Anggaran Pendidikan Jawa Timur Rawan Dikorupsi

Warta Jatim, Surabaya - Anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 rawan dikorupsi. Anggaran bersumber APBD 2009 sebesar Rp 1,1 triliun itu hanya Rp 357 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sisanya tersebar ke berbagai instansi dan disalurkan ke kabupaten/kota sebagai dana perimbangan.


Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof Dr Zainuddin Maliki, Jumat (2/1). Menurut dia, anggaran pendidikan yang tersebar ke berbagai instansi itu rawan dikorupsi, terutama anggaran untuk pendidikan nonformal.

Minimnya pengalaman instansi atau dinas menjadi penyebab utama kemungkinan terjadi korupsi. "Banyaknya dinas atau instansi yang belum berpengalaman dalam mengelola anggaran pendidikan itulah yang akan menyebabkan terjadi korupsi. Karena itu, saya meminta semua instansi dan masyarakat mencermati penggunaan dana pendidikan nonformal tersebut. Saya melihat anggaran pendidikan sebesar 20% ini adalah keputusan politik," kata Zainuddin.

Meski perlu mencermati pendidikan nonformal, menurut Zainuddin, bukan berarti tidak mengindahkan pendidikan formal. Selama ini masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pendidikan formal di Jatim. Di antaranya peningkatan kualitas guru serta sarana pendidikan yang kurang memadai.

Pengamat pendidikan Johanes Budiarta menyatakan pesimistis atas kinerja Dinas Pendidikan Jatim ataupun instansi lainnya. Menurut dia, sudah bukan rahasia umum Dinas Pendidikan Jatim maupun kabupaten/kota "gemar" mempermainkan anggaran pendidikan. Salah satu contoh nyata adalah tunjangan profesi guru yang sering terlambat. Bahkan ada yang baru diberikan 3 hingga 6 bulan kemudian.

Dia menilai alokasi anggaran pendidikan 20% yang dicanangkan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, jika Dinas Pendidikan Jatim tidak memperbaiki sistem kerja. Terutama soal distribusi anggaran kepada instansi, dinas, ataupun pihak sekolah.

Johanes meminta masyarakat dan lembaga yang peduli pendidikan di Jatim mengawasi kinerja Dinas Pendidikan Jatim dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan tersebut. "Saya berharap dengan naiknya anggaran pendidikan ini kinerja Dinas Pendidikan Jatim menjadi lebih baik," ujarnya. (red)