Warta Jatim, Sidoarjo - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal menyelesaikan masalah lumpur PT Lapindo Brantas. Banyak warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, belum mendapat ganti rugi lahan yang tenggelam ditelan lumpur.
Kepala Desa Kedungbendo Hasan mengatakan, banyak hak warganya yang belum terpenuhi. Ini menandakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berfungsi.
“Banyaknya penderitaan yang dirasakan para korban lumpur menandakan SBY gagal menjalankan tugasnya,” kata Hasan ketika memimpin unjuk rasa warga mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY, Kamis (28/1).
Susilo Bambang Yudhoyono seolah hilang kuasa ketika Peraturan Presiden mengenai Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak dianggap banyak pihak. Presiden bergeming ketika PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya mangkir dari tanggung jawab membayar ganti rugi kepada warga. (red)
Kepala Desa Kedungbendo Hasan mengatakan, banyak hak warganya yang belum terpenuhi. Ini menandakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berfungsi.
“Banyaknya penderitaan yang dirasakan para korban lumpur menandakan SBY gagal menjalankan tugasnya,” kata Hasan ketika memimpin unjuk rasa warga mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY, Kamis (28/1).
Susilo Bambang Yudhoyono seolah hilang kuasa ketika Peraturan Presiden mengenai Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak dianggap banyak pihak. Presiden bergeming ketika PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya mangkir dari tanggung jawab membayar ganti rugi kepada warga. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar