Warta Jatim, Surabaya - Persiapan pelaksanaan pemilihan di Surabaya tidak maksimal. Komisi Pemilihan Umum Daerah mengaku tidak bisa melakukan sosialisasi pemilu karena anggaran untuk pemilihan legislatif dari pemerintah pusat belum turun.
Pokja Pemutakhiran Data KPUD Surabaya Nurul Amalia mengatakan, akibat masalah ini, beberapa anggota panitia pemilihan kecamatan mengeluh dan melakukan protes. Bila anggaran turun KPUD Surabaya bersama PPK bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilu kepada masyarakat. "Dengan waktu yang mepet ini saya pesimistis bisa menggelar sosialisasi tentang tata cara pencoblosan. Kami juga harus memberi pelatihan kepada anggota PPS (panitia pemungutan suara) di kelurahan dan di tiap-tiap TPS," ujar Nurul, Kamis (8/1).
Selain belum turunnya dana, KPUD juga belum menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran dari KPU Pusat. Padahal, berdasarkan aturan, sebelum anggaran turun, daftar isian terlebih dahulu harus diberikan kepada KPUD sebagai acuan penggunaan anggaran.
Berdasarkan UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, anggaran untuk Pemilu 2009 semuanya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPUD di seluruh Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti pada Pemilu 2004. Dengan adanya UU tersebut, semua program dan besaran anggaran ditentukan pemerintah pusat. Akibatnya, KPUD sering harus menunggu dana turun dan cenderung molor. (red)
Pokja Pemutakhiran Data KPUD Surabaya Nurul Amalia mengatakan, akibat masalah ini, beberapa anggota panitia pemilihan kecamatan mengeluh dan melakukan protes. Bila anggaran turun KPUD Surabaya bersama PPK bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilu kepada masyarakat. "Dengan waktu yang mepet ini saya pesimistis bisa menggelar sosialisasi tentang tata cara pencoblosan. Kami juga harus memberi pelatihan kepada anggota PPS (panitia pemungutan suara) di kelurahan dan di tiap-tiap TPS," ujar Nurul, Kamis (8/1).
Selain belum turunnya dana, KPUD juga belum menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran dari KPU Pusat. Padahal, berdasarkan aturan, sebelum anggaran turun, daftar isian terlebih dahulu harus diberikan kepada KPUD sebagai acuan penggunaan anggaran.
Berdasarkan UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, anggaran untuk Pemilu 2009 semuanya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPUD di seluruh Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti pada Pemilu 2004. Dengan adanya UU tersebut, semua program dan besaran anggaran ditentukan pemerintah pusat. Akibatnya, KPUD sering harus menunggu dana turun dan cenderung molor. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar