Mereka menyatakan pemerintah hingga saat ini tidak berniat menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab mencari 13 aktivis yang masih hilang dan wajib memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban.
“Selama dua periode kepemimpinan, pemerintahan SBY masih jauh dari harapan para korban dan keluarga korban. Kami melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol pemerintah yang tidak peduli terhadap korban penghilangan paksa,” ujar Dandy, juru bicara aksi.
Pemerintah didesak memerangi impunitas, menegakkan keadilan bagi korban HAM, dan meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.
Keluarga Besar Demokratik Surabaya adalah gabungan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jatim, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). (red)
Mereka menyatakan pemerintah hingga saat ini tidak berniat menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab mencari 13 aktivis yang masih hilang dan wajib memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban.
“Selama dua periode kepemimpinan, pemerintahan SBY masih jauh dari harapan para korban dan keluarga korban. Kami melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol pemerintah yang tidak peduli terhadap korban penghilangan paksa,” ujar Dandy, juru bicara aksi.
Pemerintah didesak memerangi impunitas, menegakkan keadilan bagi korban HAM, dan meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.
Keluarga Besar Demokratik Surabaya adalah gabungan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jatim, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar