Warta Jatim, Sampang – Jumlah golongan putih (tidak memilih) dalam pemilihan ulang Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Rabu (21/1), diprediksi meningkat. Sosialisasi yang minim dan kejenuhan masyarakat berpartisipasi dalam politik diduga menjadi penyebabnya.
Ketua DPRD Sampang Abdul Muin mengatakan, jumlah golput tertinggi akan terjadi di wilayah desa pedalaman. Menurut dia, jika golput meningkat, KPUD Jatim harus bertanggung jawab atas gagalnya “hajatan” bernilai Rp 17, 5 miliar itu.
Abdul Muin juga meminta KPUD Jatim tidak menyalahkan masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. “Selama ini KPUD selalu menilai masyarakat yang salah, karena merasa sosialisasi sudah maksimal. Padahal, hingga hari ini, banyak masyarakat yang belum tahu adanya coblosan ulang di Sampang,” ujarnya.
Ketua Lembaga Pengawas Independen Pemilu (LIPP) Jatim Agus Tavip Widodo mengakui pernyataan Abdul Muin. Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan KPUD Jatim dan Kabupaten Sampang belum menyeluruh. Dia menunjukan fakta, adanya ratusan warga asal Kabupaten Bangkalan yang tinggal di Tambaksari, Surabaya, yang tidak mengikuti pemilihan ulang hari ini.
Menurut Agus, banyak warga memilih golput karena selain minimnya sosialisasi, juga sibuk bekerja dan tidak memiliki ongkos pulang ke Madura. “Sebelumnya dalam pilgub putaran pertama dan kedua lalu, warga Madura yang tinggal di Tambaksari ini, memperoleh uang transpor 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per orang,” kata Agus.
Rendahnya minat warga Bangkalan dan Sampang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ulang Pilgub Jatim terlihat melalui kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal, Surabaya. Transportasi penyeberangan di Selat Madura ini tampak lengang sejak Selasa (20/1) malam hingga pagi tadi.
Di tempat terpisah, Ketua KPUD Sampang Dhovier Syah membantah tudingan DPRD Sampang dan LIPP Jatim soal kurangnya sosialisasi pelaksanaan pilgub ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Menurut dia, perkiraan melonjaknya jumlah golput tidak terkait sosialisasi yang dilakukan KPUD Sampang. Dia mengaku KPUD Sampang telah melakukan sosialisasi di 14 kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat. “Kami sudah maksimal melakukan sosialisasi. Kalau angka golput tinggi, berarti yang salah masyarakat, mengapa tidak datang ke TPS,” ujar Dhovier. (red)
Ketua DPRD Sampang Abdul Muin mengatakan, jumlah golput tertinggi akan terjadi di wilayah desa pedalaman. Menurut dia, jika golput meningkat, KPUD Jatim harus bertanggung jawab atas gagalnya “hajatan” bernilai Rp 17, 5 miliar itu.
Abdul Muin juga meminta KPUD Jatim tidak menyalahkan masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. “Selama ini KPUD selalu menilai masyarakat yang salah, karena merasa sosialisasi sudah maksimal. Padahal, hingga hari ini, banyak masyarakat yang belum tahu adanya coblosan ulang di Sampang,” ujarnya.
Ketua Lembaga Pengawas Independen Pemilu (LIPP) Jatim Agus Tavip Widodo mengakui pernyataan Abdul Muin. Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan KPUD Jatim dan Kabupaten Sampang belum menyeluruh. Dia menunjukan fakta, adanya ratusan warga asal Kabupaten Bangkalan yang tinggal di Tambaksari, Surabaya, yang tidak mengikuti pemilihan ulang hari ini.
Menurut Agus, banyak warga memilih golput karena selain minimnya sosialisasi, juga sibuk bekerja dan tidak memiliki ongkos pulang ke Madura. “Sebelumnya dalam pilgub putaran pertama dan kedua lalu, warga Madura yang tinggal di Tambaksari ini, memperoleh uang transpor 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per orang,” kata Agus.
Rendahnya minat warga Bangkalan dan Sampang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ulang Pilgub Jatim terlihat melalui kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal, Surabaya. Transportasi penyeberangan di Selat Madura ini tampak lengang sejak Selasa (20/1) malam hingga pagi tadi.
Di tempat terpisah, Ketua KPUD Sampang Dhovier Syah membantah tudingan DPRD Sampang dan LIPP Jatim soal kurangnya sosialisasi pelaksanaan pilgub ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Menurut dia, perkiraan melonjaknya jumlah golput tidak terkait sosialisasi yang dilakukan KPUD Sampang. Dia mengaku KPUD Sampang telah melakukan sosialisasi di 14 kecamatan yang melibatkan seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat. “Kami sudah maksimal melakukan sosialisasi. Kalau angka golput tinggi, berarti yang salah masyarakat, mengapa tidak datang ke TPS,” ujar Dhovier. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar