Soekarwo Menang, Kubu Khofifah Bersiap Gugat Lagi

Warta Jatim, Surabaya - Rapat pleno penghitungan suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur memutuskan jumlah suara pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono.


Dalam penghitungan suara di Hotel Equator, Surabaya, Jumat (30/1), Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur menetapkan Soekarwo – Syaifullah memperoleh 7.660.861 suara, sedangkan Khofifah - Mudjiono meraih 7.626.757 suara.

Hasil penghitungan suara tersebut sudah ditambahkan dengan hasil pemilihan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan. Di tiga kabupaten tersebut Soekarwo – Syaifullah unggul dari Khofifah - Mudjiono. Di Bangkalan, Soekarwo - Syaifullah Yusuf mendapat 253.981 suara dan Khofifah - Mudjiono 144.238 suara.

Sedangkan di Sampang, Soekarwo – Syaifullah mendapat 210.052 suara dan Khofifah - Mudjiono memperoleh 146.360 suara. Hasil penghitungan ulang di Pamekasan juga tidak jauh berbeda. Soekarwo - Syaifullah Yusuf memperoleh 216.293 suara dan Khofifah - Mudjiono mendapat 195. 117 suara.

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, hasil penghitungan suara ini akan dibawa ke rapat pleno tertutup, untuk menyusun jadwal penetapan dan pelantikan gubernur terpilih. “Sesuai peraturan perundangan, KPUD Jatim akan memberikan waktu kepada saksi pasangan calon untuk mengajukan nota keberatan. Bila tidak ada langkah tersebut, kami siap menjalankan prosedur acara sesuai jadwal,” kata Arief.

Saksi pasangan Khofifah - Mudjiono menolak menandatangani berita acara penghitungan suara. M Rahmatullah Al Amin, salah satu saksi, mengatakan penolakan tersebut dilandasi beberapa alasan. Di antaranya, banyak ditemukan pelanggaran pelaksanaan pemilihan ulang di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Menurut Al Amin, dalam 3 hari ke depan, tim pasangan Khofifah - Mudjiono akan melakukan rapat evaluasi internal untuk menentukan langkah selanjutnya. Dia menyatakan tidak tertutup kemungkinan pihaknya kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Kita akan maksimalkan waktu yang ada. Jika teman-teman yang lain sepakat, tentunya tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan gugatan ke MK,” kata Al Amin. (red)

FPRJ Dukung Penetapan KPUD Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Massa Forum Penyelamat Rakyat Jawa Timur berunjuk rasa di depan Hotel Equator, Surabaya, Jumat (30/1). Puluhan orang itu mendukung hasil penghitungan suara pemilihan ulang gubernur di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Ketua FPRJ Hadi Paidin mengatakan, selain mendukung pelaksanaan rekapitulasi suara yang digelar KPUD Jatim, pihaknya datang untuk mencegah kerusuhan seperti terjadi pada pemilihan putaran II lalu.

“Jika pasangan yang kalah ingin mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu sah-sah saja. Namun, kami meminta mereka untuk berpikir ulang, karena Pilgub Jatim telah menghabiskan biaya yang sangat besar, dibandingkan daerah lainnya,” kata Paidin.

Garda Bangsa Jatim yang tergabung dalam FPRJ bersikap serupa. A Rizal, koordinator Garda Bangsa Jatim, mengaku berkomitmen menjaga pelaksanaan penghitungan suara.

Unjuk rasa ini sempat membuat panik polisi yang berjaga sekitar 100 meter dari pintu masuk Hotel Equator, tempat penghitungan suara. Para polisi bergegas menghadang para pengunjuk rasa dan menutup jalan masuk menuju pelataran hotel. (red)

DPRD Jatim Akan Panggil Manajemen RSUD dr Soetomo

Warta Jatim, Surabaya – Komisi E DPRD Jawa Timur berencana memanggil manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya, terkait praktik penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).


Anggota Komisi E DPRD Rivo Hernandus mengatakan, pihaknya akan memanggil dr Slamet Riyadi, Direktur RSUD dr Soetomo. Menurut dia, anggota Dewan menerima banyak keluhan masyarakat soal buruknya pelayanan RSUD dr Soetomo, terutama penarikan biaya berobat terhadap masyarakat miskin yang menerima bantuan Jamkesmas.

“Selama ini kami hanya mendengar dan melihat keluhan masyarakat di pemberitaan media massa. Namun, setelah kami amati, keluhan ini kok tidak terjadi hanya sekali,” kata Rivo, Jumat (30/1).

Menurut Rivo, Komisi E DPRD akan mendesak Gubernur Jatim membuat peraturan tentang badan layanan umum (BLU). Tanpa peraturan gubernur, dikhawatirkan RSUD dr Soetomo kembali menolak pasien miskin. “Dalam pergub tersebut kami akan meminta adanya pasal yang melarang penolakan pasien, terutama dari kalangan masyarakat miskin.”

Urip Murtejo, Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Pengembangan RSUD dr Soetomo, mengatakan pihaknya siap memenuhi panggilan DPRD. Pihak rumah sakit siap memberi penjelasan soal pelayanan pasien miskin. Dia mengakui selama ini banyak pasien yang telantar. Namun, dia membantah hal itu sengaja dilakukan. Pasien telantar karena terbatasnya kemampuan rumah sakit melayani seluruh pasien secara bersamaan.

Urip membantah tuduhan RSUD dr Soetomo menarik biaya berobat terhadap pasien penerima Jamkesmas. “Itu tidak benar. Kami akan mengeceknya nanti. Jika ditemukan ada karyawan kami yang melakukan hal itu, pasti dikenai sanksi,” kata Urip Murtedjo. (red)

Apersid Sidoarjo Tolak Fatwa Haram Merokok

Warta Jatim, Sidoarjo - Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dinilai membebani industri rokok di Jawa Timur. Sejumlah perusahaan rokok di Kabupaten Sidoarjo khawatir fatwa itu menurunkan pendapatan perusahaan.


Wakil Sekretaris Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo (Apersid) Amin Wahyu Hidayat mengatakan, fatwa haram merokok akan mempengaruhi keuntungan perusahaan rokok di Sidoarjo, terutama perusahaan berskala kecil. Menurunnya keuntungan perusahaan rokok akan berdampak pada pendapatan karyawan.

Dia khawatir kondisi itu memicu pemecatan besar-besaran karyawan perusaaan rokok. “Saya tidak dapat membayangkan bila hal itu terjadi. Buruh akan menganggur dan masyarakat kehilangan pendapatan,” ujar Amin, Rabu (28/1).

Amin meminta MUI mengkaji kembali fatwa tersebut, dengan memperhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi. “Kalau nantinya berdampak pada perekonomian dan pendapatan masyarakat, apa MUI mau disalahkan?” katanya. (red)

MUI Jatim: Masyarakat Seharusnya Berterima Kasih

Warta Jatim, Surabaya – Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur meminta masyarakat tidak menyikapi fatwa haram merokok dan tidak memilih dalam pemilihan umum (golongan putih) secara emosional.


Ketua Umum MUI Jatim KH Abdussomad Buchori mengatakan, fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tidak memiliki tendensi apa pun. Menurut dia, MUI terpaksa mengeluarkan fatwa haram golput karena dalam hukum Islam umat wajib memilih pemimpin dan wakilnya.

Menurut Buchori, jika masyarakat tidak menggunakan hak suara, akan sulit mendapatkan pemimpin yang beriman, bertakwa, dan terpercaya. Dia yakin ada gerakan yang mengajak orang untuk golput akan membuat politik tidak kondusif. “Ingat, dalam proses demokrasi, kekuatan sebuah negara ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat bisa memilih pemimpin, kalau tidak memberikan suaranya?” ujar Abdussomad Buchori, Rabu (28/1).

Buchori mengatakan, seharusnya masyarakat berterima kasih kepada MUI karena mengeluarkan fatwa haram merokok. Sebab, fatwa tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Dia meminta masyarakat tidak panik dan melakukan unjuk rasa menolak fatwa ini. (red)

RS dr Soewandi Surabaya Pungut Biaya Pasien Miskin

Warta Jatim, Surabaya – Rumah Sakit dr Soewandi Surabaya memungut biaya berobat pasien miskin. Padahal, Pemerintah Kota telah menganggarkan dana Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Rp 7 miliar untuk 456.622 penduduk.


Hal tu terungkap ketika Komisi D DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak di RS dr Soewandi, Rabu (28/1). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan informasi itu didapat melalui laporan masyarakat.

Menurut Baktiono, seharusnya rumah sakit tidak boleh menarik biaya berobat pasien keluarga miskin. Dana Jamkesmas Rp 7 miliar cukup untuk menutup biaya berobat di rumah sakit. Sebab, dana itu di luar dana kuota Jamkesmas Pemkot Surabaya (Rp 21,88 miliar) dan non-kuota (Rp 10,09 miliar).

“Saya minta pihak rumah sakit segera mengembalikan biaya yang dikeluarkan keluarga miskin tersebut. Jika tidak, DPRD Surabaya yang akan mengusut masalah ini,” kata Baktiono.

Sabardi, seorang pasien penerima bantuan Jamkesmas, mengaku dipungut biaya ketika berobat di RS dr Soewandi. Menurut dia, meski telah menunjukkan kartu Jamkesmas, pihak RS tetap menarik biaya berobat Rp 171 ribu.

Hal serupa diungkapkan Rohim, warga Wonokusumo Wetan. Dia mengaku harus membayar biaya berobat dan infus anaknya sebesar Rp 200 ribu. “Meski saya sudah menunjukkan kartu Jamkesmas, pihak RS tetap menarik dengan alasan untuk obat dan administrasi,” ujarnya.

Didiek Riyadi, Direktur Utama RS dr Soewandi, mengakui adanya penarikan biaya berobat terhadap beberapa pasien miskin. Menurut dia, kesalahan ini disebabkan minimnya sosialisasi program Jamkesmas terhadap perawat dan karyawan. Dia berjanji mengembalikan dua kali lipat biaya berobat yang sudah dibayarkan pasien miskin. (red)

SRMI Tuntut Hapus Perda Diskriminasi Warga Miskin

Warta Jatim, Surabaya - Puluhan anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Selasa (27/1). Mereka menuntut jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin kota seperti pengamen, gelandangan, dan pengemis.


Kordinator aksi Agustinus mengatakan, kaum miskin kota selama ini diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah adanya praktik pungutan liar terhadap warga miskin ketika berobat ke rumah sakit. “Meski pungli tersebut jumlahnya kecil, namun berarti buat kami. Kami meminta pemerintah Surabaya membenahi struktur pelayanan rumah sakit,” katanya.

Agustinus berharap pemerintah mempermudah syarat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendididikan bagi warga miskin kota. Menurut dia, pelayanan kesehatan dan pendidikan saat ini berpihak pada kepentingan modal.

SRMI juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya menghapus peraturan daerah dan mengusulkan pencabutan Pasal 504 dan 505 KUHP (mengenai pelanggaran ketertiban umum) yang mendiskriminasi gelandangan dan pengemis. Agustinus menilai peraturan Pemkot Surabaya soal ketertiban umum tidak sesuai komitmen negara dalam UUD 1945 dan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sebelum mengakhiri aksi, para pengunjuk rasa memberikan surat tuntutan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin terhadap Wali Kota Surabaya Bambang DH. (red)

260.638 Warga Bangkalan Golput

Warta Jatim, Bangkalan – Pemilihan ulang Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan dimenangi golongan putih. Sebanyak 260.638 orang dari 667.719 warga yang terdata dalam daftar pemilih tetap di Bangkalan memilih golput.


Menurut data Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, sekitar 407. 081 pemilih menggunakan hak pilih. Jumlah suara sah dalam pemilihan mencapai 398.219 dan suara tidak sah 8.862.

Tingginya jumlah golput tersebut melebihi perolehan suara pasangan calon gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf (253.981 suara) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (144.238 suara).

Anggota KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar mengakui melonjaknya jumlah golput dalam pemilihan ulang gubernur. Menurut dia, jumlah golput dalam pemilihan ulang lebih tinggi dibanding pada pilgub putaran kedua (32%). “Meski tergolong tinggi, secara keseluruhan angka tersebut masih standar,” ujar Fauzan, Senin (26/1).

Menurut Fauzan, naiknya jumlah golput disebabkan beberapa faktor. Di antaranya masyarakat yang mulai jenuh menggunakan hak pilih dan banyak pemilih yang tinggal di luar kota.
Fauzan membantah tudingan yang menyebutkan KPUD Bangkalan kurang melakukan sosialisasi. Menurut dia, untuk melaksanakan pemilihan ulang gubernur, pihaknya telah melibatkan seluruh elemen masyarakat tingkat desa hingga kota. “Ini sudah kerja maksimal. Namun, semuanya terjadi di luar prediksi kami,” katanya.

Di tempat terpisah, anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengaku telah menerima surat suara hasil Pilgub Jatim di Sampang dan Bangkalan. KPUD akan menyerahkan suara itu ke Mahkamah Konstitusi, sambil menunggu putusan melakukan rekapitulasi. (red)

Dinas Pendidikan Jatim Alokasikan Dana Rp 90 Miliar

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, akan mencairkan dana Rp 90 miliar untuk porgram wajib belajar 12 tahun, Februari mendatang. Bantuan ini akan mayoritas diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau kejuruan.


Menurut Rasiyo Kepala Dinas Pendidikan dan Kedudayaan Jatim, sekitar 60% jumlah anggaran akan diberikan kepada siswa SMP yang akan melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan. Sebab, siswa yang melanjutkan ke SMK dapat lebih mudah diserap dunia kerja.

Rasiyo menjelaskan, pihaknya kini mendata nama-nama siswa yang berhak mendapat bantuan biaya pendidikan. Dia mengakui, bantuan yang diberikan pemerintah selama ini belum maksimal.

“Saya mengakui kinerja pemerintah tidak maksimal. Saya berjanji, tahun ini Diknas dan pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin, agar penyaluran bantuan efektif,” kata Rasiyo, Jumat (23/1).

Menurut Rasiyo, pengucuran dana bantuan pendidikan ini, menunggu perda yang akan mengatur sistem pengalokasian anggaran. Hingga sekarang perda tersebut belum dibuat, karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembiayaan pendidikan belum disahkan.

Rasiyo menjelaskan, tahun lalu bantuan wajib belajar 12 tahun diberikan kepada 333.000 siswa. Jumlah siswa penerima bantuan tahun ini diperkirakan bertambah menjadi 358.000 siswa.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki, penyaluran dana bantuan pendidikan ini, harus transparan. Dia mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim agar memberlakukan asas keadilan, salah satunya dengan memprioritaskan pemberian bantuan ke daerah miskin. “Jangan sampai, dana sebesar itu, dana yang disunat juga ikut besar. Ini akan jadi masalah serius,” ujar Zainuddin. (red)

BLH: Kualitas Udara Surabaya Sangat Buruk

Warta Jatim, Surabaya - Kualitas udara di Kota Surabaya semakin buruk. Selama tahun 2008, terdapat lima hari kualitas udara di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu sangat buruk.


Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Togar Silaban mengatakan, merosotnya kualitas udara disebabkan meningkatnya jumlah partikel debu polusi udara. Menurut dia, peningkatan itu disebabkan bertambahnya penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang melepas banyak gas hydrokarbon dan CO2 ke udara.

Togar memprediksi, kualitas udara di Surabaya tahun 2009 akan jauh lebih buruk. Sebab, jumlah kendaraan diperkirakan meningkat sekitar 10% setiap tahun. “Keberadaan ruang terbuka hijau, akan membantu mengurangi pencemaran udara. Namun, ruang terbuka hijau saat ini jauh berkurang,” ujar Togar, Kamis (22/1).

Untuk mengurangi pencemaran udara, Togar meminta masyarakat melakukan perawatan rutin kendaraan bermotor yang dimiliki. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan mengkampanyekan bahan bakar ramah lingkungan, seperti biosolar dan pertamax. (red)

Gubernur Baru Jatim Harus Majukan Madura

Warta Jatim, Surabaya – Menjelang pengumuman hasil penghitungan suara dan penetapan Gubernur Jawa Timur oleh KPUD, 30 Januari mendatang, warga Kabupaten Bangkalan dan Sampang menyatakan pendapat. Ada yang optmistis berharap perubahan di Jatim, namun ada yang menyambut pesimistis.


Hasan, warga Bangkalan Kota, berharap gubernur baru lebih memperhatikan kesejahtaraan masyarakat Madura. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jatim selama ini melihat sebelah mata keberadaan masyarakat Madura.

Tingginya jumlah warga buta huruf di Pulau Madura membuktikan ketidakpedulian Pemprov Jatim terhadap masyarakat Madura. Padahal, menurut dia, Madura berpotensi dikembangkan menjadi tempat wisata. “Adanya tempat wisata, otomatis memajukan pola pikir masyarakat Madura yang selama ini hidup terisolasi,” ujar Hasan, Kamis (22/1).

Berbeda dari Hasan, seorang warga Kabupaten Sampang yang tinggal Bulak Banteng, Surabaya, Mat Muchtar, berpendapat siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Jatim tidak akan memperbaiki kondisi masyarakat Madura.

Menurut Muchtar, masyarakat Madura selama ini hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilu. “Saya mencatat, dari beberapa pemilihan yang digelar, semuanya tidak ada hasil yang signifikan untuk perubahan hidup masyarakat Madura. Masih banyak pengangguran dan masyarakat miskin di Madura.”

Muchtar mengaku tidak mencoblos ketika pemilihan suara ulang Pilgub Jatim di Sampang dan Bangkalan digelar 21 Januari lalu. Sebab, selain tidak menjagokan salah satu calon, Muchtar mengaku sibuk mengurusi bisnisnya, jual beli barang bekas. “Daripada saya keluar ongkos untuk pulang ke Madura dan menghasilkan pemimpin yang tidak baik, lebih baik saya bekerja untuk keluarga. Golput kan juga pilihan,” ujarnya. (red)

Lembaga Bathsul Masail NU Jatim : Golput Tidak Haram

Warta Jatim, Surabaya – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menolak rencana fatwa golput dalam pemilu haram. Pilihan politik harus dipisahkan dari kewajiban agama.


Imam Syuhada, Sekretaris Lembaga Bathsul Masail NU Jatim, mengatakan, golongan putih (golput) adalah pilihan politik. Penggunaan hak pilih dalam pemilu bukan hal yang wajib dilakukan umat muslim secara perseorangan (fardu ain).

Menurut Imam Syuhada, keputusan memperbolehkan golput dalam Pemilu 2009 diambil dalam sidang Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di Gresik, pekan lalu. Namun keputusan itu bukan berarti merekomendasikan masyarakat untuk tidak memilih dalam pemilu mendatang.

“Kami tidak memberikan rekomendasi semacam itu. Kalau saya, lebih baik memilih pemimpin sejelek apa pun, daripada tidak memiliki pilihan. Namun, jika ada seseorang yang golput, itu adalah pilihan baginya,” kata Imam Syuhada, Kamis (22/1).

Imam menilai tingginya jumlah golput dalam beberapa pemilihan kepala daerah adalah bukti masyarakat jenuh pada kondisi politik saat ini. Selain itu, masyarakat tidak lagi percaya pada slogan dan janji-janji yang disampaikan calon pemimpin ketika kampanye. “Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Mereka akan sadar bahwa pemimpin yang dipilih tidak bisa dipercaya,” katanya. (red)

Jumlah Golput di Sampang Diprediksi Naik

Warta Jatim, Sampang – Jumlah golongan putih (tidak memilih) dalam pemilihan ulang Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Rabu (21/1), diprediksi meningkat. Sosialisasi yang minim dan kejenuhan masyarakat berpartisipasi dalam politik diduga menjadi penyebabnya.


Ketua DPRD Sampang Abdul Muin mengatakan, jumlah golput tertinggi akan terjadi di wilayah desa pedalaman. Menurut dia, jika golput meningkat, KPUD Jatim harus bertanggung jawab atas gagalnya “hajatan” bernilai Rp 17, 5 miliar itu.

Abdul Muin juga meminta KPUD Jatim tidak menyalahkan masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. “Selama ini KPUD selalu menilai masyarakat yang salah, karena merasa sosialisasi sudah maksimal. Padahal, hingga hari ini, banyak masyarakat yang belum tahu adanya coblosan ulang di Sampang,” ujarnya.
Ketua Lembaga Pengawas Independen Pemilu (LIPP) Jatim Agus Tavip Widodo mengakui pernyataan Abdul Muin. Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan KPUD Jatim dan Kabupaten Sampang belum menyeluruh. Dia menunjukan fakta, adanya ratusan warga asal Kabupaten Bangkalan yang tinggal di Tambaksari, Surabaya, yang tidak mengikuti pemilihan ulang hari ini.

Menurut Agus, banyak warga memilih golput karena selain minimnya sosialisasi, juga sibuk bekerja dan tidak memiliki ongkos pulang ke Madura. “Sebelumnya dalam pilgub putaran pertama dan kedua lalu, warga Madura yang tinggal di Tambaksari ini, memperoleh uang transpor 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per orang,” kata Agus.

Rendahnya minat warga Bangkalan dan Sampang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ulang Pilgub Jatim terlihat melalui kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal, Surabaya. Transportasi penyeberangan di Selat Madura ini tampak lengang sejak Selasa (20/1) malam hingga pagi tadi.

Di tempat terpisah, Ketua KPUD Sampang Dhovier Syah membantah tudingan DPRD Sampang dan LIPP Jatim soal kurangnya sosialisasi pelaksanaan pilgub ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Menurut dia, perkiraan melonjaknya jumlah golput tidak terkait sosialisasi yang dilakukan KPUD Sampang. Dia mengaku KPUD Sampang telah melakukan sosialisasi di 14 kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat. “Kami sudah maksimal melakukan sosialisasi. Kalau angka golput tinggi, berarti yang salah masyarakat, mengapa tidak datang ke TPS,” ujar Dhovier. (red)

Polda Jatim Tangkap 4 Pemilih di Bawah Umur

Warta Jatim, Bangkalan - Pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur kembali terjadi di Bangkalan, Madura. Polda Jatim menemukan 4 pemilih dibawah umur yang ikut mencoblos.


Menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja, pelanggaran ditemukan ketika pihaknya melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan pilgub ulang di Tempat Pemilihan Suara 7 dan 8 di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan.

Empat remaja yang kedapatan ikut memilih adalah Ipin (15 tahun), Siti Rosila (16), Rizalatul (16), dan Samsul (15). Herman Sumawiredja berjanji akan memeriksa petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara di TPS tersebut untuk mengetahui apakah hal itu disengaja atau tidak. “Jika ditemukan unsur kesengajaan untuk mendukung salah satu pasangan calon, kami akan menindak. Karena itu adalah tindak pidana,” ujar Herman Sumawiredja, Rabu (21/1).

Menurut Herman, mulanya empat pemilih yang diduga ilegal itu tidak mengaku berusia di bawah 17 tahun. Ketika diperiksa intensif, mereka kemudian mengaku menerima formulir C 1 (formulir untuk mencoblos) dari Mursid, salah seorang Ketua KPPS. “Mereka mengaku disuruh mencoblos oleh Ketua KPPS tersebut.”

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman berjanji mengusut kasus ini. Menurut dia, pihaknya saat ini masih meminta keterangan Ketua KPPS yang mendata para pemilih di bawah umur tersebut dalam daftar pemilih tetap.

Arief mengatakan, jika empat pemilih ilegal ini terbukti di bawah umur dan belum pernah menikah, pihaknya akan meneruskan penyelidikan ke Dinas Kependudukan setempat. Sebab, daftar pemilih didapat dari DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pilkada) yang diserahkan Dispenduk pada KPU. (red)

KPUD Jatim Jamin Pilgub Ulang Demokratis dan Transparan

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur menjamin pemilihan ulang gubernur di Kabupaten Bangkalan dan Sampang akan berjalan demokratis dan transparan.


Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemilihan. Seluruh tahap pemilihan dipantau banyak pihak, termasuk KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu.

Menurut Arief, KPUD Jatim siap melaksanakan pemilihan dan penghitungan ulang Pemilihan Gubernur Jatim di Pulau Madura. Dia menjamin seluruh logistik pemilihan ulang di Bangkalan dan Sampang sudah dikirim ke seluruh tempat pemilihan suara.

Arief yakin, masyarakat Bangkalan dan Sampang besok akan berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih. “Kita melakukan sosialisasi maksimal. Saya yakin masyarakat akan antusias datang ke TPS,” kata Arief Budiman, Selasa (20/1).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jatim Sri Sugeng Prijatmoko meminta massa pendukung dan tim sukses pasangan calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf mengendalikan diri. Sebab, suksesnya pilgub ulang di Bangkalan dan Sampang tergantung suasana yang kondusif.

Sri Sugeng Prijatmoko mengaku mengerahkan sekitar 600 anggota panitia pengawasan di Kabupaten Bangkalan dan 500 lainnya ditempatkan di Kabupaten Sampang. Dia berharap selama berada di Madura, anggota Panwas dapat bekerja sama dengan anggota Panwas tingkat kecamatan.

“Jika terdapat masalah lagi, tentunya akan berimbas pada pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan digelar April mendatang. Saya meminta semua calon gubernur untuk menerima apa pun hasil pemilihan ulang tersebut,” ujar Sugeng. (red)

80 % Papan Iklan di Surabaya Tidak Berizin

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 80% dari ribuan papan reklame di kota Surabaya tidak dilengkapi surat izin pendirian reklame (SIPR). DPRD menilai Pemerintah Kota Surabaya lemah mengontrol perizinan pemasangan papan iklan.


Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Retna Wangsa Bawana mengatakan, mayoritas pemilik papan iklan ilegal itu sudah membayar pajak ke pemerintah kota dan mengurus izin. Namun, karena SIPR tidak kunjung terbit, mereka nekat memasangnya.

Retna meminta Pemkot Surabaya serius dan aktif mengawasi penerbitan SIPR. “ Kalau Pemkot mau bertindak tegas, jika memang tidak memiliki izin, ya tidak usah dipasang,” kata Retna, Selasa (20/1).

Selain mempermasalahkan mekanisme SIPR, Retna juga menyayangkan sikap Pemkot yang membiarkan pemasangan papan iklan yang tidak memenuhi standar. Seperti kontruksi dan bahan yang tidak layak, serta tempat yang tidak tepat untuk pemasangan papan iklan.

Menurut Retna, ambruknya papan reklame JW Marriot, di Jalan Embong Malang dan Laboratorium Klinik Pramita, Kamis (15/1), membuktikan penyimpangan standar pemasangan papan iklan. “Jika memang sudah dipasang sesuai standar, papan iklan tersebut akan berdiri kokoh meski ditiup angin kencang,” ujarnya.

Ketua Tim Reklame Pemkot Surabaya Muhlas Udin membantah tudingan banyak papan iklan yang tidak memiliki SIPR. Dia menjamin tidak ada papan iklan yang dipasang saat ini tidak memiliki izin. “Kalau dulu memang ada 14.000 reklame yang tidak berizin. Namun, sekarang saya berani jamin semuanya sudah beres dan tidak ada masalah lagi,” kata Muhlas. (red)

PWNU Jatim Larang Jihad ke Palestina

Warta Jatim, Surabaya – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Senin (19/1), mengeluarkan fatwa melarang warga NU Jatim pergi berjihad ke Palestina.


Sekretaris Bahtsul Masail PWNU Jatim KH Imam Suhadak mengatakan, pengertian jihad selama ini telah diartikan sempit oleh beberapa kalangan. Dia meminta warga NU Jatim berjihad dengan menyumbangkan harta.

“Kita tidak menyalahkan cara pandang mereka. NU punya sikap berbeda dengan mereka. Jika kami menginstruksikan mengirim sukarelawan ke Jalur Gaza, apa itu nggak bunuh diri? Israel menggunakan rudal. Kita, apa yang bisa digunakan?” ujar Imam Suhadak.

Serangan militer Israel ke permukiman warga Palestina di Jalur Gaza hingga hari ini menewaskan sekitar 1.300 orang dan melukai 5.617 orang. Militer Israel diperkirakan melakukan lebih dari 2.300 serangan udara ke wilayah Jalur Gaza sejak 27 Desember 2008 (rata-rata 128 serangan per hari).

Krisis kemanusiaan itu memicu aksi solidaritas di sejumlah kota, termasuk Surabaya. Hari ini seratusan mahasisiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Surabaya Raya berunjuk rasa menolak penyerangan Israel ke Palestina.

Dalam unjuk rasa serentak yang digelar di depan gedung Grahadi, perempatan RCTI di Jalan Kertajaya, perempatan Bratang, dan Jalan Gubeng, Surabaya, para pengunjuk rasa menggalang dana dan menyerukan kepedulian pada penderitaan rakyat Palestina.

Koordinator aksi Aryanto mengatakan, dana yang terkumpul akan dikirim ke Palestina melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Dia menyatakan, tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza adalah masalah global yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat. “Kita melihat kekejaman di Palestina bukan dari sudut sempit, namun dari rasa kemanusiaan yang ada pada diri kami,” ujar Aryanto.(red)

KPUD Jatim Tak Akan Lantik Caleg Bermasalah

Warta Jatim, Surabaya - Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur mempermasalahkan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jatim. Panwaslu meragukan keabsahan pencalonan beberapa caleg.


Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmoko mengatakan, pihaknya akan segera mengusut dan menginvetaris daftar calon legislatif bermasalah tersebut. Caleg yang diduga bermasalah itu berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jatim hingga tingkat kabupaten/kota.

Menurut Sugeng Pujiatmoko, tingkat pelanggaran yang dilakukan para celeg bermasalah ini bermacam-macam, seperti penggunaan ijazah palsu dan terlibat pidana. Lolosnya para caleg bermasalah dalam DCT menunjukkan KPUD Jatim tidak melakukan verifikasi maksimal ketika pendaftaran.

"Kami juga menemukan adanya caleg yang masih tercatat sebagai PNS aktif. Saat ini kami terus melakukan inventarisasi nama-nama, untuk selanjutnya dilaporkan ke KPUD Jatim untuk ditindaklanjuti," ujar Sugeng, Senin (19/1).

Dua nama caleg lolos DCT yang dipersoalkan Panwaslu antara lain Ahmad Roziki. Menurut Sugeng Pujiatmoko, yang bersangkutan kini masih berstatus PNS aktif. Selain itu, salah seorang caleg daerah pemilihan V (Malang Raya) terbukti menggunakan ijazah palsu kejar paket C (setara ijazah SMA).

Ketua Panwaslu Jatim Sugeng Pujiatmoko berharap, KPUD Jatim bertindak cepat mengeluarkan nama-nama caleg bermasalah tersebut dari DCT. "Saya melihat selama ini, mereka (KPUD Jatim) diam saja, tanpa tindakan apa pun," katanya.

Anggota KPUD Jatim Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah menjalankan prosedur dalam proses seleksi caleg sebelum masuk DCT. Termasuk meneliti semua persyaratan yang diajukan para caleg.

Menurut Arief, pihaknya siap menerima laporan pelanggaran dari Panitia Pengawasan Pemilu. Arief menjamin caleg yang terbukti bermasalah tidak akan dilantik. "Bila terbukti melakukan pelanggaran, caleg tersebut tidak akan bisa duduk di kursi dewan, meski berhasil meraih kursi," ujarnya. (red)

7.693 Warga Gresik Buta Huruf

Warta Jatim, Gresik – Jumlah masyarakat buta huruf di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih tinggi. Hingga akhir tahun 2008 penduduk yang buta huruf di wilayah itu mencapai 7.693 orang.


Menurut Syahroni Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Gresik, jumlah warga buta huruf terbanyak perempuan (5.567 orang), sedangkan laki-laki mencapai 2.126 orang.

“Dari 7.693 orang buta huruf itu, usianya berkisar 15–60 tahun. Sekitar 1.457 orang buta huruf berusia 45–60 tahun,” ujar Syahroni, Minggu (18/1).

Syahroni mengatakan, jumlah warga buta huruf di Gresik berusia 45-60 tahun turun dibandingkan tahun 2007 (2.670 orang). Dari 18 kecamatan di Gresik, Kecamatan Benjeng dan Duduk menempati jumlah tertinggi warga buta huruf.

Untuk menekan jumlah warga buta huruf, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik akan mengenjot program kelompok belajar paket. Selain itu, juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan nonformal seperti PKK, Muslimat, dan Forum Tenaga Lapangan Dinas Pendidikan Gresik.

“Kita siapkan beberapa langkah untuk mengurangi jumlah warga buta huruf. Target kami, setelah lulus dari kejar paket ini, peserta akan mendapat ijazah Sukma (Surat Keterangan Melek Aksara) 1,” kata Syahroni.(red)

LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III

Warta Jatim, Surabaya - Persiapan pelaksanaan pemilihan ulang gubernur Jawa Timur di Bangkalan dan Sampang, Madura, 21 Januari mendatang masih amburadul. Sarana pelengkap untuk pelaksanaan pemungutan suara belum cukup.

Ketua Lembaga Independen Pengawas Pemilu (LIPP) Jawa Timur Drs. Ec Agus TW mengatakan, kesiapan KPUD Jatim dalam pemilihan ulang kurang maksimal dan terkesan dipaksakan. "Hingga hari ini baru sekitar 90% sarana penunjang seperti bolpoin dan kertas suara yang tiba di Bangkalan dan Sampang. Itu pun belum menjamin apakah bisa digunakan atau tidak," kata Agus, Jumat (16/1).

Selain masalah kesiapan sarana, Agus juga menyoroti kinerja KPUD Jatim dalam sosialisasi pemilihan ulang ini. Masih banyak masyarakat di Madura yang tidak mengetahui adanya pemungutan suara ulang. Menurut dia, selama ini yang berperan aktif dalam sosialisasi adalah tim sukses calon, baik tim Soekarwo-Saifullah Yusuf maupun tim Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono.

"Saya memprediksi masih terjadi golput di Madura, namun tidak akan sebesar putaran kedua lalu. Hal ini dikarenakan masing-masing tim sukses all out memenangkan calonnya," kata Agus.

Terkait adanya laporan pelanggaran yang dilakukan kedua kubu calon, Agus mengatakan belum menemukan data tersebut. Meski demikian dia mengaku sudah mendengar adanya pelanggaran, di antaranya bagi-bagi uang yang dilakukan kepala desa di Socah, Bangkalan. Namun, hingga kini belum diketahui atas dasar apa pembagian uang itu dilakukan.

Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja menyatakan akan mengirim 5.540 personel untuk mengamankan pemilihan ulang di Madura. Setiap TPS akan dijaga 2 petugas kepolisian.

Herman berharap pelaksanaan pemilihan ulang di Madura lancar. Dia mengimbau kedua pihak bisa menerima apa pun hasil pemilihan. "Pihak kepolisian berjanji menjaga pelaksanaan Pilgub ini dengan maksimal. Karena itu, kami juga meminta masing-masing calon untuk menaati peraturan yang ada," kata Herman. (red)

Tarif Rawat Rumah Sakit Jiwa Naik 100%

Warta Jatim, Surabaya - Jangan sampai Anda mengalami sakit jiwa. Sebab, kini biaya berobat di rumah sakit jiwa semakin mahal. Mulai 1 Januari lalu tarif rawat inap Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dinaikkan lebih dari 100%.

Direktur RSJ Menur Hendro Riyanto mengatakan, tarif rawat inap yang sebelumnya Rp 35 ribu per malam kini menjadi Rp 80.000 hingga Rp 90.000. Tarif ini sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan dan dibuat pertama kali sejak 7 tahun lalu. "Kenaikan tarif rawat inap tersebut sudah ditentukan pemerintah pusat. Jadi, kami tinggal melaksanakannya," kata Hendro, Kamis (15/1).

Hendro meminta pemerintah pusat merevisi lamanya rawat inap pasien. Terutama bagi pasien yang masuk dalam golongan "kelas berat". Dengan adanya sistem paket tersebut, pasien hanya akan menjalani rawat inap 7 hari hingga 8 hari. Padahal, pasien "kelas berat" biasanya memerlukan waktu rawat hingga 29 hari. "Dengan adanya sistem paket ini pemerintah hanya membayar untuk 7 - 8 hari. Kalau kami disuruh menanggung sisanya, jelas tidak mampu," katanya.

Selain menentukan tarif rawat inap, RSJ Menur juga menaikkan tarif tiket masuk Rp 12.000 per pasien dari sebelumnya Rp 6.000.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya Paidi Prawiroredjo menyayangkan kenaikan tarif rawat inap RSJ hingga 100% itu. Dengan tarif yang baru ini, pasien miskin akan kesulitan membayar. Terlebih pasien gangguan kejiwaan tingkat tinggi. "Jika per hari sekitar 90.000 rupiah, coba saja kalikan selama 29 hari. Itu belum lagi ditambah dengan biaya obat dan lain-lain," katanya.

Paidi menambahkan, jika memang harga baru tersebut telanjur diberlakukan, RSJ harus mengimbangi dengan peningkatan pelayanan. Selama ini pihaknya sering mendapat keluhan tentang buruknya pelayanan. "Dari keluhan keluarga para pasien tersebut saya baru tahu bila obat yang diberikan terkadang mutunya jelek. Akibatnya, pasien harus tinggal lebih lama di RS. Hal inilah yang harus segera dibenahi," kata Paidi. (red)

Diduga Dana Operasional Pendidikan Disunat

Warta Jatim, Surabaya - Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Surabaya diduga dipotong 30% di tiap sekolah. Temuan ini didapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi, Rabu (14/1). Diduga pemotongan itu dilakukan Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Wiyung, Dirman.

Ketua Komisi D Ahmad Jabir yang mengatakan, pemotongan dilakukan sebagai imbalan membuat laporan akhir penggunaan Bopda. Ia juga membantah anggota Dewan meminta "upeti" agar laporan tersebut tidak dipersoalkan. "Dewan sama sekali tidak meminta imbalan untuk pembuatan laporan tersebut. Kalau tidak percaya, silakan dicek sendiri," katanya.

Ahmad Jabir menambahkan, jika memang ada pihak yang terbukti melakukan pemotongan dana Bopda, pelaku harus dipecat. Ahmad mengakui penyaluran Bopda rawan penyimpangan. "Agar tidak terjadi hal yang sama, saya meminta Dinas Pendidikan untuk terus mengawasi penyaluran dana tersebut," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya Sahudi berjanji akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pemotongan dana Bopda. Jika memang benar terjadi pemotongan, dia akan meminta izin Wali Kota untuk memecat pelaku.

Bila terbukti ada unsur pidana, Sahudi akan membawa kasus ini ke pengadilan. "Kita tidak akan pandang bulu dalam memberantas segala pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan. Jika memang terbukti melanggar hukum, ya harus diusut tuntas," katanya. (red)

Peraturan Menteri Ancam Swasembada Gula

Warta Jatim, Surabaya - Petani tebu rakyat di Jawa Timur meminta pemerintah meninjau ulang dua regulasi tentang pupuk. Yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2008 tentang Distribusi dan Alokasi Pupuk.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil mengatakan, dua regulasi tersebut mengancam swasembada gula yang dicanangkan untuk tahun 2008-2013. Seharusnya ada pengecualian distribusi dan alokasi pupuk untuk produk tanaman seperti tebu, karena tanaman ini memiliki karakter berbeda.

Arum Sabil meminta distribusi pupuk dikembalikan seperti semula, yakni penyaluran langsung melalui koperasi ke petani. "Dengan sistem yang berlaku sekarang ini, per wilayah kabupaten, tidak akan efektif. Banyak petani tebu yang mengeluh karena tidak mendapatkan pupuk," kata Arum di Surabaya.

Selain persoalan tersebut, kata Arum Sabil, alokasi pupuk juga dibatasi peraturan gubernur. Dengan adanya peraturan tersebut, secara otomatis ketersediaan pupuk menjadi lebih sedikit dari yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Arum Sabil menjelaskan, dari 61.309 hektare lahan tebu rakyat yang dimiliki PTPN XI, diperlukan36.485 ton pupuk ZA dan 24.701 ton pupuk phonska. Namun, pada tahun 2009, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, hanya dialokasikan 35.272 ton pupuk ZA dan 16.867 ton pupuk phonska. Untuk tahun ini, jatah Jatim hanya untuk 7 kabupaten.

"Dengan adanya aturan tersebut, jelas ini kerugian bagi kami, para petani tebu rakyat. Karena itu, pemerintah harus segera meninjau aturan itu, agar swasembada gula yang telah dicanangkan tidak gagal," kata Arum. (red)

Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo

Warta Jatim, Sidoarjo - Para calon anggota legislatif dan calon presiden dinilai tidak memiliki komitmen menuntaskan kasus lumpur Lapindo. Hal ini dikatakan Koordinator Warga Korban Lumpur Lapindo Hari Sumadi seusai "Dialog Solutif Para Caleg dan Capres Mengatasi Lumpur" di Gedung Olah Raga Sidoarjo, Rabu (14/1).

Hari mengaku kecewa karena para caleg dan capres tidak datang dalam acara tersebut. Menurut dia, para caleg dan capres tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo.

Ada sejumlah nama yang diundang, namun tidak hadir. Mereka yang diundang antara lain L Soepomo dan Guruh Soekarno Putra (caleg DPR dari PDI Perjuangan), Priyo Budi Santoso (caleg DPR dari Partai Golkar), Ratih Sanggarwati (caleg dari PPP). Sedangkan capres yang diundang di antaranya Laksamana Sukardi, Prabowo Subiakto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Terus terang kami kecewa karena mereka tidak datang. Ini sebagai bukti mereka memang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo," kata Hari.

Ketidakhadiran para caleg dan capres juga dikecam ribuan warga korban lumpur Lapindo yang mengikuti dialog tersebut. Slamet, warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera, menyayangkan sikap para caleg dan capres. Dia mengajak warga korban lumpur untuk tidak memilih mereka dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009.

Slamet mengaku akan berkoordinasi dengan korban lumpur lainnya untuk menjadi "golongan putih". "Kami sudah buktikan ini di pemilihan gubernur lalu. Warga memilih tidak mencoblos, karena tidak ada komitmen dari para calon gubernur waktu itu. Sekarang kami juga siap tidak memilih dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," katanya.

Dalam dialog tersebut warga diberi kesempatan mengeluarkan pendapat. Mereka meminta anggota DPRD Sidoarjo hingga DPR mendesak PT Minarak Lapindo Jaya merelisasikan pembayaran ganti rugi sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

Sekitar 800 polisi dari Polres Sidoarjo mengamankan dialog tersebut. Mereka berjaga di Pasar Baru Porong hingga di kompleks GOR Sidoarjo. (red)

Awas, Mafia Aset di Pemkot Surabaya!

Warta Jatim, Surabaya - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Masduki Toha, mengatakan ada mafia aset di Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu indikasi adalah banyaknya tanah milik Pemkot yang tak bersertifikat. Pemkot tidak pernah menanggapi permintaan Komisi A untuk menginventarisasi aset tanahnya dan melakukan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional.

"Pemkot selalu saja mencari alasan kalau disuruh menginventarisasi aset tanahnya. Padahal, BPN selalu terbuka dan siap membantu kapan saja bila dibutuhkan. Apalagi pengurusan sertifikat aset sudah dianggarkan dalam APBD, " kata Masduki Toha.

Menurut Masduki, ada beberapa aset yang berpotensi dimiliki oleh pihak ketiga. Yakni, lahan yang sekarang dipakai TVRI Surabaya, tanah didaerah Lidah Kulon, Asemrowo, dan tanah yang digunakan untuk membangun gedung DPRD Surabaya.

Pernyataan Masduki tersebut merupakan reaksi terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemkot Surabaya yang disimpulkan dalam kategori tidak wajar (TW).

Selain tanggapan dari DPRD, Kejaksaan Negereri Surabaya juga akan menindaklanjuti hasil audit tersebut. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya Dedy Irwan akan mengambil langkah proaktif atas temuan BPK tersebut. Saat ini Kejari masih menunggu salinan audit BPK dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut.

Jika ditemukan pelanggaran hukum dalam laporan keuangan tersebut, Kejari siap mengusut tuntas. Beberapa pihak yang dinilai ikut bertanggungjawab dalam masalah tersebut akan dimintai keterangan. "Kita masih belum bisa menyimpulkan sekarang, karena masih akan mempelajari temuan BPK tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan bertindak tegas," ujar Dedy, Selasa (13/1).

Seperti dalam laporan BPK, ada empat persoalan yang membuat laporan tersebut masuk dalam kategori TW. Pertama, aset tetap tanah seluas 2.341.685 meter persegi belum didukung bukti kepemilikan. Kedua, penyertaan modal Pemkot tidak didasari peraturan daerah sehingga penyertaan modal Rp 8,84 miliar tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, sisa kas pada bendahara pengeluaran terlambat disetor kembali ke kas daerah sehingga menimbulkan risiko kehilangan dan peluang penyalahgunaan kas Rp 5,93 miliar. Terakhir, pemanfaatan kelebihan saldo kas daerah belum optimal, sehingga Pemkot kehilangan kesempatan mendapat pendapatan lebih tinggi sebesar Rp 18,60 miliar.

Pemeriksaan itu atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, selain kota Surabaya, yang masuk kategori tidak wajar adalah Kabupaten Jombang dan Pacitan, juga termasuk kategori wajar dengan pengecualian (WDP). (red)

Organda Surabaya Tolak Turunkan Tarif Angkutan

Warta Jatim, Surabaya - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Surabaya menolak menurunkan tarif angkutan umum, meski harga bahan bakar minyak akan turun lagi. Alasannya, Organda baru saja menurunkan tarif angkutan umum menyusul penurunan harga BBM.

Ketua Organda Surabaya Wastomi Suheri mengatakan, saat ini semua harga kebutuhan angkutan seperti suku cadang naik 100% hingga 200%. "Kami sudah memperhitungkan langkah-langkah ini sebelumnya. Per 1 Januari lalu kami dan Dishub Surabaya sepakat menurunkan tarif dari 2.900 rupiah menjadi 2.600 rupiah. Selain itu, turunnya harga BBM tidak banyak berpengaruh pada pengeluaran lainnya," kata Wastomi.

Menurut dia, Organda Surabaya telah bersikap responsif karena telah menurunkan tarif angkutan umum. Di kota lain seperti Jakarta, hingga kini tidak ada perubahan tarif angkutan, walau harga BBM sudah turun.

Wastomi juga mengkritik sikap pemerintah yang menurunkan BBM sedikit demi sedikit. Seharusnya pemerintah bisa menurunkan BBM dari Rp 6.000 ke Rp 4.500. "Kalau turun sedikit demi sedikit, tapi kalau naik langsung cepat. Apa ada maksud tertentu, ya?" katanya.

Ketua Peduli Publik Surabaya Lingga Cahya menyayangkan sikap Organda Surabaya. Menurut dia, dengan turunnya harga BBM seharusnya Organda menurunkan tarif angkutan. Kenaikan harga suku cadang tidak bisa dijadikan alasan menolak penurunan tarif angkutan. Beberapa dealer atau bengkel yang menjual suku cadang juga menurunkan harga. "Kalau tidak percaya, silakan dicek sendiri di beberapa bengkel berapa harga oli sekarang. Begitu juga harga beberapa suku cadang lainnya," katanya.

Lingga Cahya juga menyayangkan pengusaha angkutan umum yang tak pernah meningkatkan layanan. "Coba saya tanya, apakah angkutan sudah aman dari copet? Ini yang seharusnya dipikirkan juga oleh Organda. Jangan hanya menghitung keuntungan, tapi melupakan hal lainnya," katanya. (red)

3 Terdakwa Korupsi di Gresik Jadi Tahanan Kota

Warta Jatim, Gresik - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik menjadi mulai Senin (12/1) berubah status menjadi tahanan kota. Ketiga terdakwa adalah Abdul Basith Fauzan (anggota KPUD Gresik) ,Tursilowanto Harjogi (bekas Kasubbag Perencanaan KPUD Gresik), dan Choirul Anwar, pemenang tender pengadaan batik.

Menurut Jemmy Whempy, ketua majelis hakim yang menangani perkara ini, penangguhan penahanan karena ada jaminan dari Ketua KPUD Gresik Alimin dan anggota keluarga terdakwa. Dia mengaku menyetujui penangguhan penahanan itu karena mereka masih dibutuhkan negara. "Apalagi Pak Alimin berjanji tidak akan mempersulit jalannya sidang," ujar Jemmy Selasa (13/1).

Di tempat terpisah, aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Khoirul Anam mengecam keras penangguhan penahanan ketiga terdakwa. Menurut dia, meski penangguhan dibenarkan dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangguhan itu melukai perasaan masyarakat Gresik. "Masyarakat Gresik saat ini sedang menunggu penegakan hukum dalam kasus korupsi. Namun, sayang mereka harus kecewa. Ironisnya, kejadian semacam ini bukan pertama kali terjadi di PN Gresik," ujarnya.

Ketiga terdakwa resmi ditahan Kejari Gresik pada 9 Desember 2008. Sehari kemudian ketiganya dititipkan di Rutan Banjarsari, Cerme, setelah didakwa melanggar UU No 31/1999 yang diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pengadaan 24.143 baju batik awal Februari 2004. Mereka diduga menggelembungkan anggaran dari Rp 2,41 miliar dan menyelewengkan Rp 906 juta. (red)

Stop Rusak Situs Trowulan

Warta Jatim, Surabaya - Puluhan anggota Forum Ahli Waris Majapahit mengecam proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit di atas area situs purbakala Trowulan. Pembangunan atas izin Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik ini dinilai merusak situs peninggalan peradaban Kerajaan Majapahit.

Koordinator aksi Dewa Made RS mengatakan, proyek yang dimulai tahun 2007 dan telah menghabiskan dana Rp 25 miliar itu merusak jejak peradaban Kerajaan Majapahit. "Pertimbangan arkeologi macam apa yang dilakukan pemerintah? Di lokasi tiang pancang beton, di dalam tanah, banyak ditemukan gerabah, dinding sumur, dan bangunan serta artefak masa Majapahit," kata Dewa Made saat berunjuk rasa di depan gedung Grahadi, Surabaya, Senin (12/1).

Menurut FAWM, proyek pembangunan yang dibiayai APBN ini tidak disertai kajian analisa mengenai dampak linkungan. Pembangunan Pusat Informasi Majapahit juga tidak memiliki syarat studi kelayakan dan izin mendirikan bangunan.

FAWM mempertanyakan tidak dilibatkannya Balai Arkeologi Yogyakarta yang berwenang mengawasi penelitian situs purbakala di wilayah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Seharusnya sebelum membangun proyek, pemerintah bekerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta untuk penelitian. Apakah pantas proyek tersebut dilakukan?" kata Dewa Made.

Dewa Made mengatakan, proyek Pusat Informasi Majapahit melanggar UU tentang Benda Cagar Budaya. Pihaknya menuntut pemerintah menghentikan pembangunan proyek dan menuntut pertanggungjawaban Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik atas rusaknya situs Trowulan. (red)

600 Perangkat Desa di Jatim Demo Tuntut Gaji

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 600 perangkat desa dari Kabupaten Ngawi dan Magetan berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (12/1). Mereka menuntut gaji sesuai upah minimum kota/kabupaten setempat. Selama ini para perangkat desa itu hanya mendapatkan gaji di bawah UMK sesuai yang ditetapkan Gubernur Jatim.

Ketua Dewan Presidium Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Dimiati, mengatakan para perangkat desa itu juga meminta Bupati Ngawi melunasi gaji perangkat desa Rp 510 ribu per bulan yang belum diberikan selama setahun. Bupati Magetan juga diminta membayar gaji Rp 500 ribu per bulan. Selama ini mereka hanya menerima gaji Rp 200 ribu per bulan.

"Karena itu, kami meminta DPRD Jatim mendesak Pemkab Ngawi dan Magetan agar membayar perangkat desa sesuai UMK. Kami juga meminta DPRD Jatim melakukan perubahan APBD 2009 untuk membayar gaji perangkat desa," katanya. Menurut Dimiati, sebenarnya di Kabupaten Ngawi sudah ada anggaran Rp 17,5 miliar untuk gaji perangkat desa. Namun anggaran tersebut tidak pernah dicairkan. Sedangkan di Kabupaten Magetan , pada 2008 sama sekali tidak ada anggaran untuk gaji perangkat desa.

Bupati Ngawi mengakui adanya kesalahan SK sehingga mengakibatkan belum dibayarnya gaji perangkat desa di tahun 2008. SK itu seharusnya tentang tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa, namun diganti menjadi anggaran dana desa. "Kami meminta Bupati mengubah SK itu secepatnya, sehingga tunjangan itu bisa didapatnya lagi."

Dimiati mengatakan pihaknya sudah mengadukan masalah kesalahan SK Bupati ke Polres Madiun, namun hingga kini tidak ada tanggapan sama sekali. Sampai berita ini ditulis perwakilan perangkat desa masih mengadakan dengar pendapar dengan Komisi A DPRD Jatim. (red)

Kejari Usut Gratifikasi Mantan Gubernur Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dan mantan gubernur Imam Utomo. Pemeriksaan sejumlah pejabat BPR dilakukan secara diam-diam sejak Kamis (8/1).


Pemeriksaan dilakukan oleh staf seksi pidana khusus Kejari Surabaya. Direktur Utama BPR Jatim juga diperiksa pada Jumat (9/1). Dari informasi yang berkembang, sejumlah pejabat BPR Jatim yang terlibat adalah Direktur Umum Suyitno. Direktur Pemasaran Miharna Wardjat dan Direktur Utama A Rahman Kamil diduga juga terlibat dana gratifikasi.

Pengacara BPR Jatim Sunarno Edy Wibowo mengakui masih menunggu surat kuasa dari BPR untuk mendampingi dalam kasus ini. "Saya tidak akan menutup-nutupi masalah ini. Soal siapa saja yang diperiksa dan bagaimana perkembangan kasus ini akan saya informasikan selanjutnya," katanya.

Kepala Kejari Surabaya Abdul Azis menolak berkomentar. Dia beralasan sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. "Kalau mau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi bagian Pidsus saja," katanya. (red)

KPU Jatim Diduga Lindungi Caleg Berijazah Palsu

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur diduga melindungi calon anggota legislatif yang menggunakan ijazah palsu. Panitia Pengawas Pemilu Jatim melaporkan temuan ini ke Badan Pengawas Pemilu.

Anggota Panwaslu Jatim Nur Sholihin mengatakan tidak habis pikir atas sikap KPU Jatim soal caleg berijazah palsu ini. Padahal pihaknya sudah melaporkan dan memberikan rekomendasi agar caleg tersebut dicoret dari daftar calon tetap.

Rekomendasi mencoret caleg berijazah palsu itu dikeluarkan setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan berdasarkan laporan masyarakat. Jika rekomendasi tidak ditanggapi, Panwaslu akan membawa masalah ini ke Dewan Kehormatan KPU. "Langkah ini alternatif terakhir yang bisa kami lakukan. Berdasarkan mekanisme penanganan hasil pengawasan, Dewan Kehormatan akan mengadili KPU Jatim," kata Nur Sholihin.

Dia menuturkan, caleg yang menggunakan ijazah palsu namun tetap terdaftar di daftar caleg tetap adalah Boimin Nur Suhandri, caleg PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan V (Kabupaten/Kota Malang dan Batu). Caleg nomor urut 1 itu ditengarai menggunakan ijazah palsu paket C atau setara SMU keluaran Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2003. Boimin juga menggunakan ijazah IKIP PGRI Jember keluaran tahun 2004 yang juga diduga palsu.

"Dari temuan inilah kami mencoba mengecek dan melakukan penelusuran. Setelah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Malang, mereka mengakui jika ijazah tersebut palsu. Buktinya mereka telah mengeluarkan surat resmi yang menolak ijazah itu," katanya.

Panwaslu akan terus mendesak KPU Jatim untuk mencoret Boimin ataupun caleg lain yang terbukti menggunakan ijazah palsu. KPU diminta tidak takut akan intrik politik dari para caleg. "Dalam politik, intrik meski ada. Namun KPU Jatim harus melihat hal yang lebih besar, yakni masyarakat. Jangan sampai mereka menjadi korban dengan memilih orang yang salah," kata Nur Sholihin.

Di tempat terpisah, anggota KPU Jatim Arief Budiman mengaku belum mengetahui surat dari Panwas Jatim terkait rekomendasi pencoretan Boimin Nur Suhandri dari daftar caleg tetap. Masalah itu belum sempat dibahas dalam rapat pleno KPU. Arif beralasan saat ini konsentrasi pihaknya tertuju pada pemilihan gubernur putaran III yang digelar 21 Januari nanti di Bangkalan dan Sampang. "Soal lolosnya Boimin menjadi DCT, karena berkasnya sudah lengkap dan memenuhi syarat. Namun jika memang ada temuan ini, tentunya KPU Jatim akan meninjau kembali," ujarnya. (red)

Tarif Rumah Sakit Daerah Jatim Segera Naik

Warta Jatim, Surabaya - Rumah Sakit Umum dr Soetomo Surabaya akan menaikkan tarif pemeriksaan, rawat jalan, dan rawat inap di semua kelas per 1 April 2009. Alasannya, Pemprov Jawa Timur sudah menetapkan rumah sakit itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah.


Slamet Riyadi Yuwono, Direktur RSU dr Soetomo, menyatakan perubahan status itu untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Konsekuensinya membutuhkan biaya cukup besar untuk pengadaan alat-alat medis dan infrastruktur penunjang. "Tarif pasti akan disesuaikan pada 1 April mendatang. Namun, saya tidak tahu pasti besaran kenaikan," kata Slamet.

Tarif yang berlaku saat ini belum mengalami perubahan sejak tahun 2002. Menurut dia tarif itu tidak sesuai pelayanan yang diberikan serta mahalnya pengadaan alat-alat medis. Slamet meyakini perubahan status akan menjawab persoalan selama ini.

Sebelumnya, mengacu Keppres 80/2003, pengadaan barang senilai di atas Rp 50 juta harus melalui tender. Selain itu butuh persetujuan gubernur dan DPRD. Padahal, kata Slamet, kebutuhan untuk alat kesehatan dan obat-obatan nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah. "Dengan penetapan status ini, kami bisa langsung membeli sekaligus mengadakan alat tender sendiri dan cukup persetujuan gubernur."

Lima rumah sakit milik Pemprov Jatim ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yakni RSU dr Soetomo, RS Haji Sukolilo, RS Jiwa Menur, RS Saiful Anwar Malang, dan RSU dr Soedono Madiun. Ditargetkan Januari ini lima RS itu sudah menerapkan konsep baru. SK penetapan sudah turun. Renumerasi gaji dan penyesuaian tarif diserahkan rumah sakit untuk dibahas oleh Pemprop Jatim, sebelum akhirnya ditetapkan, dan disahkan melalui peraturan gubernur.

Anik Setyarini, Sekretaris LSM Fajar Surya yang bergerak di bidang kesehatan, mengimbau kenaikan tarif per 1 April 2009 tidak memberatkan masyarakat. Sebab, selama ini yang berobat di RS milik Pemprov adalah masyarakat tidak mampu. "Jika kenaikan tidak wajar, jangan harap warga miskin mampu berobat," katanya.

Anik juga menyoroti RS milik Pemprov yang menurut dia selama ini diskriminatif dalam pelayanan. Terutama terhadap pasien yang masuk daftar warga miskin atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. "Saya sering menjumpai masalah seperti ini di hampir semua RS milik pemerintah. Saya mengimbau mereka meningkatkan pelayanan, terutama pada warga miskin," ujarnya.

Antok, salah satu pasien di RSU dr Soetomo, mengaku pada awal berobat tahun 2007 sering tidak diacuhkan perawat atau dokter jaga. "Saya ini peserta Askes dan harus menjalani cuci darah lima hari sekali. Dulu awalnya memang dicuekin. Namun, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin sudah bosan," katanya. (red)

DPRD & Polda Jatim Usut Pengitungan Ulang

Warta Jatim, Surabaya - Tidak dicetaknya formulir C-1 KWK oleh KPUD Jawa Timur dalam proses penghitungan ulang pemilihan gubernur di Pamekasan 28 Desember lalu berbuntut panjang. Komisi A DPRD Jawa Timur mengusut persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, KPUD telah melanggar aturan. Dalam Surat Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2008 Bab III poin b huruf 21 tentang pelaksanaan penghitungan ulang disebutkan KPPS wajib memberikan salinan berkas berita acara sebanyak empat item, yaitu berita acara model C-KWK, C-1 KWK, lampiran C-1 KWK, dan C-3 KWK.

Kusnadi mengaku tak habis mengerti KPUD Jatim hanya menyertakan tiga berkas tanpa model C-1 KWK tidak disediakan. Tindakan itu dapat menimbulkan permasalahan hukum, karena dianggap melakukan penggelapan dokumen. "Tidak ada alasan bagi KPUD Jatim untuk tidak menyertakan model C-1 KWK. Mereka jelas sudah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Karena itu, secepatnya kami akan memanggil KPUD Jatim untuk meminta keterangan," ujarnya.

Polda Jatim memastikan akan menyelidiki kemungkinan tindak pidana dalam persoalan itu. Kapolda Irjen Polisi Herman S Sumawiredja mengatakan, seharusnya total surat suara, baik yang sah maupun tidak sah, sama dengan jumlah pada putaran kedua lalu. Jumlah surat suara yang digunakan juga harus sama dengan jumlah pemilih di TPS, seperti tercantum di model C-1. "Bila ditemukan pelanggaran hukum, kami akan memprosesnya. Kuat dugaan ada ketidakberesan dalam penghitungan suara ulang tersebut," kata Herman.

Dalam rekapitulasi penghitungan ulang di Pamekasan, pasangan Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono memperoleh 195.117 suara atau menyusut 198 suara. Sedangkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf memperoleh 216.293 suara atau menyusut 783 suara. Suara tidak sah 5.840 buah.

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengatakan pihaknya tidak melanggar aturan dalam penghitungan ulang. Selisih suara disebabkan kesalahan penghitungan suara tidak sah yang masuk ke suara sah. "Pada putaran kedua lalu terdapat 5.480 suara tidak sah, namun pada penghitungan ulang jumlahnya naik menjadi 5.840 suara," katanya.

Arif mengaku siap dipanggil Polda dan DPRD Jatim untuk menjelaskan selisih suara ataupun hal lainnya. Dia menyatakan KPUD telah bekerja sesuai aturan dan tidak memihak salah satu pasangan calon gubernur. (red)

Sopir Surabaya Tolak Tarif Angkot Turun

Warta Jatim, Surabaya - Tarif angkutan umum, bus kota, dan taksi argometer dalam kota Surabaya turun sejak 1 Januari lalu. Namun, banyak sopir angkutan keberatan atas keputusan Wali Kota Surabaya itu, karena dirasa mendadak dan tanpa sosialisasi.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Ari Winarno menyatakan sudah melakukan sosialisasi dengan Organisasi Angkutan Darat Surabaya. Namun, menurut dia, Organda terkesan lamban dalam sosialisasi tarif baru kepada para sopir dan pengusaha angkutan.

Ari menjelaskan, tarif baru mikrolet umum jarak 16 km Rp 2.600 ditambah Rp 100 per kilometer berikutnya. Tarif bagi pelajar 50% dari tarif umum. Sebelumnya tarif angkutan Surabaya jauh-dekat Rp 2.900.

Sosialisasi tarif baru yang dilakukan Dishub di Terminal Joyoboyo, Jumat (9/1), ditolak para sopir angkot. Mereka menilai penurunan tarif itu tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Salah satu sopir, Agus, mengatakan seharusnya Dinas Perhubungan mengajak berunding pemilik angkot dan Organda, sehingga bisa ditemukan tarif yang pas. "Selama ini kami tidak pernah diajak berunding. Lha kok tiba-tiba muncul tarif baru ini," ujarnya.

Petugas Dinas Perhubungan yang menempelkan stiker tarif baru dikejar-kejar ratusan sopir angkot. Akhirnya kedua pihak mengadaan pertemuan di kantor cabang Dinas Perhubungan Terminal Joyoboyo.

Dinas Perhubungan enggan disalahkan terkait penolakan sopir. Mereka menilai Organda yang seharusnya bertanggung jawab, karena sudah diajak berdialog dan sosialisasi tentang tarif baru. "Saya tegaskan, sosialisasi sudah cukup lama kami lakukan. Jika terjadi hal seperti ini, Organda yang harus bertanggung jawab," kata Ari kepada para sopir. (red)

Sosialisasi Pemilu di Surabaya Tidak Maksimal

Warta Jatim, Surabaya - Persiapan pelaksanaan pemilihan di Surabaya tidak maksimal. Komisi Pemilihan Umum Daerah mengaku tidak bisa melakukan sosialisasi pemilu karena anggaran untuk pemilihan legislatif dari pemerintah pusat belum turun.


Pokja Pemutakhiran Data KPUD Surabaya Nurul Amalia mengatakan, akibat masalah ini, beberapa anggota panitia pemilihan kecamatan mengeluh dan melakukan protes. Bila anggaran turun KPUD Surabaya bersama PPK bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilu kepada masyarakat. "Dengan waktu yang mepet ini saya pesimistis bisa menggelar sosialisasi tentang tata cara pencoblosan. Kami juga harus memberi pelatihan kepada anggota PPS (panitia pemungutan suara) di kelurahan dan di tiap-tiap TPS," ujar Nurul, Kamis (8/1).

Selain belum turunnya dana, KPUD juga belum menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran dari KPU Pusat. Padahal, berdasarkan aturan, sebelum anggaran turun, daftar isian terlebih dahulu harus diberikan kepada KPUD sebagai acuan penggunaan anggaran.

Berdasarkan UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, anggaran untuk Pemilu 2009 semuanya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPUD di seluruh Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti pada Pemilu 2004. Dengan adanya UU tersebut, semua program dan besaran anggaran ditentukan pemerintah pusat. Akibatnya, KPUD sering harus menunggu dana turun dan cenderung molor. (red)

Rumah Sakit di Surabaya Dipenuhi Pasien Diare

Warta Jatim, Surabaya - Sudah seminggu ini Surabaya diserang wabah diare (gastro enteritis). Sejumlah rumah sakit dan puskesmas mengalami lonjakan jumlah pasien diare. Tercatat 476 pasien diare dirawat di beberapa rumah sakit.

Berdasarkan pemantauan di 4 rumah sakit dan 1 puskesmas terdapat 476 pasien diare. RS Al Irsyad mencatat 214 pasien diare, RSUD dr Soetomo 106 pasien, RS Soewandhi 38 pasien, RS Haji 92 pasien, dan Puskesmas Wonokusumo merawat 26 pasien diare.

Sebanyak 60% pasien diare itu adalah anak-anak. Di RSUD dr Soetomo sekitar 45 pasien diare adalah anak-anak. Bahkan di RS Soewandi seluruh pasien diare adalah anak-anak. Hampir semua pasien yang dirawat berada dalam kondisi diare stadium awal dan paling parah stadium menengah yang membutuhkan bantuan infus pengganti cairan tubuh.

Banyaknya pasien diare membuat sejumlah rumah sakit dan puskesmas kelabakan. Sebab, kapasitas ruangan tidak sebanding jumlah pasien. Di RSUD dr Soetomo pasien yang dirawat di ruang kelas III mencapai 71 anak. Padahal hanya bisa menampung 43 pasien.

Agus Harianto, dokter spesialis anak RSU dr Soetomo, mengatakan tingginya angka anak-anak pasien diare disebabkan berbagi faktor. Di antaranya tingginya frekuensi hujan di Surabaya serta kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan.

Kondisi fisik anak-anak belum sempurna menyebabkan mereka lebih rentan terhadap virus diare. " Untungnya, dalam pantauan kami, masih belum ada pasien diare yang berada dalam kondisi kritis ataupun meninggal," kata Agus, Kamis (8/1). Menurut dia, selain diare, saat ini penyakit yang banyak menyerang anak-anak adalah demam berdarah, infeksi saluran pernafasan atas, dan muntaber.

Kepala Bidang Rekam Medik RSU dr Soewandhie, Indriyati, mengatakan, bulan Januari adalah puncak jumlah anak-anak pasien diare. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, puncak diare juga terjadi Januari, yakni 246 pasien anak, dari total pasien diare anak-anak sepanjang tahun 2008 yang tercatat 1.731 orang. "Kami mengimbau masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan. Masyarakat harus bisa belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya mengenai tingginya angka diare." (red)

FUI Surabaya Demo Konjen Amerika Serikat

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan orang Forum Umat Islam Kota Surabaya menggelar aksi menolak serangan Israel terhadap Palestina, di depan Konjen Amerika Serikat di Surabaya, Kamis (8/1). Mereka mendesak AS bertanggung jawab atas serangan Israel dan pemerintah Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terkait penyerbuan Israel ke Jalur Gaza.


Ketua Forum Umat Islam M Khoirudin mengatakan, jika pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil sikap atas penyerbuan Israel, maka sama halnya dengan pemerintah Arab Saudi yang mendukung Israel dan Amerika Serikat. Persoalan Israel dan Palestina sudah mengancam perdamaian dunia yang saat ini sedang digagas beberapa kelompok antiperang.

"Kami meminta kepada siapa pun yang merasa terlibat dan ikut bertanggung jawab atas aksi Israel tersebut segera menghentikan perang yang sudah merenggut ratusan nyawa warga Palestina. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia di bawah SBY - JK," kata Khoiruddin.

Dalam aksi itu massa dari Front Pembela Islam, Front Pemuda Islam Surabaya, dan Forum Masyarakat Madura Bersatu membakar bendera Israel dan AS di kawat berduri. Pasalnya mereka tidak boleh mendekat kantor Konjen AS. Mereka juga menggelar berbagai poster dan spanduk mengecam serangan Israel terhadap Palestina.

Ratusan personel Polres Surabaya Selatan, Polwiltabes, dan Brimob Polda Jatim menjaga pengunjuk rasa dalam tiga lapis agar tidak mendekati Konjen AS. (red)

63% Siswa SLTP Sudah Berhubungan Seks

Warta Jatim, Surabaya - Seks bebas di kalangan remaja kian memprihatinkan. Berdasarkan survei Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 63% remaja SLTP sudah melakukan hubungan seks. Ironisnya, sekitar 21% murid SLTA pernah menggugurkan kandungan.


Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono menyatakan pihaknya juga menemukan fakta di beberapa kota besar di Indonesia hampir semua remaja pernah menonton film porno. Perilaku seks bebas di kalangan remaja semakin meningkat setiap tahun. Sebagai perbandingan, di tahun 2005 hanya 44%.

Dari perilaku tersebut remaja rentan terjangkit penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. "Para remaja rentan terhadap penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS, disebabkan banyak yang belum tahu proses penularan HIV/AIDS," kata Meutia Hatta saat ditemui di Bandara Juanda Surabaya, Rabu (7/1).

Menteri Pemberdayaan Perempuan mengaku telah melakukan langkah-langkah untuk menekan perilaku seks bebas remaja. Di antaranya menerapkan UU Anti-Pornografi. Upaya lain adalah sosialisasi pembelajaran seks yang benar pada keluarga. Meutia juga menyayangkan sikap orang tua yang menganggap seks tabu untuk dibicarakan. Di zaman seperti ini seharusnya orang tua mengubah pola pikir seperti itu agar remaja sejak dini terhindar dari bahaya HIV/AIDS.

Jawa Timur menempati peringkat 4 jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia. Sekitar 70% atau 476 pengidap HIV/AIDS di Jatim tinggal di Surabaya. Penyebab terbesar HIV/AIDS adalah penggunaan narkoba melalui jarum suntik dan perilaku seks bebas. Pengidap HIV/AIDS di Jatim rata-rata usia produktif, antara 20 tahun dan 29 tahun. (red)

Polda Jatim Selamatkan 109 Korban Trafficking

Warta Jatim, Surabaya - Kepolisan Daerah Jawa Timur menyatakan berhasil menekan perdagangan manusia (trafficking) berkedok diberangkatkan sebagai tenaga kerja di mancanegara. Operasi Bunga selama Desember 2008 menyelamatkan 109 korban.


Kepala Satuan Pidana Umum Direktorat Reskrim Polda Jatim AKBP Susanto mengatakan, selain menyelamatkan 109 korban, pihaknya menangkap 44 tersangka. Dalam Operasi Bunga polisi mengungkap 34 kasus perdangan manusia dan TKI ilegal. "Operasi menargetkan pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia. Para pelaku sudah kami tahan dan selanjutnya segera dikirim ke Kejaksaan."

Korban perdagangan manusia di Jatim terbanyak di wilayah hukum Polwiltabes Surabaya, yakni 35 orang. Disusul Polresta Malang sebanyak 25 orang. "Polresta Surabaya Utara berhasil menyelamatkan 13 orang, Polwiltabes Surabaya 10 orang, Polres KP3 Tanjung Perak dan Polres Banyuwangi 7 orang," kata Susanto, Rabu (7/1).

Dari 44 tersangka yang ditangkap, 32 orang dijerat UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan 12 tersangka lain dijerat UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dari penangkapan pelaku trafficking itu Polda Jatim mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai Rp 1,8 juta, 4 mobil, serta 63 dokumen.

Susanto meminta masyarakat berhati-hati terhadap tipu daya dan iming-iming gaji besar yang dilontarkan pelaku dalam mencari mangsa. Bila mendapat tawaran kerja ke luar negeri hendaknya mengecek agen penyalur tenaga kerja itu resmi atau tidak. "Banyak pengalaman yang terjadi, PJTKI yang bersangkutan ilegal, padahal masyarakat sudah mengurus surat-surat sesuai prosedur dan aturan," katanya. Polda Jatim akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan sosial untuk memberantas perdagangan manusia.

Peneliti International Catholic Migration Comission (ICMC) Irma Fitriah mengatakan, banyaknya kasus perdagangan manusia di Jatim akibat kesalahan sistem yang diterapkan pemerintah. Terutama sistem informasi penempatan tenaga kerja di luar negeri. Dari 1.600 kasus perdagangan anak di Indonesia yang terungkap, sebagian besar menggunakan modus pemalsuan dokumen, seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor. "Masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah tertipu iming-iming gaji besar yang dilontarkan calo atau PJKTI ilegal," katanya. (red)

6.000 Pekerja Tanjung Perak Terancam PHK

Warta Jatim, Surabaya - Akibat krisis global sekitar 6.000 pekerja transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terancam pemutusan hubungan kerja. PHK menjadi pilihan terakhir yang harus diambil perusahaan angkutan karena ongkos membayar pekerja tidak seimbang dengan penurunan nilai ekspor.


Hal itu dikatakan Ketua DPC Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu. Kody menjelaskan, hingga akhir tahun 2008 di Pelabuhan Tanjung Perak terjadi penurunan ekspor hingga 50%. "Sebelumnya perusahaan angkutan sudah merugi 2,2 miliar rupiah per bulan akibat lumpur Lapindo. Seiring belum membaiknya krisis keuangan global, sekitar 6.000 pekerja akan terkena PHK dalam waktu dekat."

Terkait ancaman PHK itu, Kody meminta pemerintah melakukan langkah untuk mengurangi kerugian perusahaan jasa angkutan. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan jalan tol Porong - Sidoarjo. Pembangunan jalan tol yang terkena dampak lumpur akan sangat membantu perbaikan kondisi ekonomi Jawa Timur, terutama untuk jasa transportasi produk ekspor. "Pada intinya saya berharap pemerintah lebih memperhatikan pergerakan usaha dan jasa sektor swasta," ujarnya.

Kody berharap pemerintah bersedia memberikan insentif kepada perusahaan angkutan di Pelabuhan Tanjung Perak. Langkah ini akan sangat membantu perusahaan yang saat ini terus mengalami kerugian.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pemberian insentif untuk penyedia jasa angkutan merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan nasib 6.000 pekerja yang terancam PHK. Dia meminta Dinas Tenaga Kerja menelaah dan memantau perusahaan angkutan yang akan melakukan PHK besar-besaran. Bila perlu dilakukan audit oleh tim independen untuk membuktikan kepailitan perusahaan.

Baktiono menegaskan, krisis global saat ini jangan sampai dijadikan alasan perusahaan untuk tidak mematuhi keputusan upah minimum kabupaten/kota. Selain itu, UMK di Surabaya Rp 948.500 masih jauh lebih rendah dibandingkan 5 daerah industri lain. "Karena itu, saya meminta Disnaker Surabaya harus mencermati alasan perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap pekerja maupun yang meminta penangguhan pembayaran UMK," katanya. (red)

Pertamina Salahkan Pergantian Sistem

Warta Jatim, Surabaya - Kelangkaan bahan bakar minyak di Jawa Timur semakin parah. Selasa ini hampir sebagian besar kabupaten dan kota mengalami kelangkaan BBM. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Gresik dan Lamongan harga BBM premium melonjak menjadi Rp 8.000 dari harga resmi Rp 5.000 per liter.


Beberapa pengelola SPBU di Surabaya mengaku kelangkaan BBm karena pasokan dari PT Pertamina terlambat. Hariyono, salah satu pengelola SPBU, bahkan menyalahkan PT Pertamina yang terkesan tidak transparan dalam menaikkan ataupun menurunkan harga BBM. Ia mencontohkan, saat pemerintah menurunkan harga premium pada Desember 2008, pihaknya rugi Rp 52 Juta. "Pemerintah memang berjanji memberikan subsidi kepada SPBU, namun hingga kini belum ada kejelasan tentang hal itu," ujar Hariyono, Selasa (6/1).

Meski kelangkaan terjadi di beberapa daerah, PT Pertamina bersikukuh menyatakan stok BBM cukup. Pjs Asisten Manajer External Relation PT Pertamina Retail Region V Surabaya Eviyanti Rofraida mengatakan saat ini distribusi BBM berjalan normal. Menurut dia, kelangkaan BBM di beberapa kabupaten/kota karena adanya pergantian sistem teknologi informasi dalam kaitan tata cara baru pemesanan BBM mulai 2 Januari lalu. "Melalui teknologi informasi ini stok BBM di Jatim aman dalam 20 hari ke depan," ujarnya.

Berkaitan pergantian sistem itu Evi mengakui sempat terjadi masalah (host to host) dengan perbankan dan tutupnya bank pada 1 dan 2 Januari 2009. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh, karena Depot Instalasi Surabaya Grup telah menyalurkan 7.626 kiloliter premium dan 2.923 kiloliter biosolar.

Pengamat Perminyakan Hendro Susilo menyayangkan sikap Pertamina yang terkesan lepas tanggung jawab. Menurut dia, seharusnya Pertamina tidak mencari alasan tertentu terkait kelangkaan BBM. Dia juga menyoroti banyaknya pemilik SPBU yang nakal. "Saya menemukan beberapa kasus di Surabaya dan Gresik, pemilik SPBU dengan sengaja menimbun premium, karena takut merugi," tandas Hendro.

Hendro berharap pemerintah konsisten atas janji memberikan subsidi kepada pemilik SPBU terkait turunnya harga BBM. Dia yakin dengan subsidi itu pemilik SPBU tidak akan berbuat nakal dengan menimbun BBM atau mencurangi konsumen. (red)

35 Perusahaan Jatim Ajukan Penangguhan UMK

Warta Jatim, Surabaya - Pemprov Jawa Timur akan mengaudit 35 perusahaan sebelum mengabulkan pengajuan penangguhan pelaksanaan upah minumum kabupaten/kota. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menyelidiki keuangan perusahaan itu. Akan ditunjuk pula tim independen untuk mengaudit.


Kepala Disnakertrans Jatim Indra Wiragana mengatakan, pembentukan tim khusus untuk menyelidiki keuangan 35 perusahaan itu disepakati Disnakertrans di 38 kabupaten/kota. " Kami sudah menggelar rapat kemarin, sebagai tindak lanjut pengajuan pelaksanaan UMK tahun 2009," ujar Indra, Selasa (6/1).

Menurut Indra, hasil audit akan diajukan ke Gubernur dan Dewan Pengupahan. Selanjutnya Gubernur dan Dewan Pengupahan menentukan apakah mengabulkan pengajuan penangguhan UMK atau tidak.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu 11 perusahaan mengajukan penangguhan UMK yang akhirnya dikabulkan semua.

"Biasanya perusahaan mengajukan penangguhan dengan alasan masa kerja karyawan antara 0 dan 1 tahun. Untungnya tahun ini masih belum ada perusahaan yang mengajukan pemutusan hubungan kerja," ujar Indra.

Pada 2008 sejumlah perusahaan melakukan PHK. Berdasarkan data Disnakertrans Jatim, di Pasuruan dua perusahaan kayu melakukan PHK, yakni PT Jatidiri Prima Raya yang melakukan PHK terhadap 69 karyawan dan PT Bukit Hijau melakukan PHK terhadap 125 karyawan. Di Sidoarjo PT Artha Glory melakukan PHK terhadap 1.800 karyawan.

Menghadapi banyaknya perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar berharap perusahaan di Jatim memberlakukan UMK. Menurut dia, persoalan saat ini bukan ketidakmampuan perusahaan membayar karyawan, melainkan banyaknya perusahaan yang mempailitkan diri agar terhindar dari kewajiban membayar upah karyawan.

Saleh meminta Disnakertrans melakukan audit secara transparan agar hasilnya adil dan menguntungkan kedua belah pihak. "Dalam hal ini semua pihak harus jujur. Jangan sampai merugikan perusahaan ataupun karyawan," ujarnya. (red)

200 Rumah Rawan Roboh akibat Lumpur Lapindo

Warta Jatim, Sidoarjo - Rumah warga Siring Barat, Sidoarjo, Jawa Timur, rawan roboh. Setidaknya 200 rumah penduduk di empat RT di Siring Barat rawan roboh karena kian dalamnya subsident (penurunan tanah) akibat semburan lumpur Lapindo.


Hal itu ditegaskan Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ahmad Zulkarnaen di Surabaya, Senin (5/1). Menurut dia, dari data yang didapat, dari 200 rumah di Siring Barat itu, 25 rumah sudah retak-retak dan 175 rumah memperlihatkan pertanda yang sama.

"Dari 200 rumah tersebut, sekitar 10% hingga 20% rusak parah dan 5% persen nyaris roboh. Saat ini memang sudah ada warga yang meninggalkan rumah, namun sekitar 95% warga masih memilih tinggal di Siring Barat," katanya.

Kemarin sekitar pukul 08.30 rumah Sulkan di Siring Barat roboh. Bangunan beberapa bagian rumah lain juga retak-retak selebar 20 cm. Rumah Sulkan sekitar 1 km dari pusat semburan lumpur Lapindo, namun tidak masuk dalam kawasan peta terdampak.

Zulkarnaen menuturkan, berdasarkan informasi geologi, kondisi wilayah Siring Barat memang agak parah, banyak semburan lumpur dan bangunan banyak rumah retak. Bahkan rekomendasi tim independen yang dibentuk Gubernur Jawa Timur juga menegaskan kawasan Siring Barat sudah tidak layak huni.

Kondisi rumah yang memprihatinkan tersebut sudah dilaporkan BPLS ke Dewan Pengarah di Jakarta. Rencananya Selasa (6/1) ini BPLS berangkat ke Jakarta untuk menemui Dewan Pengarah.

Zulkarnaen mengaku tidak dapat berbuat banyak, karena kawasan Siring Barat tidak masuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo. "Sebenarnya kami ingin mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan warga desa lainnya. Namun mau bagaimana lagi, penetapan daerah terdampak merupakan keputusan politik di Jakarta," ujarnya. (red)

Gaji Layak Wartawan Surabaya Rp 2,7 Juta

Warta Jatim, Surabaya - Salah satu penyebab banyak wartawan terlibat suap atau menerima amplop adalah minimnya gaji. Penyebab utama hal tersebut adalah pemilik media yang tidak memberikan upah layak kepada wartawan.

Demikian simpulan Aliansi Jurnalis Independen Surabaya saat menggelar sosialisasi upah layak jurnalis Surabaya, di Surabaya, Minggu (4/1). Ketua AJI Surabaya Donny Maulana mengatakan, sikap para pemilik media yang tidak memberikan upah layak merupakan penyebab utama merebaknya kasus suap di kalangan wartawan. AJI mendesak pemilik media memberikan gaji layak kepada wartawan di Surabaya, minimal Rp 2,7 juta per bulan.

Angka gaji layak Rp 2,7 juta per bulan itu didapatkan AJI Surabaya melalui survei terhadap 30 wartawan yang bekerja di 25 media cetak, elektronik, dan online. "Setelah didapat angka tersebut, kami secepatnya melakukan sosialisasi kepada pemilik media agar sadar dan memberikan upah layak bagi jurnalis," ujar Donny.

Selain menyoal standarisasi gaji jurnalis, AJI Surabaya juga mendesak wartawan dan pemilik media membentuk serikat pekerja. Tujuannya untuk melakukan advokasi terhadap persoalan yang dihadapi wartawan, misalnya kasus kriminalisasi pers. "Masak kita kalah sama buruh? Mereka saja memiliki serikat pekerja yang mampu mengatasi persoalan terkait buruh. Bahkan, tidak sedikit di beberapa media, gaji wartawan kalah dibandingkan gaji buruh," katanya.

Donny berharap pemilik media mau memahami kondisi riil ini, sehingga tidak ada lagi kasus suap di kalangan wartawan. "Jika (kondisi ideal) ini terjadi, saya yakin berita dan informasi yang diberikan kepada masyarakat pasti akurat dan tidak ada permainan antara wartawan dan narasumber," ujarnya. (red)

Anggaran Pendidikan Jawa Timur Rawan Dikorupsi

Warta Jatim, Surabaya - Anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 rawan dikorupsi. Anggaran bersumber APBD 2009 sebesar Rp 1,1 triliun itu hanya Rp 357 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sisanya tersebar ke berbagai instansi dan disalurkan ke kabupaten/kota sebagai dana perimbangan.


Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof Dr Zainuddin Maliki, Jumat (2/1). Menurut dia, anggaran pendidikan yang tersebar ke berbagai instansi itu rawan dikorupsi, terutama anggaran untuk pendidikan nonformal.

Minimnya pengalaman instansi atau dinas menjadi penyebab utama kemungkinan terjadi korupsi. "Banyaknya dinas atau instansi yang belum berpengalaman dalam mengelola anggaran pendidikan itulah yang akan menyebabkan terjadi korupsi. Karena itu, saya meminta semua instansi dan masyarakat mencermati penggunaan dana pendidikan nonformal tersebut. Saya melihat anggaran pendidikan sebesar 20% ini adalah keputusan politik," kata Zainuddin.

Meski perlu mencermati pendidikan nonformal, menurut Zainuddin, bukan berarti tidak mengindahkan pendidikan formal. Selama ini masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pendidikan formal di Jatim. Di antaranya peningkatan kualitas guru serta sarana pendidikan yang kurang memadai.

Pengamat pendidikan Johanes Budiarta menyatakan pesimistis atas kinerja Dinas Pendidikan Jatim ataupun instansi lainnya. Menurut dia, sudah bukan rahasia umum Dinas Pendidikan Jatim maupun kabupaten/kota "gemar" mempermainkan anggaran pendidikan. Salah satu contoh nyata adalah tunjangan profesi guru yang sering terlambat. Bahkan ada yang baru diberikan 3 hingga 6 bulan kemudian.

Dia menilai alokasi anggaran pendidikan 20% yang dicanangkan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, jika Dinas Pendidikan Jatim tidak memperbaiki sistem kerja. Terutama soal distribusi anggaran kepada instansi, dinas, ataupun pihak sekolah.

Johanes meminta masyarakat dan lembaga yang peduli pendidikan di Jatim mengawasi kinerja Dinas Pendidikan Jatim dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan tersebut. "Saya berharap dengan naiknya anggaran pendidikan ini kinerja Dinas Pendidikan Jatim menjadi lebih baik," ujarnya. (red)

Minggu Puncak Arus Balik Angkutan Kereta

Warta Jatim, Surabaya - Selepas libur panjang Natal dan Tahun Baru 2009, PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya memprediksi puncak arus balik menggunakan angkutan kereta api terjadi pada Sabtu dan Minggu. Hal itu berkaitan dengan jadwal masuk pegawai negeri sipil pada Senin (5/1).

Kepala Humas PT KA Daop VIII Sugeng Priyono mengatakan puncak arus mudik terkait Natal dan tahun baru terjadi pada 28 Desember lalu, dengan jumlah penumpang 37.968 orang. Sebagian besar dari mereka, adalah penumpang dengan tujuan Jogjakarta, Jawa Tengah dan Jakarta. " Sebenarnya banyak juga, para penumpang yang menempuh jarak dekat, namun sebagian besar dari mereka naik kereta api ekonomi, terutama KRD," pungkas Sugeng.

Sugeng mengaku tidak ada kendala berarti dalam arus mudik dan balik Natal serta Tahun Baru. Apalagi tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan PT KA. "Dari tahun ke tahun kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan. Mulai dari penjualan karcis hingga pelayanan di dalam kereta," ujar Sugeng, Jumat (2/1).

Pelayanan PT Kereta Api untuk perjalanan libur akhir tahun dikeluhkan banyak pengguna kereta. Pasalnya dari 25 Desember 2008 hingga 5 Januari 2009 harga tiket kereta naik rata-rata 30%. Namun, kenaikan itu tidak diikuti pelayanan yang lebih baik. Bahkan bayak penumpang yang terpaksa membeli tiket tanpa tanpa tempat duduk. "Namun penumpang tidak bisa berbuat banyak, karena butuh mudik liburan akhir tahun. Disayangkan layanan PT KA tidak kunjung membaik," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Surabaya Paidi Prawiroredjo, Jumat (2/1). (red)