PT Kangean Klaim Tak Ada Pencemaran Laut

Warta Jatim, Surabaya - PT Kangean Energy Indonesia Ltd mengklaim tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat terbakarnya kapal tanker pengangkut minyak perusahaan itu di perairan Sepeken, Sumenep, Madura.

Humas Kangean Energy Indonesia Ltd, Juhartomo, mengatakan minyak mentah yang tumpah berbentuk gumpalan, sehingga mudah dibersihkan. Pembersihan minyak di perairan Desa Sapeken dilakukan secara gotong royong. ”Warga sudah melakukan pembersihan minyak mentah. Kami yakin tidak ada pencemaran lingkungan di perairan Desa Sepanjang,” kata Juhartono, Selasa (31/8).

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Bambang Catur Nusantara tidak percaya terhadap peryataan Humas PT Kangean. Menurut Bambang, tidak mudah membersihkan minyak mentah yang tumpah ke laut.

Bambang mendesak polisi mengusut kasus ini. Jika terbukti terjadi pencemaran lingkungan, PT Kangean Energi Indonesia Ltd harus dikenai sanksi. (red)

Arus Mudik Pelabuhan Ujung - Kamal Diprediksi Sepi

Warta Jatim, Surabaya - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Ujung - Kamal hanya mengoperasikan 8 feri untuk melayani arus mudik Lebaran. Jumlah penumpang feri anjlok setelah jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) beroperasi.

Manajer Operasional PT ASDP Tanjung Perak Surabaya M Waluyo mengatakan, kapal yang beroperasi selama mudik tahun 2009 mencapai 18 hingga 20 kapal. Namun dia optimistis penyeberangan Pelabuhan Ujung di Surabaya ke Pelabuhan Kamal di Madura tidak akan sepi pemudik.

”Meski ada Suramadu, kami tetap melayani masyarakat semaksimal mungkin. Kami juga yakin masyarakat tidak akan meninggalkan penyeberangan Ujung - Kamal,” kata Waluyo, Selasa (31/8).

Waluyo memperkirakan kenaikan jumlah penumpang maksimal 15 ribu per hari. Sedangkan bus dan kendaraan umum hanya akan naik menjadi 6.000 unit per hari. (red)

Penyebab Tanker Terbakar di Sumenep Masih Diselidiki

Warta Jatim, Surabaya - Direktorat Satuan Polisi Air Polda Jawa timur menyelidiki penyebab kebakaran kapal tanker milik Malaysia di Perairan Desa Sepanjang, Pulau Sapeken, Sumenep, Madura. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran kapal milik Kangean Energi Indonesia Ltd tersebut.

Direktur Polisi Air Polda Jatim Kombes Pol Anang S Hidayat mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim khusus, untuk meneliti sekaligus menyelidiki penyebab kebakaran kapal tanker tersebut. Diharapkan, dalam waktu cepat, hasilnya bisa diketahui, agar bisa menentukan langkah selanjutnya.

“Kami belum bisa menginformasikan tentang penyebab kebakaran karena masih dalam taraf penyelidikan. Setelah hasilnya final, nanti akan kami berikan," ujar Anang, Senin (30/8).

Ketua DPRD Sumenep, Hunain saat dihubungi mengatakan, PT Kangean Energy Indonesia Ltd, harus bertanggung jawab terhadap meledaknya kapal tersebut. Apalagi, minyak mentah yang dibawa oleh kapal tanker tersebut, sudah mencemari air laut, dan mengganggu ekosistem di laut Sumenep, termasuk budidaya rumput laut milik masyarakat.

PT Kangean, juga harus mengganti biaya renovasi 17 rumah warga yang rusak akibat ledakan kapal tersebut. “Kita akan mendesak kepada PT Kangean untuk bertanggung jawab terhadap masalah ini,” terang Hunain.

Saat ini, kapal tanker tersebut masih berada di perairan Desa Sepanjang dalam kemiringan 45 derajat. Kapal yang diperkirakan berkapasitas 80 ribu barel minyak mentah tersebut terbakar sekitar pukul 09.30 WIB, kemarin lusa. Akibat peristiwa itu, 17 rumah rusak, 4 orang kritis dan puluhan lainnya luka ringan.(red)

Waspadai Modus Baru Penghilangan Paksa

Warta Jatim, Surabaya - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya meminta masyarakat mewaspadai modus baru penghilangan paksa.

Koordinator Kontras Surabaya, Andi Irfan mengatakan, penghilangan paksa dan aksi kekerasan yang terjadi saat ini, berbeda dengan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pelaku penghilangan paksa didominasi militer dan polisi, sedangkan saat ini juga mlibatkan masyarakat sipil.

Menurut Andi, masyarakat sipil yang terlibat penghilangan paksa sebagian besar adalah preman atau suruhan pengusaha atau tokoh politik. “Kasus tewasnya dua jurnalis di Papua dan Sulawesi adalah contoh nyata, bagaimana kuatnya tekanan politik di Indonesia,” kata Andi Irfan, Senin (30/8).

Untuk menimimalkan terjadinya penghilangan paksa, Kontras Surabaya meminta kepada pemerintah dan DPR agar segera membentuk Pengadilan HAM ad-hoc, pemerintah harus merehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, dan melakukan pencairan kepada 13 aktivis yang masih hilang sejak tahun 1998.(red)

Mengenang Duri Orde Baru

Warta Jatim, Surabaya - Setelah di Yogyakarta dan Surakarta, giliran seniman dan aktivis Jaringan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan (JAMAK) Jawa Timur, menggelar aksi solidaritas untuk Wiji Thukul.

Aksi dibuka dengan diskusi tentang penghilangan paksa dan dilanjutkan dengan pembacaan puisi Wiji Thukul. Koordinator acara Wahab Habsari mengatakan, selain sebagai bentuk solidaritas, acara ini juga bentuk desakan agar kasus penghilangan paksa dituntaskan.

“Aksi ini kami gelar sebagai wujud keprihatinan atas belum kembalinya Wiji Thukul, yang hilang diculik saat Orde Baru berkuasa,” kata Wahab Habsari.

Seniman buruh, Wiji Thukul lahir di Sorogenen, Solo, 26 Agustus 1963. Karya-karya yang cenderung keras dan melawan ketidakadilan, membuat Wiji Thukul menjadi musuh pemerintah Orde Baru.

Thukul diculik dan belum ditemukan hingga hari ini. Sajak dan puisi Wiji Thukul memperoleh penghargaan Wertheim Encourage Award tahun 1991.(red)

Konser Solidaritas Untuk Franky Sahilatua

Warta Jatim, Surabaya - Seniman muda Surabaya menggelar aksi solidaritas untuk Franky Sahilatua, Sabtu (28/8) malam. Hasil dari aksi solidaritas ini, selanjutnya akan disumbangkan untuk Franky, yang saat ini menjalani perawatan di Singapura akibat kanker tulang.

Dalam aksi solidaritas ini, selain digelar konser musik, yang dibawakan oleh group band lokal. Panitia juga mengumpulkan koin untuk Franky. Koordinator aksi solidaritas Muhaji mengatakan, acara ini murni gotong royong dari seluruh seniman muda Surabaya.

"Kami ingin dalam acara ini, seluruh kaum muda di Surabaya bisa terlibat serta menyumbangkan karya-karyanya dan koin solidaritas untuk Franky," ujar Muhaji.

Menurut Muhaji, aksi solidaritas untuk Franky di Surabaya, digelar sebanyak dua kali. Sebelumnya, Jumat (27/8), aksi solidaritas digelar dengan mengundang artis, wakil gubernur Syaifullah Yusuf, tokoh politik, serta Inayah Wachid, putri Gus Dur. Dari aksi tersebut, panitia berhasil mengumpul dana yang disumbangkan kepada Franky sebesar Rp. 90 Juta.

Peter A. Rohi, salah satu penulis buku dan artikel, mengaku bangga menjadi sahabat Franky. Menurut dia, karya Franky telah banyak memberikan inspirasi dan bermanfaatkan bagi orang lain. "Coba anda lihat, berapa banyak pengamen di jalanan yang membawakan lagu-lagu Franky. Itu adalah bukti betapa banyak manfaat lagu-lagu Franky," terang Peter.

Sementara itu, Antonio Sahilatua, kakak kandung Franky mengaku terharu dengan perhatian yang ditunjukkan warga Surabaya, khususnya seniman muda. Ia mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan. (red)

Musik Classic ala Pianis Cilik

Warta Jatim, Surabaya - Empat pianis cilik unjuk kebolehan dalam pentas musik classic bertajuk “Share The Joy” di Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL) Surabaya, Sabtu (28/8) malam. Uniknya, selain menggunakan piano, empat pianis ini juga memanfaatkan media kelereng, senar pancing dan bola golf.

Kevin Sujanto, Lifia Teguh, Jessica Gianina dan Regina Adelia Tanujaya, dengan apik memadukan piano, dengan iringan kelereng, senar pancing dan bola golf, dalam membawakan lagu-lagu classic milik Sebastian Bach, Mozart, Frederick Chopin, Franz Liszt dan Prokovieff, yang dikemas dalam judul “Spectrum”.

Direktur Wisma Musik Galaxy, Ivan Maria mengatakan, dengan adanya konser ini, semakin menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa pianis Indonesia tidak kalah dengan pianis asal Amerika dan Eropa. Apalagi, keempat pianis tersebut, telah banyak mendapatkan penghargaan internasional.

“Selama ini, banyak negara-negara di Amerika dan Eropa yang meremehkan kemampuan pianis asal Indonesia. Dengan penampilan keempat pianis cilik ini, kami ingin buktikan bahwa Indonesia, tidaklah kalah,” ujar Ivan Maria.

Menurut Ivan, penampilan di CCCL merupakan yang kedua, sebagai kelanjutan tour konser dari Singapura, Hongkong dan China. Selanjutnya, empat pianis cilik ini, akan tampil pada World Piano Teacher Conference di New York, tahun depan. (red)

Awasi Tarif Petugas DLLAJ Jatim Menyamar Penumpang

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur, akan  menerjunkan tim khusus menangani arus mudik Lebaran. Tim khusus akan mengawasi pemberlakuan tarif angkutan Lebaran.

Kepala Bidang Angkutan Jalan DLLAJ Jatim Iskandar Sumarsono mengatakan, tim khusus akan dibagi menjadi tim pengawas taktis dan dinamis. Tim taktis akan meminta informasi kenaikan harga tiket kepada para penumpang dan tim dinamis menyamar sebagai penumpang.

”Kami sudah menyiapkan 20 orang untuk memantau langsung seluruh perusahaan otobus di Jatim. Nantinya, setiap pengawasan akan dilakukan berdasarkan trayek,” kata Iskandar.

Penetapan tarif bus ekonomi akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dan peraturan gubernur. Sedangkan untuk bus non ekonomi diserahkan pada masing-masing perusahaan angkutan.

Menurut Iskandar, pihaknya menyiapkan sanksi kepada perusahaan otobus yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan trayek, hingga larangan mengembangkan usaha mulai 2 minggu hingga 14 minggu. (red)

LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan THR

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR).

Posko tersebut diharapkan mampu menampung dan menyelesaikan persoalan THR bagi buruh di Jawa Timur. Posko akan dibuka sampai 30 September 2010.

Koordinator Advokasi dan Bantuan Hukum LBH Surabaya M Faiq Assiddiqi mengatakan, posko ini diadakan tiap tahun, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Untuk menyelesaikan sengketa THR, LBH Surabaya akan mendesak pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk melakukan tindakan tegas, berupa sanksi administrasi hingga sanksi perdata. Hal ini sangat penting mengingat THR adalah hak normatif bagi pekerja yang dijamin dalam peraturan perundangan.

LBH Surabaya juga akan mendesak kepolisian untuk menindak perusahaan yang tidak memberikan THR. Apalagi, dari modus operandi yang dilakukan, perusahaan yang tidak memberikan THR bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. “Kami berharap pemerintah dan kepolisian bersikap tegas tentang permasalahan yang terjadi, terutama menyangkut THR,” ujar Faiq.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, Pujianto, mengatakan pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja sudah peduli dengan sengketa THR. Namun, ia tetap pesimistis, karena sering kali oknum Dinas Tenaga Kerja tidak bekerja secara baik, setelah menerima bingkisan atau parsel.

Pujianto menegaskan, sering kali perusahaan melakukan pelanggaran THR dengan memanfaatkan celah Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1994. Misalnya dengan merumahkan karyawan kontrak dua bulan sebelum hari raya. Dengan cara ini, banyak karyawan kontrak yang tidak mendapat THR.

Motif kejahatan ini, kata Pujianto, sudah terstruktur dan terencana rapi. Bahkan, hampir semua perusahaan menerapkan status karyawan kontrak 10 hingga 15 tahun. (red)

Polda Jatim Jamin Keamanan Selama Lebaran

Warta Jatim, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas selama Lebaran. Polisi akan menerjunkan tim khusus untuk menjaga keamanan.

Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti mengakui kriminalitas meningkat menjelang Lebaran. ”Kami akan melakukan berbagai langkah, mulai dari tindakan preventif hingga tindakan tegas, bila dianggap perlu,” ujar Badrudin.

Tidak menutup kemungkinan Polda Jatim menerjunkan satuan penembak jitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Penembak jitu akan ditempatkan di daerah-daerah rawan kejahatan.

Polda Jatim juga akan membentuk posko pengamanan selama arus mudik dan balik Lebaran. Masyarakat dapat memanfaatkan posko tersebut untuk beristirahat atau berkonsultasi soal keamanan di jalan.(red)

Sebagian Anggota DPRD Jatim Tolak Pansus Lapindo

Warta Jatim, Surabaya - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur untuk kasus Lumpur Lapindo menuai pro dan kontra. Sebagian anggota Dewan menilai, pansus hanya akan menghabiskan anggaran dan tidak menghasilkan solusi yang menguntungkan warga.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sirmadji mengatakan, pansus sangat diperlukan agar masalah lumpur Lapindo segera selesai. Termasuk persoalan ganti rugi, relokasi, dan pembangunan infrastruktur.

”Nantinya pansus berperan mengawasi pembayaran ganti rugi dan pembangunan infrakstruktur di kawasan Porong dan sekitarnya,” kata Sirmadji.

Ketua Komisi A, Sabron Djamil Pasaribu, mengaku tidak setuju pembentukan pansus jika tidak ada perubahan peran seperti pansus periode sebelumnya. Sabron menuntut pansus DPRD Jawa Timur harus memiliki metode dan cara kerja yang baru. ”Kalau hanya bicara soal ganti rugi dan perbaikan infrastruktur, lebih baik tidak ada pansus. Karena tidak akan ada perubahan,” ujarnya.

Sabron membantah, sekitar 55 anggota DPRD Jatim sepakat pembentukan Pansus Lapindo. Menurut dia, mayoritas anggota Dewan yang setuju pembentukan pansus tidak memahami persoalan. (red)

Wali Kota: Kebun Binatang Tetap di Surabaya

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Bambang DH menjamin lokasi Kebun Binatang Surabaya tidak akan pindah dari Kota Surabaya. Pemkot saat ini menyiapkan peraturan daerah yang menjamin lokasi kebun binatang saat ini tidak beralih fungsi.

Bambang menyatakan sudah menyiapkan rencana relokasi untuk sebagian satwa. Pemkot Surabaya menyediakan lahan baru kebun binatang di Surabaya timur. Menurut dia, relokasi mendesak karena Kebun Binatang Surabaya tidak lagi mampu menampung 4.000 satwa.

”Untuk proses relokasi maupun keberadaan KBS, Pemkot menjamin kebun binatang tidak akan pindah ke luar kota,” kata Bambang DH.

Menurut Bambang, pemerintah pusat hingga saat ini belum memberi tahu soal pencabutan izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Pemerintah hanya memerintahkan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola kebun binatang. (red)

LBH Pers Surabaya Awasi Pembayaran THR Pekerja Media

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Pers Surabaya, membentuk Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja media. Pekerja media yang tidak mendapat THR sesuai UU Perburuhan dapat melapor melalui posko ini.

Posko pengaduan akan mengawasi perusahaan media yang tidak memenuhi hak pekerja. ”Kami akan mengawasi pemberian THR pekerja media di Surabaya dan Jawa Timur,” kata Direktur LBH Pers Surabaya, Athoillah.

Menurut Athoillah, para pekerja media dapat mengadukan kasus secara tertulis. LBH Pers akan melanjutkan laporan tersebut ke Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jatim.

Koordinator Divisi Advokasi dan Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Rudy Hartono, meminta para jurnalis waspada terhadap suap berkedok tali kasih menjelang Lebaran.

AJI Surabaya juga mendesak instansi pemerintah dan swasta tidak memberikan ”tunjangan hari raya” kepada jurnalis. Partisipasi narasumber dengan tidak memberi hadiah atau amplop merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan profesinalisme jurnalis. (red)

AJI Surabaya: Bangsa Ini Haus Darah

Warta Jatim, Surabaya - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya menggelar aksi melawan kekerasan dan kriminalisasi pers di Monumen Polri, Jalan Polisi Istimewa, Surabaya.

Mereka mengecam kekerasan terhadap pers yang menyebabkan jurnalis Sun TV  Ridwan Salamun dan jurnalis Merauke TV Ardyansah Matrais, meninggal. Menurut Sekretaris AJI Surabaya, Andreas Wicaksono, kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan tidak adanya jaminan hukum kepada pekerja media.

AJI Surabaya mendesak polisi menangkap dan menghukum pelaku kekerasan. ”Rentetan kasus kekerasan terhadap wartawan semakin menunjukkan bangsa ini haus darah. Tidak ada lagi hukum untuk melindungi pekerja pers,” kata Andre.

Selain menggelar orasi, wartawan melakukan aksi teaterikal yang mengambarkan kekerasan di Indonesia. Peserta unjuk rasa antara lain, AJI Surabaya, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Jaringan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan (JAMAK).(red)

Waspada! 4.000 Perlintasan KA Tanpa Palang Pintu

Warta Jatim, Surabaya - PT Kereta Api Indonesia meminta pemudik waspada ketika melewati pintu perlintasan kereta. Sebab, terdapat sekitar 4.000 perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan penjagaan.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Sugeng Priyono mengatakan, terdapat 6.000 perlintasan KA di pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 4.000 diantaranya tidak berpalang pintu sehingga rawan kecelakaan.

PT KA berharap, masyarakat berpartisipasi secara sukarela menjaga perlintasan kereta api. ”Kalau kami harus mengurus perlintasan yang sedemikian banyak, tentu sangat berat,” kata Sugeng, Senin (24/8).

Terkait tiket mudik dan arus balik, Sugeng mengatakan, untuk beberapa kota tujuan seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang, tiket sudah habis terjual hingga H-7 Lebaran.(red)

BPLS: Jalan Raya Porong Aman untuk Mudik

Warta Jatim, Surabaya - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjamin, Jalan Raya Porong aman dilalui pemudik. Intensitas munculnya semburan baru di sekitar tanggul penahan lumpur Lapindo meningkat beberapa waktu belakangan ini.

Kepala BPLS Sunarso mengatakan, semburan lumpur yang muncul di kawasan Porong tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab, semburan baru tidak berada di sekitar Jalan Raya Porong.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, BPLS dan Dinas Pekerjaan Umum akan mempercepat pelaksanaan proyek peninggian dan pengaspalan Jalan Raya Porong sepanjang 300 meter. Proyek itu diperkirakan selesai seminggu sebelum Lebaran.

”BPLS menjamin Jalan Raya Porong aman dilalui. Kami juga akan mempercepat pengaspalan jalan, sehingga masyarakat bisa nyaman menggunakan ruas jalan ini,” kata Sunarso, Senin (24/8).

Menurut Sunarso, terdapat dua jalur alternatif timur dan barat untuk menghindari kepadatan kendaraan di Jalan Raya Porong. Jalur timur melewati Kali Tengah dan keluar di bekas tol Gempol. Beberapa penunjuk arah sudah dipasang untuk memudahkan pengendara.(red)

Gunung Lumpur Lapindo Longsor

Warta Jatim, Sidoarjo - Gunung lumpur Lapindo di titik 42 dan 43 di Desa Reno Kenongo, Porong, Sidoarjo, longsor. Akibatnya, 3 kapal keruk yang beroperasi di kolam lumpur terdampar terbawa pergerakan lumpur dan tidak bisa difungsikan.

Kepala Humas Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo Ahmad Zulkarnaen mengatakan, longsor terjadi karena rapuhnya lapisan bawah gunung lumpur di sebelah tenggara pusat semburan lumpur Lapindo. Longsoran gunung lumpur mengakibatkan aliran lumpur sulit dikendalikan.

Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo akan mengantisipasi dengan memperkuat tanggul di titik 42 dan 43. "Dengan adanya longsoran ini, lumpur akan semakin sulit dikendalikan. Apalagi lumpur telah menciptakan alur baru ke arah tenggara," kata Zulkarnaen, Minggu (22/8).

Menurut Zulkarnaen, dibutuhkan waktu dua minggu untuk melakukan seting ulang pipa-pipa pengisap lumpur agar bisa bekerja. Dia memastikan longsornya gunung lumpur tidak akan berpengaruh terhadap jalan raya Porong, karena jaraknya dengan lokasi longsornya gunung lumpur sekitar 1 kilometer. (red)

Kebun Binatang Surabaya Kian Sepi Pengunjung

Warta Jatim, Surabaya - Jumlah pengunjung Kebun Binatang Surabaya terus menurun. Tidak diketahui secara pasti hal itu karena bulan Ramadhan atau kian menurunnya pamor kebun binatang ini akibat sengketa antarpengurus yang berujung pencabutan izin pengelolaan.

Humas Kebun Binatang Surabaya Agus Supangkat membenarkan penurunan jumlah pengunjung. Selama Ramadhan ini, khususnya Sabtu dan Minggu, pengunjung hanya di kisaran 300 hingga 500 pengunjung. Bahkan pada hari biasa maksimal 200 pengunjung.

“Sangat wajar terjadi penurunan pengunjung, khususnya selama Ramadhan ini,” kata Agus, Minggu (22/8).

Agus membantah penurunan jumlah pengunjung akibat pencabutan izin pengelolaan oleh Menteri Kehutanan serta sengketa pengurus. Menurut dia, masyarakat, khususnya pecinta satwa, tidak terpengaruh masalah tersebut.

Menjelang Idul Fitri, Kebun Binatang Surabaya menyiapkan beberapa acara, termasuk meningkatkan fasilitas dan sarana permainan, terutama bagi anak-anak. Upaya itu diharapkan meningkatkan jumlah pengunjung. (red)

Pengusaha Wajib Berikan THR

Warta Jatim, Surabaya - Dewan Pengupahan Jawa Timur meminta kepada seluruh pengusaha agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Apalagi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 tahun 1994, disebutkan THR wajib diberikan kepada karyawan yang bekerja selama 3 bulan terus-menerus pada hari raya keagamaan.

Anggota Dewan Pengupahan Jatim Anton Subagianto mengatakan, pengaturan soal THR juga sudah dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur, 15 Agustus lalu. “ Soal aturan THR, pengusaha wajib membayar 1 bulan gaji pokok ditambah tunjangan lainnya, apabila karyawan sudah bekerja minimal 1 tahun. THR juga bisa diberikan secara proposional,” ujar Anton.

Menurut Anton, jika ada perusahaan yang mengalami kesulitan memberikan THR, maka perusahaan tersebut harus mengajukan kesulitan tersebut 2 bulan sebelumnya dan Disnaker akan melakukan audit.

Anton juga meminta kepada karyawan untuk melapor kepada Disnaker, bila ada masalah terkait pemberian THR. Jika ada perusahaan yang mangkir memberikan THR, Dewan Pengupahan tidak segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan. (red)

Stok Darah Turun 40%

Warta Jatim, Surabaya - Memasuki hari kesebelas di bulan suci Ramadhan, jumlah stok darah di Palang Merah Indonesia kota Surabaya mencapai penurunan hingga 40% dibandingkan hari biasa.

Humas PMI Surabaya Agung Tri Jutanto mengatakan, jika biasanya suplai darah bisa mencapai 400 kantung per hari. Saat bulan Ramadhan, biasanya hanya mencapai 250 hingga 300 kantung saja.

Untuk meminimalkan tingginya penurunan kantung darah selama Ramadhan. PMI akan jemput bola, dengan membuka gerai di kampus dan pusat perbelanjaan, serta mendatangi tempat-tempat ibadah.

PMI juga akan membuka layanan selama 24 jam di kantor PMI yang terletak di Jl. Embong Ploso, Surabaya.  “Dengan langkah ini, kami berharap penurunan stock darah bisa ditekan. Setidaknya hingga 20% - 30%,” ujar Agung, Sabtu (21/8).

Agung optimis, dengan cara ini, PMI akan mampu menutupi kekurangan stok darah yang biasanya terjadi selama bulan Ramadhan. (red)

Kapolda Jatim: Soal Rekening Gendut, Urusan Mabes Polri

Warta Jatim, Surabaya - Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Badrodin Haiti menolak berkomentar soal temuan Indonesian Coruption Watch (ICW) tentang keterlibatan dirinya dalam rekening gendut perwira tinggi polisi. Ia mengatakan, yang memilki kewenangan menjawab soal itu adalah Mabes Polri.

Menurut Haiti, dirinya sebenarnya ingin menanggapi hal itu, namun tidak diperbolehkan oleh UU. Bahkan tudingan miring dari ICW hanya ditanggapi dengan senyuman saja. "Apa yang dikatakan oleh ICW, itu adalah pandangan mereka. Kasus ini sudah ditangani oleh Mabes Polri, dan merekalah yang berhak menjawabnya, jadi silahkan tanyakan langsung," ujar Badrodin usai penyerahan Pataka di Mapolda Jatim, Jumat (20/8).

Di sisi lain, Badrodin menyatakan komitmennya untuk memberantaskan kasus korupsi, serta kasus-kasus lainnya di Jawa Timur.

Seperti diketahui ICW menyatakan Irjen Polisi Badrodin Haiti merupakan salah satu perwira tinggi polisi yang memiliki rekening tidak wajar. Dalam investigasi yang dilakukan Majalah Tempo, Badrodin pernah membeli polis asuransi PT. Prudensial Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar dan disebutkan pembayaran premi itu dilakukan oleh pihak ketiga.

Saat menjadi Kapolwiltabes Medan pada tahunn 2000 hingga 2003, Badrodin juga pernah menarik tunai Rp700 juta dari Bank BCA cabang utama Bukit Barisan, Medan. Disebutkan juga bahwa transaksi-transaksi ini tidak sesuai dengan profilnya. Setiap bulan dia terima penghasilan Rp 22 juta dari gaji senilai Rp 6 juta, penghasilan lain dari bisnis senilai Rp 6 juta, dan Rp 10 juta dari investasi.

Irjen Polisi Badrodin Haiti, ditunjuk Kapolri Bambang Hendrarso Danuri menjadi Kapolda Jawa Timur per 20 Agustus 2010. Ia mengantikan Irjen Polisi Pratiknyo yang ditempatkan sebagai staf ahli Mabes Polri. (red)

BPLS: Waspadai Bagian Barat Pusat Semburan

Warta Jatim, Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengkhawatirkan kondisi tanah di bagian barat pusat semburan lumpur Lapindo. Kemarin, muncul semburan baru di Panti Asuhan Nurul Ashar, Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Kepala Humas BPLS, Ahmad Zulkarnaen mengatakan, kondisi tanah di bagian barat pusat semburan, seperti Jatirejo, Siring, Bringin Pamotan, dan Tanggulangin, rawan muncul semburan baru. ”Dengan adanya semburan gas baru ini, kawasan yang semula pasif saat ini menjadi aktif. Ini harus diwaspadai,” kata Zulkarnaen, Jumat (20/8).

Menurut Zulkarnaen, di daerah barat pusat semburan lumpur terdapat patahan di bawah permukaan tanah. Jika muncul semburan baru, dipastikan semburan tersebut akan mengeluarkan pasir, air, dan gas metan.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mencatat, saat ini terdapat 183 semburan baru di Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Pamotan. Dari jumlah tersebut, 30 persen diantaranya terasuk semburan besar. (red)

Satpol PP Surabaya Minta Tambahan Personil

Warta Jatim, Surabaya - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya meminta penambahan personel. Mereka beralasan, penambahan personel untuk memaksimalkan penegakan peraturan daerah.

Pejabat Laksana Tugas Kepala Satpol PP Surabaya, Arif Budiarto mengatakan, jumlah personilnya saat ini tidak lebih dari 200 orang. Menurut dia, ini menyebabkan kinerja Satpol PP tidak maksimal. “Kami berharap bisa menambah personel hingga 300,” kata Arif Budiarto, Jumat (20/8).

Menurut Arif, usulan menambah personel sudah diajukan ke Badan Kepegawaian dan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Dia berharap Wali Kota Surabaya menyetujui usulan itu.

Ditempat terpisah, Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M Saiful Arif mengatakan, penambahan personel Satpol PP tidak akan bermanfaat jika tidak ada perubahan perilaku.

Saiful Arif khawatir, penambahan jumlah personel akan menimbulkan kekerasan yang lebih berbahaya. ”Dengan jumlah personel yang sekarang saja, Satpol PP sering bertindak diluar kewenangannya. Bagaimana kalau jumlah mereka ditambah,” ujar Saiful Arif.

Dia meminta Kepala Satpol PP mengubah mekanisme perekrutan personel. Selain lebih mengutamakan nilai akademik, Satpol PP harus dibekali kemampuan psikologis yag matang sehingga lebih mengutamakan cara-cara persuasif. (red)

Semburan Lumpur Baru Muncul di Desa Jatirejo

Warta Jatim, Sidoarjo - Semburan gas bertekanan tinggi muncul di Panti Asuhan Nurul Ashar, Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan itu menambah jumlah munculnya semburan lumpur baru di sekitar tanggul penahan lumpur Lapindo.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengalirkan semburan tersebut sebelum meluber ke Jalan Raya Porong. Wakil Humas BPLS, Ahmad Khusaeri mengatakan, pada awal semburan ketinggian air dan gas mencapai 7 meter.

Khusaeri meminta masyarakat tidak menyalakan api, sebab semburan air bercampur gas itu berpotensi menimbulkan kebakaran.

Pengurus Panti Asuhan Nurul Ashar Siti Asyiah mengatakan, semburan gas bercampur air itu muncul dari bekas sumur bor yang ada di tengah bangunan. Menurut dia, tanda-tanda semburan sudah dirasakan sejak kemarin sore. ”Kemarin sempat muncul gelembung-gelembung gas tanpa disertai tekanan air yang kuat,” ujar Siti, Kamis (19/8). (red)

Kebun Binatang Surabaya Tak Laporkan Kondisi Satwa

Warta Jatim, Surabaya – Manajemen Kebun Binatang Surabaya sudah 8 bulan tidak melaporkan kondisi satwa ke Dinas Peternakan Surabaya. Akibatnya, Dinas Peternakan kesulitan melakukan pengawasan terhadap kondisi satwa di kebun binatang.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Surabaya, Emmylia mengatakan Kebun Binatang Surabaya terakhir melaporkan kondisi kesehatan satwa pada akhir tahun 2009. Dinas Peternakan kemudian mendatangi untuk melihat langsung kondisi kandang, persediaan obat, dan kepadatan satwa.

”Dari monitoring yang kami lakukan, tidak ada masalah dengan makanan dan obat. Namun, kondisi kandang kurang layak dan membutuhkan perbaikan,” kata Emmylia, Kamis (19/8). 

Emmylia mendesak manajemen Kebun Binatang Surabaya segera memberikan laporan kondisi satwa. Laporan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi yang akan diserahkan ke Wali Kota Surabaya.

Di tempat terpisah, pengelola Kebun Binatang Surabaya membantah banyak satwa mati akibat konflik pengelola. Humas Agus Supangkat mengatakan, satwa mati karena faktor kondisi kesehatan dan usia.

Menurut Agus, satwa yang mati secara beruntun dalam seminggu ini adalah satwa yang menjalani perawatan karena gangguan kesehatan. ”Yang pasti kematian disebabkan over-populasi, umur, dan kesehatan satwa. Tidak ada hubungannya dengan konflik KBS.”

Koordinator Komunitas Budaya Surabaya, Taufik Monyong, mengatakan kematian sejumlah satwa menunjukkan kurangnya perhatian dari manajemen Kebun Binatang Surabaya. Manajemen terlalu meremehkan kondisi satwa. Apalagi satwa yang mati secara beruntun sejak Juli lalu adalah jenis satwa langka yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus.

”Selain mengancam keberadaan satwa, kondisi ini juga mengancam tempat bermain dan belajar anak-anak. Masalah ini harus segera diselesaikan,” kata Taufik di sela unjuk rasa di depan Kebun Binatang Surabaya, Kamis (19/8). (red)

Lagi, 2 Satwa Kebun Binatang Surabaya Mati

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur akan memanggil Dinas Peternakan untuk menjelaskan penyebab kematian satwa Kebun Binatang Surabaya. Gubernur juga akan memanggil pengurus Perkumpulan Kebun Binatang Indonesia untuk mencari cara menyelamatkan Kebun Binatang Surabaya.

Gubernur Soekarwo mengatakan, mediasi dilakukan agar kasus sengketa kepengurusan Kebun Binatang Surabaya cepat selesai. Dia setuju jika Kebun Binatang Surabaya dikelola Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia.

“Prinsipnya siapa yang mengelola KBS tidak menjadi masalah. Yang penting bisa menyelesaikan polemik dan masalah, serta lebih memperhatikan kesejahteraan satwa,” kata Soekarwo, Rabu (18/8).

Selama beberapa bulan terakhir banyak satwa yang mati di Kebun Binatang Surabaya dan terus bertambah. Hari ini babi rusa dan rusa Bawean mati. Kedua hewan ini sempat dirawat di pusat rehabilitasi satwa Kebun Binatang Surabaya.

Humas Kebun Binatang Surabaya Agus Supangkat mengatakan, babi rusa mati karena ada benjolan di kepala. Sedangkan penyebab kematian rusa Bawean belum diketahui.

Dua hewan tersebut dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Setail yang khusus menangani satwa di kebun binatang. ”Hasil dari pemeriksaan belum diketahui. Yang pasti, kedua satwa ini terganggu kesehatannya,” ujar Agus Supangkat. (red)

Veteran '45: Ekonomi Indonesia Terjajah

Warta Jatim, Surabaya - Veteran perang kemerdekaan menilai, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Menurut para veteran, Indonesia masih terjajah ekonomi oleh kekuatan kapital dan liberalisme.

Anggota Veteran Pasukan Pemuda RI ’45, Priyono mengatakan, penjajahan dalam bentuk ekonomi tersebut tampak dari mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras dan daging.

”Dengan harga yang sekarang, pemerintah sudah tidak bisa memberikan rasa nyaman untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan,” kata Priyono, Rabu (18/8).

Priyono juga kecewa terhadap sikap pemuda yang memilih hidup individual dan berburu kesenangan. Menurut dia, sikap ini harus diubah agar pembangunan bangsa terus berjalan.

Ketua Korps Cacat Veteran Surabaya, Ismoenandar mengatakan, musuh terbesar pada masa mendatang adalah korupsi dan penjajahan ekonomi. Dia menuntut pemerintah lebih tegas menegakkan aturan. (red)

Pentas Model Batik HUT RI di Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Untuk menyemarakkan HUT RI ke 65 dan menguatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, Griya Wisata Pusat Batik Jawa Timur mengadakan pentas model batik di City of Tomorrow (CITO) Surabaya, Selasa (17/8).

Store Manager Griya Wisata Pusat Batik Jatim Peppy Suzie Efrindriaty mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk lebih mengenalkan budaya dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Tidak itu saja, kegiatan ini juga diharapkan agar masyarakat terutama kaum muda, lebih mencintai batik.

Menurut Peppy, dalam acara ini, seluruh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jatim juga dilibatkan. Batik tulis maupun cetakan dari 38 kabupaten/kota dipamerkan oleh 10 model yang meliak-liuk di atas catwalk.

“ Kami ingin, batik bisa menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya dan Jatim.  Karena itu, kami akan terus mengkampanyekan batik,” ujar Peppy.

Dalam acara ini, juga dipertontonkan gaun kemanten dari corak batik di 38 kota dan kabupaten di Jatim. Gaun ini memiliki panjang sekitar 70 meter. Menurut rencana, hasil dari pentas ini, akan disumbangkan kepada Anak Yatim dan Yayasan Kanker Anak di Jawa Timur. (red)

Korban Lumpur Lapindo Belum Merdeka

Warta Jatim, Sidoarjo - Menyambut HUT Ke-65 Republik Indonesia, korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Gempolsari, dan Kedungbendo berunjuk rasa ke kantor DPRD Sidoarjo. Mereka kembali menuntut pemerintah dan PT Lapindo Brantas melunasi ganti rugi.

Selain menggelar upacara bendera, korban lumpur juga melakukan aksi teatrikal ”gantung diri” dan membacakan peryataan sikap di atas keranda. Mereka menurunkan bendera di depan gedung DPRD Sidoarjo menjadi setengah tiang.

Koordinator aksi Zainul Arifin mengatakan, aksi ini wujud keprihatinan korban lumpur Lapindo. Korban akan terus menagih janji pemerintah dan PT Lapindo Brantas agar secepatnya melunasi ganti rugi.

“Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan 65 tahun lalu. Sekarang saatnya SBY - Boediono untuk meneruskan kemerdekaan dengan melunasi ganti rugi korban lumpur,” ujar Zainul, Selasa (17/8).

Unjuk rasa ini semula akan digelar bersamaan dengan upacara peringatan 17 Agustus yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun dibatalkan karena tidak mendapat izin polisi. (red)

Bulog Jawa Timur Intensifkan Operasi Pasar

Warta Jatim, Surabaya - Badan Urusan Logistik Jawa Timur akan menggelar operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok selama Ramadhan.

Kepala Bulog Jatim Agusdin Fariedh mengatakan, operasi pasar akan dilakukan setiap hari di beberapa pasar, seperti Pasar Wonokromo, Tambak Rejo, Bendul Merisi, dan Pasar Pucang Surabaya.

Agusdin berharap operasi pasar dapat mengendalikan harga beras medium (IR 64) pada kisaran harga Rp 5.400 per kilogram. ”Sebelum operasi pasar, harga beras IR 64 bisa mencapai Rp 6.500 per kilogram,” kata Agusdin, Senin (16/8).

Selain mencegah lonjakan harga beras, operasi pasar juga akan dilakukan untuk menekan kenaikan harga gula yang saat ini mencapai Rp 8 ribu per kilogram.(red)

11 Satwa Kebun Binatang Surabaya Kritis

Warta Jatim, Surabaya – Sebelas hewan penghuni Kebun Binatang Surabaya kritis. Sebelumnya, singa, kanguru, dan harimau Sumatera mati.

Ketua Manajemen Sementara Kebun Binatang Surabaya, Tonny Sumampauw, mengatakan hewan yang dalam kondisi kritis adalah babi rusa, jaguar, bison, banteng, komodo, dan beberapa jenis burung.

Menurut Tonny, hewan yang kritis karena sakit dan tua. Sejumlah hewan sakit karena kondisi kandang tidak layak dan kurang sinar matahari. ”Kami akan terus melakukan pemantauan. Ke depan harus ada penataan ulang agar memenuhi standar pengelolaan binatang,” ujar Tonny, Minggu (15/8).

Tonny mengatakan, 11 hewan yang kritis dipantau oleh tim dokter Kebun Binatang Surabaya. Tim dokter juga akan mengawasi intensif satwa yang sudah tua.

Dalam 2,5 bulan terakhir sekitar 300 hewan penghuni Kebun Binatang Surabaya sakit dan mati, 40 di antaranya  komodo. (red)

Perajin Surabaya Produksi Al Quran Braile

Warta Jatim, Surabaya – Para tunanetra di Surabaya saat ini tidak perlu bingung bila ingin menghafal atau membaca Al Quran. Perajin di Jalan Simopomahan Baru 12 Surabaya, membuat Al Quran dalam huruf braile.

Hanik Sudarwati, perajin Al Quran braile mengaku membutuhkan waktu satu sampai dua minggu untuk menyelesaikan satu Al Quran. “Biasanya saya dan suami membuat Al Quran braile secara bergantian. Untuk membuatnya harus teliti,” kata Hanik, Minggu (15/8).

Menurut Hanik, Al Quran braile buatannya banyak dipesan oleh yayasan sosial atau pribadi. Namun, Hanik mengaku kesulitan mendapatkan modal produksi.

Dia berharap Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Agama membantu modal usaha produksi Al Quran braile. (red)

PT Minarak Nyicil Bayar Ganti Rugi Setelah Lebaran

Warta Jatim, Sidoarjo - PT Minarak Lapindo Jaya berjanji  membayarkan ganti rugi lahan dan rumah korban lumpur Lapindo Brantas sesuai Idul Fitri nanti. Janji tersebut disampaikan Vice President Andi Darussalam.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariono, mengatakan Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam, berjanji membayarkan satu kali dari empat kali pembayaran yang belum dilunasi.

“PT Minarak berjanji akan memberikan ganti rugi satu minggu setelah Hari Raya. Kita tinggal membuktikan janji tersebut,” kata Sulkan Wariono, Sabtu (14/8).

Saat dihubungi, Andi Darussalam mengatakan, warga yang belum menerima ganti rugi 80% adalah 39 berkas. Mekanisme pembayaran dengan menunjukkan bukti pembayaran sebelumnya. “Kami juga akan membayar pembayaran empat bulan, dengan satu bulan dulu,” katanya. (red)

5.346 Narapidana di Jawa Timur Akan Terima Remisi

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 5.346 narapidana di Jawa Timur akan menerima remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pengurangan masa tahanan mencapai 3 bulan hingga 6 bulan.

“Setelah upacara pada 17 Agustus mendatang, para napi akan langsung mendapatkan potongan tahanan dan 476 di antaranya langsung bebas,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sihabudin, Sabtu (14/8).

Menurut Sihabudin, kebijakan pemberian remisi merupakan kebijakan dari pemerintah, meliputi remisi keagamaan dan HUT Republik Indonesia.

Di Jawa Timur terdapat 15.847 narapidana dan tahanan. Untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah narapidana, Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan dan cuti bersyarat bagi 3.325 narapidana pria dan wanita. Pembebasan dan cuti bersyarat diberikan dalam kurun Januari - Juli 2010.(red)

4 Napi Medaeng Meninggal akibat HIV/AIDS

Warta Jatim, Surabaya – Selama Januari hingga pertengahan Agustus ini 10 narapidana dan tahanan Rumah Tahanan Kelas I Medaeng Surabaya meninggal. Empat orang di antaranya meninggal karena terjangkit HIV/AIDS.

Kepala Rutan Kelas I Medaeng, Wahid Husein, mengatakan 4 tahanan yang meninggal akibat HIV/AIDS adalah tersangka kasus narkotika. Mereka terjangkit HIV/AIDS sebelum mendekam di sel.

Ada juga tahanan yang bunuh diri akibat depresi sebelum menjalani sidang. ”Beberapa tahanan tidak kuat tekanan mental. Ada yang bunuh diri dan ada juga yang jatuh sakit,” kata Wahid, Jumat (13/8).

Rumah Tahanan Medaeng dihuni 222 narapidana dan 1.281 tahanan. Wahid Husein berjanji memperbaiki kondisi rutan dan membina tahanan agar tidak depresi. (red)

Guru Tidak Tetap Jawa Timur Akan Somasi Gubernur

Warta Jatim, Surabaya - Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) Jawa Timur akan mengajukan gugatan terhadap Gubernur Soekarwo dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Pemerintah dinilai bertanggung jawab atas molornya pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sejak Januari lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PGTTI Jatim Susilo Novi mengatakan, Pemprov Jatim melanggar aturan karena tidak mencairkan TPP. Terutama Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara TPP Guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota tahun anggaran 2010.

Menurut Susilo, sesuai petunjuk pelaksanaan TPP Januari 2010, uang tunjangan tersebut seharusnya sudah dibayarkan pada Maret - Mei 2010. Guru tidak tetap membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. ”Kami menduga Gubernur dan Diknas sengaja menghambat pencairan TPP,” kata Susilo, Kamis (12/8).

Susilo mengatakan, gugatan class action atau citizen law suite akan diajukan pertengahan Agustus ini. PGTTI Jatim sudah melakukan tahap notifikasi atau pemberitahuan kepada elemen lain yang peduli pendidikan untuk menyempurnakan materi gugatan. (red)

Dinas Sosial Surabaya Razia Pengemis dan Anak Jalanan

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Sosial Surabaya akan merazia pengemis, gelandangan, dan anak jalanan selama bulan Ramadhan. Diperkirakan jumlah pengemis bertambah selama bulan puasa.
Kepala Dinas Sosial Surabaya Eko Haryanto mengatakan, razia akan digelar rutin setiap hari. Tempat target razia adalah terminal, rumah sakit, masjid, dan tempat ziarah.

Menurut Eko, razia digelar untuk mengurangi jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Surabaya.

”Berdasarkan tradisi, jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan selalu meningkat saat Ramadhan dan Lebaran. Sebagian besar wajah baru. Sebab itu kami akan melakukan razia,” kata Eko, Kamis (12/8).

Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan polisi dan Satpol PP. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang ditangkap akan ditampung di tempat pembinaan Dinas Sosial atau dipulangkan ke kampung asal.

Eko Haryanto mengaku tidak mengetahui pasti jumlah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Surabaya. Dia memperkirakan terdapat 2.000 pengemis dan anak jalanan di Surabaya. (red)

FUI Copot Papan Nama Masjid Ahmadiyah Surabaya

Warta Jatim, Surabaya – Penyerangan terhadap masjid Jemaat Ahmadiyah kembali terjadi. Kali ini Masjid An Nur di Jalan Bubutan, Surabaya, diserang kelompok massa Front Umat Islam (FUI), Selasa (10/8).

Mubalig Ahmadiyah Wilayah Jawa Timur, Sibthe Ahmad Hasan, mengatakan penyerangan terjadi ketika masjid sedang sepi. Anggota FUI yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI) masuk ke dalam masjid dan mencopot papan nama Ahmadiyah.

Menurut Sibthe, polisi yang mengawal massa FUI tidak berbuat apa-apa ketika papan nama masjid dicopot. ”Polisi menjanjikan papan nama tersebut akan dikembalikan, tapi hingga saat ini belum ada realisasinya. Mereka beralasan menunggu koordinasi lebih dulu.”

Sibthe mengatakan, insiden ini tidak akan mempengaruhi Jemaat Ahmadiyah dalam menunaikan ibadah puasa. Jemaat Ahmadiyah akan mempertahankan Masjid An Nur yang juga digunakan oleh masyarakat umum kampung sekitar. (red)

Pemprov Jatim Beri Ganti Rugi Korban Ledakan Gas

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji memberikan ganti rugi kepada korban ledakan gas Pertamina dari keluarga miskin.

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan, untuk mendapatkan ganti rugi, warga wajib menunjukkan surat keterangan miskin. Sedangkan keluarga mampu agar mengurus ganti rugi lewat asuransi kesehatan.

“Ganti rugi ini memang kami khususkan untuk warga miskin. Mereka bisa menunjukkan surat keterangan miskin, dan biaya pengobatan ditanggung Pemprov,” kata Syaifullah Yusuf, Selasa (10/8).

Menurut Syaifullah Yusuf, hingga saat ini belum ada pengajuan ganti rugi dari korban ledakan gas. Padahal, berdasarkan data PT Pertamina distribusi Jawa Timur, terdapat 70 kasus ledakan gas sejak tahun 2007.

Di tempat terpisah, Sekretaris Hiswana Migas Jawa Timur, Tri Prakoso, mengaku siap mendistribusikan selang dan regulator asli milik PT Pertamina. Menurut dia, selang dan regulator yang saat ini beredar tidak sesuai Standard Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Tri, untuk masyarakat yang ingin mengganti selang dan regulator PT Pertamina mengenakan biaya Rp 15 ribu untuk selang dan Rp 20 ribu untuk regulator. Pembelian bisa dilakukan di agen yang ditunjuk PT Pertamina. (red)

AJI Surabaya Deklarasikan LBH Pers

Warta Jatim, Surabaya - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mendeklarasikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Senin (9/8) sore. LBH Pers diharapkan mampu memperkuat peranan pers dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sekretaris AJI Surabaya, Andreas Wicaksono, mengatakan LBH Pers berfungsi membela hak para jurnalis. Selain itu, juga membantu masyarakat mendapatkan informasi. ”Kami ingin LBH Pers dapat berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Tidak hanya bagi kalangan Pers.”

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana, mengatakan LBH Pers dibutuhkan untuk melindungi pekerja media, seiring meningkatnya kekerasan terhadap pers.

Herlambang mengkritisi pengadilan yang cenderung membela kepentingan politik dibandingkan jurnalis ketika menangani kasus pers. Pengadilan juga masih jarang menggunakan UU Pers untuk menangani masalah pers. Selain di Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum Pers juga berdiri di Jakarta dan Padang.(red)

Perlu Kebijakan Ekstrem Atasi Perubahan Iklim

Warta Jatim, Surabaya – Diperlukan kebijakan dan ketegasan pemerintah untuk menghadapi perubahan iklim. Hal itu disampaikan Kepala Departemen Teknik Sipil Universitas Tohoku, Hitoshi Tanaka dalam Japan-Indonesia Workshop on Estuary and Climate Change di Surabaya, Senin (9/8).

Menurut Tanaka, pemerintah seharusnya memperbaiki infrastuktur dan sarana penunjang lainnya. Seperti mengubah pola tanam dengan menggunakan pupuk organik dan membatasi emisi industri serta kendaraan bermotor. ”Pemerintah Jepang membuat kebijakan yang ekstrem. Memproduksi kendaraan listrik dan tenaga surya.”

Tanaka mengatakan, tidak mudah mengubah pola pikir masyarakat. Pemerintah harus mengajak masyarakat turut serta mengatasi perubahan iklim.

Di Jepang, Okinawa tercatat sebagai pulau yang mengalami abrasi pantai terbesar, mengalahkan Tokyo dan Okayama. Selama lima tahun terakhir daratan Okinawa berkurang drastis akibat naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. (red)

Kepala BMKG: Bank Dunia Tidak Adil!

Warta Jatim, Surabaya - Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam daftar penyebab climate change (perubahan iklim) setelah Amerika Serikat dan China. Penyumbang terbesar adalah pembakaran hutan, emisi gas buang dan lahan pertanian. Penyebaran terbesar terjadi di Sumatera dan Jawa.

Melihat data itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sri Woro B. Harijono membantahnya. Menurutnya, data yang dikeluarkan Bank Dunia merupakan data tahun 1997 yang dirilis di tahun 2007.

“Data yang dikeluarkan Bank Dunia sangat tidak adil. Seharusnya, data tersebut minimal tiga tahun sekali, bukan satu tahun saja,” ujar Sri Woro, saat menghadiri Japan Indonesia Workshop on Estuary and Climate Change di Surabaya, Senin (9/8).

Menurut Sri Woro, untuk mengukur indeks dan kualitas lingkungan, seharusnya badan PBB untuk lingkungan atau UNEP dan Bank Dunia, tidak pada saat badai El Nino saja. Kalau saja, dilakukan secara berkala, Sri Woro beranggapan hasilnya akan berbeda.

Terkait climate change, BMKG sudah melakukan kerjasama dengan instansi lainnya. Terutama dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kesehatan. Ia juga berharap agar masyarakat bisa berperilaku sehat, dengan membuang sampah tidak di sembarang tempat, dan melakukan pembakaran sampah.

“Kewenangan BMKG hanya memberikan rekomendasi kepada instansi-instansi terkait. Sedangkan proses eksekusi dan pelaksanaan, adalah merupakan wewenang masing-masing instansi,” pungkas Sri Woro. (red)

Korban Lapindo Diluar Peta Terdampak Tuntut Ganti Rugi

Warta Jatim, Surabaya - Lima ratus warga korban lumpur Lapindo dari 9 rukun tetangga di Desa Mindi, Siring Barat, dan Jatirejo, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu pembayaran ganti rugi.

Menurut Iksan, warga Desa Siring Barat, Gubernur Soekarwo pernah berjanji akan membantu warga mendapat ganti rugi. Desa Siring Barat saat ini tidak termasuk dalam daerah peta terdampak yang berhak mendapat ganti rugi.

Iksan mengatakan, korban lumpur di wilayahnya pernah menerima bantuan uang untuk kontrak rumah selama 2 tahun sebesar Rp 5 juta, uang pindah Rp 500 ribu, dan tunjangan hidup Rp 300 ribu per keluarga setiap bulan. Namun, bantuan tersebut berhenti sejak setahun lalu.

“Kami membutuhkan kepastian tanah kami. Sudah berulangkali Gubernur berjanji, namun tidak pernah direalisasikan,” kata Iksan, disela unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (9/8).

Asisten III Pemrov Jatim Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Eddy Purwinarto mengatakan, Desa Siring Barat dinyatakan tidak layak huni. Pemprov merekomendasikan kepada pemerintah dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo agar memasukkan Desa Siring Barat dalam peta terdampak.

Gubernur Soekarwo tanpa alasan tidak menemui korban lumpur. Warga yang kecewa mengancam akan menutup Jalan Raya Porong jika masalah ini tidak diselesaikan. (red)

Sambut Ramadhan, "KPK" Bagikan Kerudung di Lokalisasi

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Peduli Kremil (KPK) membagikan kerudung dan jilbab kepada para Pekerja Seks Komersil (PSK) dan mucikari di kompleks lokalisasi Kremil/ Tambakasri Surabaya, Minggu (8/8).

Acara ini dilakukan, untuk menyambut bulan Ramadhan sekaligus mengingatkan PSK dan mucikari, untuk sementara menghentikan rutinitas mereka selama bulan Ramadhan.

Humas KPK Daniel Lukas Rorong mengatakan, aksi ini tidak hanya dilakukan umat Islam. Perwakilan umat Kristen yang tergabung dalam “KPK” juga ambil bagian dalam acara ini..

“Untuk langkah awal, jilbab dan kerudung yang dibagikan mencapai 200 buah,” ujar Daniel.

Selain membagikan jilbab dan kerudung, para aktifis “KPK” juga membawa poster bertuliskan:“Tak Peduli yang “Kotor” dan yang mengaku “Bersih”, Sambut Ramadhan dengan Hati yang Suci”, “Hapuskan Dendam, BersihkanHati, Luruskan Niat, Siapkan Hati untuk Jalani Bulan Penuh Hikmah”, dan “Tingkatkan Saldo Iman Anda Sebelum “Masa Aktif” Anda Habis”.

Musiani, salah satu mucikari dari Wisma Sumber Jaya merasa terharu saat aktifis “KPK” memakaikan jilbab di kepalanya. Bahkan, Musiani tak kuasa menahan airmata saat selendang dipakaikan ke tubuhnya yang saat itu hanya mengenakan daster tanpa lengan.

“Saya tak tahu berapa lama meninggalkan sholat,” tandas Musiani.

Jumlah PSK dan mucikari di Lokalisasi Kremil menurun tiap tahunnya. Jika 5 tahun lalu mencapai angka di atas 700 PSK dan mucikari, tahun ini jumlahnya tidak sampai 300an. (red)

Seribu Perempuan, Sepuluh Ribu Ketupat

Warta Jatim, Surabaya - Menyambut bulan Ramadhan, tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kota Surabaya menggelar acara membuat ketupat, Minggu (8/8). Acara ini melibatkan seribu perempuan untuk membuat 10 ribu ketupat.

Ketua Tim Penggerak PKK kota Surabaya Dyah Katarina mengatakan, acara ini bertujuan untuk melestarikan budaya membuat ketupat. Apalagi saat ini, tidak semua orang tergerak dan mau belajar membuat ketupat.

Meski jumlah peserta membludak, Dyah sangat menyayangkan minimnya animo kaum muda untuk melestarikan ketupat.

“Sebagai makanan tradisional asli Indonesia, seharusnya menjadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Termasuk kaum muda,” ujar Dyah.

Dyah meminta pada anggota masyarakat yang memiliki keahlian membuat ketupat untuk menularkan ilmu mereka padagenerasi muda. Dengan begitu, ketupat tidak akan hilang ditelan zaman. (red)

Siswa Lokalisasi Pawai Simpatik

Warta Jatim, Surabaya - Menyambut bulan ramadhan 1430 H, 800 siswa TK-SD-SMP Bina Karya, di Jl. Tambak Asri Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi simpatik pawai bersholawat, Sabtu (7/8). Dengan mengambil rute di kompleks lokalisasi Tambak Asri, mereka mengajak mucikari dan pekerja seks komersil (PSK) untuk berpawai.

Humas acara pawai itu, Daniel Lukas Rorong mengatakan, pawai ini bertujuan agar siswa memiliki kepekaan untuk saling mengingatkan sesama. "Dengan saling mengingatkan, diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati sejak dini," ujar Daniel.

Kepala Sekolah SMP Bina Karya Siti Anifah, berharap agar apa yang dilakukan anak didiknya, dapat menggugah kesadaran dan keimanan masyarakat Lokalisasi Kremil khususnya para PSK dan mucikarinya. Ia juga menginginkan agar masyarakat tidak memandang “sebelah mata” terhadap warga, terutama anak-anak yang tinggal di kompleks Lokalisasi Tambak Asri

“Meski sebagian besar anak didik kami adalah anak-anak PSK. Namun mereka tetap memiliki masa depan dan cita-cita yang tinggi. Selain masyarakat, kami juga berharap peran serta pemerintah" tandas Siti.(red)

Korban Lumpur Duduki DPRD Sidoarjo

Warta Jatim, Sidoarjo - Seratus korban lumpur Lapindo menginap di depan gedung DPRD Sidoarjo, Jawa Timur sejak Jumat (6/8). Aksi ini mereka lakukan untuk meminta kejelasan tentang pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan oleh Lapindo Brantas dan pemerintah.

Korban lumpur yang tergabung dalam aksi ini, berasal dari lima desa di kecamatan Porong, yakni desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, Gempolsari dan Kedungbendo. Sebagian besar korban lumpur yang melakukan aksi ini, adalah mereka yang menginginkan cash and carry. Meski begitu, tidak sedikit diantara mereka yang belum menerima 20 persen sesuai dengan janji Lapindo dan pemerintah.

Koordinator aksi korban lumpur, Zainul Arifin mengatakan, hingga saat ini tidak ada niat baik, terutama Lapindo untuk menyelesaikan kasus lumpur. Hal ini, tambah diperparah dengan tidak tegasnya pemerintah dalam membela kepentingan korban lumpur.

“Kita sudah berulangkali aksi. Namun, telinga dan hati mereka tetap tidak mendengar.  Tapi kami tak akan pernah kenal menyerah, untuk mengejar hak kami,” ujar Zainul, Sabtu (6/8).

Kuasa hukum korban lumpur M. Nur Hidayat mengatakan, warga sudah tidak percaya pada proses hukum terkait lumpur Lapindo. Karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah lewat jalur politik.

Untuk itu, jelas Nur Hidayat, korban lumpur tidak akan melakukan tuntutan hukum. “ Warga sudah sepakat tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah lewat jalur politik,” pungkas Nur Hidayat. (red)

LBH Surabaya: Ormas Dilarang Razia Tempat Hiburan

Warta Jatim, Surabaya – Menjelang bulan Ramadhan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya meminta seluruh organisasi kemasyarakatan tidak melakukan razia tempat hiburan malam. Jika melanggar, ormas tersebut dapat dituntut karena melanggar hukum pidana.

Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan LBH Surabaya, Ansorul Huda mengatakan, razia hanya boleh dilakukan oleh polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja. Dia meminta aparat hukum menindak ormas yang melanggar aturan ini.

“Apapun alasannya, organisasi kemasyarakan terutama yang berbau keagamaan tidak dibenarkan untuk melakukan sweeping atau razia tempat hiburan,” kata Ansorul, Jumat (6/8).

Menurut Ansorul, polisi selama ini melakukan pembiaran terhadap ormas yang melakukan kekerasan selama bulan Ramadhan. ”Polisi tidak memiliki keberanian. LBH berharap mereka (polisi) dapat bertindak tegas, untuk membangun kenyamanan dan keamanan di masyarakat. (red)

Di Surabaya Golput Mencapai 56,5 %

Warta Jatim, Surabaya - Angka golput kembali mendominasi dalam rekapitulasi suara pemilukada ulang Surabaya, Kamis (5/8). Hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Surabaya, menyebutkan angka golput mencapai 56,5 persen. Angka ini meningkat 3 persen dibanding pada saat pemilukada 2 Juni 2010 lalu, yang mencapai 53,6 persen.

Kecamatan Sukolilo, Surabaya menempati peringkat pertama, dengan tingkat ketidakhadiran pemilih yang mencapai 68,4 persen. Sedangkan, Kecamatan Pakal, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, yakni 56,47 persen.

Meski angka golput tergolong tinggi, namun KPU Surabaya enggan disalahkan. Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito mengatakan, pihaknya sudah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, dalam berbagai tahapan dan sosialisasi pemilukada ulang.

Eko menambahkan, KPU tidak bisa memaksa masyarakat untuk wajib hadir di TPS. “ Kami sudah menyerahkan undangan untuk memilih. Kalau masyarakat memilih untuk tidak memilih, itu adalah hak politik mereka,” ujar Eko.

Dari hasil akhir rekapitulasi suara pemilukada ulang Surabaya, yang berakhir Kamis (5/8) malam. Pasangan Tri Rismaharini – Bambang Dwi Hartono berhasil unggul dengan Raihan 367.472 (40,90 persen) suara. Jauh meninggalkan pasangan Arif Affandi – Adies Kadir dengan 327.834 (36.49 persen). Disusul oleh pasangan Fandi Utomo – Yulius Bustami, 128.646 (12,9 persen) suara, Sutadi – Maslan 61.178 (6,7 persen) suara dan Fitrajaya – Naen Suryono dengan 52,922 (5,71 persen) suara.

Dengan hasil ini, dipastikan pasangan Tri Rismaharini – Bambang Dwi Hartono yang diusung PDI Perjuangan, akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemenang. Selanjutnya, mereka akan menjadi walikota  dan wakil walikota Surabaya periode 2010 – 2015. (red)

KPU Surabaya : Tudingan Panwas Salah Besar

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menepis anggapan Panwaslu soal pelanggaran sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada ulang Surabaya, 1 Agustus 2010 lalu. Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito mengatakan, seluruh tahapan sudah dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

Eko menambahkan, seluruh hasil rekapitulasi suara, pada Kamis (5/8), adalah sah. Untuk itu, dalam waktu secepatnya, KPU akan mengirim hasil rekapitulasi suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Soal keputusan selanjutnya, adalah merupakan hak MK, untuk menetapkan pemenang Pemilukada Surabaya.

Menurut Eko, kalau semua yang dituduhkan Panwas, soal terbitnya SK 53, maka dengan sendirinya seluruh hasil Pilgub, Pileg dan Pilpres tidak sah. Sebelum menerbitkan SK 53, KPU Surabaya sudah berkonsultasi dengan KPU Propinsi dan Mahkamah Konstitusi.

“ Kami tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Panwas. Apa yang dihasilkan dalam rekapitulasi suara hari ini, seluruhnya adalah sah dan tidak melanggar hukum,” ujar  Eko.

Perlu diketahui, setelah rekapitulasi, KPU Surabaya akan menyerahkan hasilnya ke MK, untuk selanjutnya ditetapkan hasilnya. Menurut rencana, pelantikan walikota terpilih akan dilakukan secepatnya, setelah masa tugasnya selesai pada 31 Agustus 2010 mendatang. (red)

Panwaslu Surabaya Walk Out Rapat Rekapitulasi Suara

Warta Jatim, Surabaya - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya walk out dalam rapat rekapitulasi suara pilkada ulang di kantor KPUD Surabaya, Kamis (5/8). Mereka menilai KPU melanggar pelaksanaan pemilihan ulang kepala daerah.

Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi mengatakan, pelanggaran yang dilakukan KPU antara lain, menggelar pilkada ulang mendahului jadwal yang ditetapkan KPU Pusat.

KPU Surabaya juga dinilai melanggar aturan karena menerbitkan SK 53 untuk menggantikan SK 396 KPU Pusat, yang mengatur tentang penetapan berita acara per tempat pemungutan suara. ”Dengan terbitnya SK ini, kami melihat adanya pelanggaran sistematis yang dilakukan KPUD Surabaya,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, apapun yang dihasilkan dalam rekapitulasi suara ini, tidak sah. Panwaslu Surabaya akan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran yang dilakukan KPUD. (red)

PSSI Surabaya Kisruh

Warta Jatim, Surabaya - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, merekomendasikan Wali Kota Surabaya menyetop dana pembinaan PSSI. Sebab, konflik internal Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Surabaya, hingga kini tak kunjung selesai.

Menurut Ketua KONI Surabaya, Heroe Purnomosidi, dualisme kepemimpinan PSSI Surabaya disebabkan kepentingan politik. Beberapa pihak tidak puas dengan kepemimpinan Ketua PSSI Surabaya, Ismail Mukadar.

”Karena ada pihak yang tidak suka. Mereka memunculkan nama Wisnu Wardhana (Ketua DPRD Surabaya) untuk menggantikan Saleh. Mekanisme ini tidak benar,” kata Heroe Purnomosidi, Rabu (4/8).

Heroe mengatakan, KONI akan melakukan mediasi mempertemukan kedua pihak yang terlibat konflik. Jika tidak menemukan kesepakatan, pihaknya merekomendasikan Wali Kota Bambang DH menghentikan dana pembinaan untuk PSSI Surabaya.

Menurut Heroe cara terbaik menyelesaikan dualisme kepemimpinan ini adalah dengan menggelar musyarawah cabang luar biasa. Syaratnya harus melibatkan klub-klub yang berada dibawah naungan PSSI Surabaya. ”Biar mereka yang memilih, siapa yang layak menjadi pemimpin PSSI Surabaya,” ujar Heroe. (red)

Keragaman Hayati, Hidup dan Mati

Warta Jatim, Surabaya - Keanekaragaman hayati merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Dengan menghargai dan merawat lingkungan, akan terjadi keseimbangan alam.

Demikian pesan yang disampaikan dalam pameran Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati 2010, dengan tema “Keanekaragaman Hayati, Antara Hidup dan Mati, yang digelar Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL),  3-27 Agustus 2010.

Atase Pers CCCL, Pramenda Krishna mengatakan, acara yang diselenggarakan atas kerjasama UNESCO dan Pemerintah Kota Surabaya ini, mengingatkan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

Dalam pameran ini ditampilkan cara-cara melindungi keanekaragaman hayati dan menghemat energi. Selain itu, akan diadakan workshop mendaur ulang sampah.

“Kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Nantinya, acara ini, harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat di luar Surabaya,” kata Pramendha.

Dalam acara ini, diskusi serta pemutaran film “Ocean” yang bercerita tentang lingkungan. Selain itu, juga digelar pameran foto bertema lingkungan karya fotografer Prancis, Yann Arthus Bertrand dan koleksi UNESCO. (red)

Penjualan Gas di Surabaya Stabil

Warta Jatim, Surabaya – Penjualan gas ukuran 3 kilogram di Surabaya tidak mengalami penurunan. Belum diketahui, apakah hal ini terkait tidak adanya pilihan bahan bakar rumah tangga selain gas di pasaran.

Andi pemilik UD Anas di Kampung Malang Surabaya mengaku, menjual rata-rata 1.000 tabung gas ukuran 3 kilogram setiap hari. ”Pelanggan sudah mengetahui kualitas tabung di tempat kami. Karena itu, mereka tetap percaya,” kata Andi.

Menurut Andi, dalam sehari biasanya dia mengembalikan 3 sampai 5 tabung gas yang rusak ke Pertamina. Sebagian besar kerusakan katup dan sambungan las tabung yang kurang baik.

Di tempat terpisah, Humas PT Pertamina Region V Jawa Timur, Eviyanti mengatakan, pihaknya akan menarik tabung, selang, dan regulator gas yang tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

Dia berharap langkah ini membuat masyarakat nyaman menggunakan gas. ”Saat ini di Jatim terdapat 300 ribu tabung yang tidak layak pakai. Kami akan segera menariknya,” ujar Eviyanti.(red)

30 Karyawan Bonbin Surabaya Dilarang Bekerja

Warta Jatim, Surabaya - Tiga puluh karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dilarang bekerja oleh manajemen, mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka menggugat tindakan sewenang-wenang manajemen kebun binatang.

Juru bicara pekerja KBS, Sigit Handoko mengatakan, surat larangan bekerja yang ditandatangani Ahmad Saeroji dan Tony Sumampau tidak sah. Sebab, tidak mencantumkan tanda tangan dari manajemen sementara lainnya, sesuai ketentuan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam.

Pelanggaran lainnya adalah, manajemen sementara yang dipimpin Tonny Sumampau menyebut karyawan yang dilarang bekerja sebagai pekerja kontrak. Padahal mereka adalah karyawan tetap yang diangkat lewat surat keputusan pengelola sebelumnya, Perkumpulan Flora dan Fauna Surabaya tahun 2009.

Menurut Sigit, mereka akan mengabaikan surat larangan bekerja tersebut dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. ”Secara hukum mereka salah. Selain tidak diketahui pengurus lainnya, kami juga bukan pekerja lepas seperti yang mereka tuduhkan,” kata Sigit, Selasa (3/8).

Humas Kebun Binatang Surabaya, Agus Supangkat menolak memberikan keterangan. Menurut dia, keputusan melarang karyawan bekerja sepenuhnya kewenangan manajemen sementara yang dipimpin Tony Sumampau, yang juga Direktur Taman Safari Indonesia.(red)

Pilkada Ulang Surabaya Sepi Pemilih

Warta Jatim, Surabaya - Pemilihan dan penghitungan suara ulang Wali Kota Surabaya di 5 kecamatan dan 2 kelurahan, Minggu (1/8) sepi pemilih. Warga memilih berlibur bersama keluarga dan sengaja tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Agus warga Kelurahan Rungkut mengatakan, dirinya merasa tidak perlu lagi memberikan suara. Sebab, dia sudah memilih pada pemilihan wali kota 2 Juni lalu.

Menurut Slamet warga Kelurahan Putat Jaya, keputusan MK memerintahkan pemilihan ulang di beberapa wilayah di Surabaya menyakiti perasaan warga.

Dia memilih tidak datang ke TPS dan berlibur bersama keluarga. ”Hari ini kami berencana pergi ke Taman Safari di Prigen. Lebih baik tidak memilih, daripada tidak bisa berkumpul bersama keluarga,” ujar Slamet.

Ketua KPUD Surabaya Eko Sasmito, menolak berkomentar soal sepinya pemilih dalam pemilihan ulang wali kota. Menurut dia, KPU sudah bekerja keras memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi memutuskan melakukan pemilihan ulang di Kecamatan Bulak, Semampir, Krembangan, Sukolilo, dan Rungkut. MK juga memerintahkan penghitungan ulang suara di Kelurahan Putat Jaya dan Wiyung.

Hasil pemilihan dan penghitungan ulang suara ini, akan direkapitulasi oleh KPUD Surabaya 4 Agustus mendatang. Pada 8 Agustus hasilnya akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. (red)

Terjadi 20 Kasus Malapraktik Hingga Medio 2010

Warta Jatim, Surabaya – Terjadi 20 kasus malapraktik selama Januari hingga Juli 2010. Pada tahun 2009, terdapat 40 pengaduan kasus malapraktik.

Menurut anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Sabir Alwy, pengaduan kasus malapraktik meningkat setelah diberlakukannya UU 29/2009 tentang Praktik Kedokteran.

Masyarakat semakin sadar mengenai hak atas standar kelayakan pelayanan kesehatan. Menurut Alwy, kasus malapraktik paling banyak terjadi pada pembedahan, kebidanan, dan penyakit anak.

Alwy mengatakan, Majelis Kehormatan Disiplin memberikan sanksi administrasi kepada dokter yang melakukan kelalaian medik. Mulai dari sanksi teguran, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR), pencabutan surat izin praktek (SIP), hingga disekolahkan lagi.

Sedangkan sanksi paling berat adalah pencabutan surat tanda registrasi selama 4 bulan, yang membuat dokter tidak dapat memiliki SIP untuk praktek.

”Selama ini, kami belum pernah mengeluarkan pencabutan STR selamanya. Kami akan melakukan itu, jika memang dokter tersebut melakukan pelanggaran berat kode etik,” ujar Sabir Alwy, Minggu (1/8). (red)