Warta Jatim, Surabaya - RSUD dr Soetomo Surabaya bersikeras menolak pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk berobat setelah 11 Januari 2010. Alasannya, SKTM dimanfaatkan masyarakat berekonomi mampu agar dapat berobat gratis.
RSUD dr Soetomo menyatakan menanggung utang Rp 112 miliar akibat praktik penipuan itu. Dari jumlah itu, Rp 45 miliar untuk biaya pengobatan dan sisanya untuk biaya pelayanan medis lainnya. “Akibat perbuatan orang tidak bertanggung jawab itu kami harus menanggung banyak utang. Mau atau tidak, pilihan terburuk harus kami ambil,” kata Slamet Riyadi Yuwono, Direktur dr Soetomo, Jumat (8/1).
Menurut Slamet, pihaknya akan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada keluarga miskin penerima Jaminan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Dari 10,7 juta keluarga miskin yang menerima Jamkesmas, hanya 50 persen yang memanfaatkan SKTM.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Mukadar mengatakan, pemerintah dan RSUD dr Soetomo harus memperpanjang masa sosialisasi pemberlakukan aturan baru tersebut. Sebab, banyak masyarakat mengeluhkan pemberlakuan aturan yang mendadak ini.
Saleh mendesak Dinas Kesehatan Jatim memperbaiki data keluarga miskin penerima Jamkesmas. “Menurut data kami, terdapat lebih dari 11 juta warga miskin. Tapi data di Dinkes hanya 10,7 juta warga. Kalau memang harus dihapus, perbaiki dulu data tersebut,” ujarnya.
Menurut Saleh, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 19 daerah yang menyerahkan data warga miskin lengkap disertai nama dan alamat. Padahal, Komisi E dan Dinkes Jatim sejak 7 Desember 2009 mengimbau kepala daerah agar menekan kesalahan data calon penerima Jamkesmas. (red)
RSUD dr Soetomo menyatakan menanggung utang Rp 112 miliar akibat praktik penipuan itu. Dari jumlah itu, Rp 45 miliar untuk biaya pengobatan dan sisanya untuk biaya pelayanan medis lainnya. “Akibat perbuatan orang tidak bertanggung jawab itu kami harus menanggung banyak utang. Mau atau tidak, pilihan terburuk harus kami ambil,” kata Slamet Riyadi Yuwono, Direktur dr Soetomo, Jumat (8/1).
Menurut Slamet, pihaknya akan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada keluarga miskin penerima Jaminan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Dari 10,7 juta keluarga miskin yang menerima Jamkesmas, hanya 50 persen yang memanfaatkan SKTM.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Mukadar mengatakan, pemerintah dan RSUD dr Soetomo harus memperpanjang masa sosialisasi pemberlakukan aturan baru tersebut. Sebab, banyak masyarakat mengeluhkan pemberlakuan aturan yang mendadak ini.
Saleh mendesak Dinas Kesehatan Jatim memperbaiki data keluarga miskin penerima Jamkesmas. “Menurut data kami, terdapat lebih dari 11 juta warga miskin. Tapi data di Dinkes hanya 10,7 juta warga. Kalau memang harus dihapus, perbaiki dulu data tersebut,” ujarnya.
Menurut Saleh, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 19 daerah yang menyerahkan data warga miskin lengkap disertai nama dan alamat. Padahal, Komisi E dan Dinkes Jatim sejak 7 Desember 2009 mengimbau kepala daerah agar menekan kesalahan data calon penerima Jamkesmas. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar