LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III

Warta Jatim, Surabaya - Persiapan pelaksanaan pemilihan ulang gubernur Jawa Timur di Bangkalan dan Sampang, Madura, 21 Januari mendatang masih amburadul. Sarana pelengkap untuk pelaksanaan pemungutan suara belum cukup.

Ketua Lembaga Independen Pengawas Pemilu (LIPP) Jawa Timur Drs. Ec Agus TW mengatakan, kesiapan KPUD Jatim dalam pemilihan ulang kurang maksimal dan terkesan dipaksakan. "Hingga hari ini baru sekitar 90% sarana penunjang seperti bolpoin dan kertas suara yang tiba di Bangkalan dan Sampang. Itu pun belum menjamin apakah bisa digunakan atau tidak," kata Agus, Jumat (16/1).

Selain masalah kesiapan sarana, Agus juga menyoroti kinerja KPUD Jatim dalam sosialisasi pemilihan ulang ini. Masih banyak masyarakat di Madura yang tidak mengetahui adanya pemungutan suara ulang. Menurut dia, selama ini yang berperan aktif dalam sosialisasi adalah tim sukses calon, baik tim Soekarwo-Saifullah Yusuf maupun tim Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono.

"Saya memprediksi masih terjadi golput di Madura, namun tidak akan sebesar putaran kedua lalu. Hal ini dikarenakan masing-masing tim sukses all out memenangkan calonnya," kata Agus.

Terkait adanya laporan pelanggaran yang dilakukan kedua kubu calon, Agus mengatakan belum menemukan data tersebut. Meski demikian dia mengaku sudah mendengar adanya pelanggaran, di antaranya bagi-bagi uang yang dilakukan kepala desa di Socah, Bangkalan. Namun, hingga kini belum diketahui atas dasar apa pembagian uang itu dilakukan.

Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja menyatakan akan mengirim 5.540 personel untuk mengamankan pemilihan ulang di Madura. Setiap TPS akan dijaga 2 petugas kepolisian.

Herman berharap pelaksanaan pemilihan ulang di Madura lancar. Dia mengimbau kedua pihak bisa menerima apa pun hasil pemilihan. "Pihak kepolisian berjanji menjaga pelaksanaan Pilgub ini dengan maksimal. Karena itu, kami juga meminta masing-masing calon untuk menaati peraturan yang ada," kata Herman. (red)